Laporkan Masalah

Masyarakat Sipil di Indonesia dan Advokasi Kebijakan (Studi Kasus Terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Beckham Jufian Podung, Prof. Dr. Amalinda Savirani, S.IP, M.A.

2026 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Masyarakat sipil merupakan salah satu tiang penyangga demokrasi. Kemunduran demokrasi di dunia dalam beberapa tahun belakangan termasuk di Indonesia, turut berdampak pada eksistensi masyarakat sipil. Salah satu peran masyarakat sipil adalah advokasi kebijakan, studi ini mendalami dan menjelaskan bagaimana masyarakat sipil khususnya organisasi masyarakat sipil (OMS) memengaruhi kebijakan publik. Dengan fokus kepada dua produk kebijakan yakni kebijakan antikorupsi lewat kasus RUU Perampasan Aset (PA);  dan isu keadilan gender lewat UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).  Penelitian ini menelusuri peran dan strategi OMS dalam mendorong kedua kebijakan tersebut; dan menjelaskan mengapa di satu kebijakan advokasi belum berhasil (RUU Perampasan Aset); tapi UU TPKS justru berhasil; dan apa yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan tersebut. Dengan metode penelitian kualitatif berbasis comparative case study  dan metode pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur, serta  didukung oleh data dokumen penelitian lainnya, penelitian ini menemukan bahwa strategi yang diadopsi oleh OMS mencakup substansi, kampanye, koalisi dan aktivisme institusional. Perbedaannya ialah strategi aktivisme institusional di kasus UU TPKS dilakukan secara terencana, masif, fleksibel dan terbuka sedangkan di kasus RUU PA, aktivisme institusional dilakukan secara subtil atau tertutup. Sedangkan faktor yang menyebabkan RUU PA sukar disahkan disebabkan oleh berbagai hal tetapi dimensi isu ekonomi politik yang begitu kuat menjadi faktor dominan. Hal ini berbeda degan UU TPKS yang berbasis isu kemanusiaan. Perbedaan isu telah memengaruhi derajat keterbukaan ruang kebijakan dan efektivitas kerja aktivisme institusional.

Civil society constitutes one of the fundamental pillars of democracy. The global trend of democratic backsliding in recent years, including in Indonesia, has affected the existence and capacity of civil society. One of the key roles of civil society is policy advocacy. This study examines how civil society, particularly civil society organizations (CSOs), influences public policymaking. It focuses on two policy cases: anti-corruption policy through the proposed Asset Forfeiture Bill and gender justice through the Law on the Crime of Sexual Violence (TPKS Law). This research investigates the roles and strategies employed by CSOs in advocating for these two policies. It further explains why advocacy efforts have thus far failed in the case of the Asset Forfeiture Bill, whereas they succeeded in the enactment of the TPKS Law, and identifies the factors underlying these contrasting outcomes. Employing a qualitative comparative case study approach, the research draws on semi-structured interviews complemented by documentary evidence. The findings reveal that the advocacy strategies adopted by CSOs encompass substantive policy work, public campaigning, coalition building, and institutional activism. The principal difference lies in the institutional activism strategy. In the case of the TPKS Law, institutional activism was conducted in a planned, extensive, flexible, and transparent manner. By contrast, institutional activism surrounding the Asset Forfeiture Bill was more subtle and less visible. The study also finds that the difficulty in securing the passage of the Asset Forfeiture Bill stems from multiple factors, with political-economic interests emerging as the dominant constraint. This contrasts with the TPKS Law, which was framed primarily as a humanitarian and human rights issue. These differences in issue characteristics shaped the degree of openness of the policy process and, consequently, the effectiveness of institutional activism.

Kata Kunci : Masyarakat Sipil, Kebijakan Publik, Korupsi dan Gender

  1. S2-2026-540849-abstract.pdf  
  2. S2-2026-540849-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-540849-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-540849-title.pdf