Laporkan Masalah

Membangun Negara di Atas Kompromi: Extractive Political Settlement dalam Tata Kelola Tambang Pasir di Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya

HARKOSTA ARIO SOPABA, Dr. Indah Surya Wardhani, S.Sos., M.Sc.

2026 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini berfokus pada proses state-making di Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya sebagai sebuah proses yang tidak pernah benar-benar selesai dan selalu berlangsung secara berkelanjutan. Berbeda dengan perspektif state-building yang memandang pembentukan negara sebagai proyek institusional yang dapat dirampungkan, penelitian ini berargumen bahwa di wilayah DOB yang kapasitas institusionalnya belum matang, otoritas negara tidak dibangun sekali jadi melainkan dinegosiasikan secara terus-menerus dan negosiasi ini bukan anomali fase awal, melainkan cara kerja state-making yang inheren di mana pun dan kapan pun. Yang lebih penting, proses negosiasi itu tidak menggantikan pelayanan birokrasi formal keduanya berjalan beriringan secara simultan: birokrasi tetap menjalankan fungsi administrasinya secara formal, sementara di saat yang bersamaan political settlement bekerja mengisi celah kelembagaan yang belum mampu dijangkau oleh aturan resmi.

Tata kelola pertambangan pasir (galian C) dipilih sebagai arena analisis karena paling gamblang memperlihatkan dinamika koeksistensi tersebut. Dinas-dinas teknis menjalankan fungsi pelayanan perizinan secara formal, namun pada saat yang sama seluruh aktivitas pengerukan pasir yang menyuplai proyek infrastruktur fisik pemerintahan provinsi beroperasi tanpa satu pun izin resmi. Untuk membedah mekanisme koeksistensi inilah penelitian menggunakan kerangka Extractive Political Settlement (EPS) sebagai instrumen analitis yang diletakkan di atas fondasi teoretis state-making Migdal (2004) sebagai kerangka utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus mendalam, melalui wawancara mendalam terhadap 18 narasumber yang merepresentasikan birokrat dinas teknis, pelaku usaha tambang, dan masyarakat adat pemegang hak ulayat, selama empat bulan di lapangan (Desember 2025–Maret 2026).

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, koeksistensi antara birokrasi formal dan political settlement dimungkinkan oleh pergeseran fungsi instrumen kelembagaan: Social License to Operate (SLO) berubah dari pelengkap izin negara menjadi penggantinya; hak ulayat yang seharusnya melindungi masyarakat adat justru difungsikan sebagai tameng yang melumpuhkan penegakan hukum; dan retribusi pajak berubah menjadi sinyal de facto penerimaan negara atas tambang tak berizin. Kedua, keberlangsungan political settlement ditopang oleh distribusi rente yang mengikat seluruh aktor pengusaha, masyarakat adat, birokrasi, hingga oknum aparat keamanan dalam satu ekosistem kepentingan di mana tidak ada pihak yang memiliki insentif untuk mengganggu keseimbangan yang ada. Ketiga, penelitian ini menemukan paradoks mendasar: wujud fisik kehadiran negara berupa gedung pemerintahan dan infrastruktur DOB justru diakselerasi melalui administrative whitewashing, di mana institusi negara secara sadar melepas tanggung jawab pengawasan demi menjaga agar pembangunan fisik tetap berjalan. Negara membangun legitimasi fisiknya dengan cara yang sekaligus menggerogoti legitimasi hukumnya sendiri.

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan cara pandang baru: political settlement bukan tanda kegagalan state-making melainkan mekanisme yang inheren dalam proses state-making itu sendiri bukan hanya di wilayah yang kapasitas institusionalnya terbatas, melainkan dalam setiap proses negosiasi otoritas negara, karena informalitas tidak pernah benar-benar digantikan oleh formalitas, melainkan terus beradaptasi bersama sistem formal.

This study focuses on the state-making process in the newly established autonomous region (Daerah Otonomi Baru/DOB) of Southwest Papua Province as an unfinished and still-ongoing process. Unlike the state-building perspective, which treats state formation as an institutional project that can be completed through bureaucratic capacity-building and legal enforcement, this study argues that in DOB territories still undergoing institutional transition, state authority is not built once and for all but continuously negotiated. More critically, this negotiation process does not replace formal bureaucratic service delivery both run in parallel simultaneously: the bureaucracy continues performing its administrative functions formally, while at the same time political settlement operates to fill the institutional gaps that formal rules have yet to reach.

Sand mining (galian C) governance is selected as the analytical arena because it most transparently illuminates the dynamics of this coexistence. Technical agencies formally carry out their licensing and administrative functions, yet simultaneously every sand extraction activity supplying the province's physical infrastructure projects operates without a single formal permit having been issued. To dissect this coexistence mechanism, the study employs the Extractive Political Settlement (EPS) framework as an analytical instrument, grounded in Migdal's (2004) state-making theory as the primary conceptual foundation. This research adopts a qualitative approach with an in-depth case study design, conducting in-depth interviews with 18 key informants representing technical agency bureaucrats, sand mining operators, and indigenous communities holding customary land rights (hak ulayat), over four months of fieldwork (December 2025–March 2026).

Three mutually reinforcing findings emerge. First, the coexistence between formal bureaucracy and political settlement is made possible by a systematic functional shift of institutional instruments: the Social License to Operate (SLO) shifts from complementing state permits to substituting for them; customary land rights (hak ulayat), designed to protect indigenous communities, are repurposed as a shield that paralyzes legal enforcement; and regional tax levies become a de facto signal of state acceptance toward unlicensed operations. Second, the continuity of political settlement is sustained by rent distribution that binds all actors operators, indigenous communities, bureaucrats, and security personnel within a single ecosystem of interests where no party holds an incentive to disrupt the existing equilibrium. Third, the study reveals a fundamental paradox: the physical manifestation of the state government buildings and DOB infrastructure is accelerated through administrative whitewashing, whereby state institutions consciously shed oversight responsibility to keep physical construction moving forward. The state builds its physical legitimacy through the very mechanism that simultaneously erodes its legal legitimacy.

Theoretically, this study offers a new perspective: political settlement is not a sign of state-making failure, but an adaptive mechanism that keeps the process moving forward amid the constraints of immature institutional capacity.

Kata Kunci : State-Making, Extractive Political Settlement, Daerah Otonomi Baru (DOB), Koeksistensi Formal-Informal, Tambang Galian C, Social License to Operate, Hak Ulayat, Papua Barat Daya.

  1. S2-2026-539688-abstract.pdf  
  2. S2-2026-539688-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-539688-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-539688-title.pdf