Membangun Negara di Atas Kompromi: Extractive Political Settlement dalam Tata Kelola Tambang Pasir di Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya
HARKOSTA ARIO SOPABA, Dr. Indah Surya Wardhani, S.Sos., M.Sc.
2026 | Tesis | S2 Ilmu Politik
Penelitian ini berfokus
pada proses state-making di Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua
Barat Daya sebagai sebuah proses yang tidak pernah benar-benar selesai dan
selalu berlangsung secara berkelanjutan. Berbeda dengan perspektif state-building
yang memandang pembentukan negara sebagai proyek institusional yang dapat
dirampungkan, penelitian ini berargumen bahwa di wilayah DOB yang kapasitas
institusionalnya belum matang, otoritas negara tidak dibangun sekali jadi
melainkan dinegosiasikan secara terus-menerus dan negosiasi ini bukan anomali
fase awal, melainkan cara kerja state-making yang inheren di mana pun dan kapan
pun. Yang lebih penting, proses negosiasi itu tidak menggantikan pelayanan
birokrasi formal keduanya berjalan beriringan secara simultan: birokrasi tetap
menjalankan fungsi administrasinya secara formal, sementara di saat yang
bersamaan political settlement bekerja mengisi celah kelembagaan yang
belum mampu dijangkau oleh aturan resmi.
Tata kelola pertambangan
pasir (galian C) dipilih sebagai arena analisis karena paling gamblang
memperlihatkan dinamika koeksistensi tersebut. Dinas-dinas teknis menjalankan
fungsi pelayanan perizinan secara formal, namun pada saat yang sama seluruh
aktivitas pengerukan pasir yang menyuplai proyek infrastruktur fisik
pemerintahan provinsi beroperasi tanpa satu pun izin resmi. Untuk membedah
mekanisme koeksistensi inilah penelitian menggunakan kerangka Extractive
Political Settlement (EPS) sebagai instrumen analitis yang diletakkan di
atas fondasi teoretis state-making Migdal (2004) sebagai kerangka utama.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus
mendalam, melalui wawancara mendalam terhadap 18 narasumber yang
merepresentasikan birokrat dinas teknis, pelaku usaha tambang, dan masyarakat
adat pemegang hak ulayat, selama empat bulan di lapangan (Desember 2025–Maret
2026).
Penelitian ini
menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, koeksistensi antara birokrasi
formal dan political settlement dimungkinkan oleh pergeseran fungsi
instrumen kelembagaan: Social License to Operate (SLO) berubah dari
pelengkap izin negara menjadi penggantinya; hak ulayat yang seharusnya
melindungi masyarakat adat justru difungsikan sebagai tameng yang melumpuhkan
penegakan hukum; dan retribusi pajak berubah menjadi sinyal de facto penerimaan
negara atas tambang tak berizin. Kedua, keberlangsungan political
settlement ditopang oleh distribusi rente yang mengikat seluruh aktor pengusaha, masyarakat adat, birokrasi, hingga oknum aparat keamanan dalam
satu ekosistem kepentingan di mana tidak ada pihak yang memiliki insentif untuk
mengganggu keseimbangan yang ada. Ketiga, penelitian ini menemukan
paradoks mendasar: wujud fisik kehadiran negara berupa gedung pemerintahan dan
infrastruktur DOB justru diakselerasi melalui administrative whitewashing,
di mana institusi negara secara sadar melepas tanggung jawab pengawasan demi
menjaga agar pembangunan fisik tetap berjalan. Negara membangun legitimasi
fisiknya dengan cara yang sekaligus menggerogoti legitimasi hukumnya sendiri.
Secara teoretis, penelitian ini menawarkan cara pandang baru: political settlement bukan tanda kegagalan state-making melainkan mekanisme yang inheren dalam proses state-making itu sendiri bukan hanya di wilayah yang kapasitas institusionalnya terbatas, melainkan dalam setiap proses negosiasi otoritas negara, karena informalitas tidak pernah benar-benar digantikan oleh formalitas, melainkan terus beradaptasi bersama sistem formal.
This study focuses on the
state-making process in the newly established autonomous region (Daerah
Otonomi Baru/DOB) of Southwest Papua Province as an unfinished and
still-ongoing process. Unlike the state-building perspective, which
treats state formation as an institutional project that can be completed
through bureaucratic capacity-building and legal enforcement, this study argues
that in DOB territories still undergoing institutional transition, state
authority is not built once and for all but continuously negotiated. More
critically, this negotiation process does not replace formal bureaucratic
service delivery both run in parallel simultaneously: the bureaucracy continues
performing its administrative functions formally, while at the same time political
settlement operates to fill the institutional gaps that formal rules have
yet to reach.
Sand mining (galian C)
governance is selected as the analytical arena because it most transparently
illuminates the dynamics of this coexistence. Technical agencies formally carry
out their licensing and administrative functions, yet simultaneously every sand
extraction activity supplying the province's physical infrastructure projects
operates without a single formal permit having been issued. To dissect this
coexistence mechanism, the study employs the Extractive Political Settlement
(EPS) framework as an analytical instrument, grounded in Migdal's (2004) state-making
theory as the primary conceptual foundation. This research adopts a qualitative
approach with an in-depth case study design, conducting in-depth interviews
with 18 key informants representing technical agency bureaucrats, sand mining
operators, and indigenous communities holding customary land rights (hak
ulayat), over four months of fieldwork (December 2025–March 2026).
Three mutually
reinforcing findings emerge. First, the coexistence between formal
bureaucracy and political settlement is made possible by a systematic
functional shift of institutional instruments: the Social License to Operate
(SLO) shifts from complementing state permits to substituting for them;
customary land rights (hak ulayat), designed to protect indigenous
communities, are repurposed as a shield that paralyzes legal enforcement; and
regional tax levies become a de facto signal of state acceptance toward
unlicensed operations. Second, the continuity of political settlement is
sustained by rent distribution that binds all actors operators, indigenous
communities, bureaucrats, and security personnel within a single ecosystem of
interests where no party holds an incentive to disrupt the existing
equilibrium. Third, the study reveals a fundamental paradox: the
physical manifestation of the state government buildings and DOB infrastructure
is accelerated through administrative whitewashing, whereby state
institutions consciously shed oversight responsibility to keep physical
construction moving forward. The state builds its physical legitimacy through
the very mechanism that simultaneously erodes its legal legitimacy.
Theoretically, this study
offers a new perspective: political settlement is not a sign of state-making
failure, but an adaptive mechanism that keeps the process moving forward amid
the constraints of immature institutional capacity.
Kata Kunci : State-Making, Extractive Political Settlement, Daerah Otonomi Baru (DOB), Koeksistensi Formal-Informal, Tambang Galian C, Social License to Operate, Hak Ulayat, Papua Barat Daya.