Urgensi Digitalisasi Penyimpanan Minuta Akta dan Warkah Notaris di Indonesia : Analisis Perbandingan Hukum di Indonesia dan Prancis
Hellen Evangelista Prihanto, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
INTISARI
Penelitian ini menganalisis urgensi digitalisasi penyimpanan minuta akta dan warkah notaris dalam sistem hukum Indonesia, serta penerapan ideal digitalisasi penyimpanan minuta akta dan warkah notaris di Indonesia apabila dibandingkan dengan digitalisasi yang telah dilaksanakan di Prancis. Notaris sebagai pejabat umum wajib menyimpan minuta akta dan warkah sebagai bagian dari Protokol Notaris secara permanen, sehingga keutuhan dan aksesibilitasnya menentukan kepastian hukum serta kekuatan pembuktian akta autentik. Namun, penyimpanan saat ini masih bergantung pada ruang fisik individu notaris yang rentan rusak, hilang, atau musnah, tanpa didukung sistem digitalisasi yang terstandar secara nasional. Kondisi inilah yang mendasari urgensi penelitian ini untuk menganalisis kebutuhan digitalisasi penyimpanan minuta akta dan warkah notaris dalam sistem hukum Indonesia, serta mengkaji pengaturan tata cara dan sistem keamanan digitalisasi di Prancis sebagai bahan perbandingan bagi penguatan pengaturan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif deskriptif dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual, didukung data primer (wawancara) dan data sekunder dari Indonesia dan Prancis. Urgensi tersebut tergambar dari adanya 4 (empat) problematika hukum, yaitu belum seragamnya notaris dalam melaksanakan digitalisasi minuta akta dan warkah (law making process problem), belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif (interpretation problem), adanya potensi force majeure dan human error mengakibatkan resiko rusak hingga pada hilangnya penerapan penyimpanan secara konvensional yang berpotensi mengaburkan ataupun menghilangkan kekuatan autentik minuta akta dan warkah (implementation problem), serta keterbatasan fasilitas penyimpanan pada notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD), maupun Ditjen AHU (capacity problem). Prancis telah membangun sistem digitalisasi terintegrasi melalui Minutier Central Électronique des Notariat (MICEN) yang memenuhi kerangka keamanan informasi CIA Triad terdiri atas kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) secara menyeluruh, sedangkan Indonesia baru memenuhi aspek kerahasiaan secara konvensional. Relevansi pengaturan Prancis bagi Indonesia ditinjau dari penerapan perbandingan hukum mikro (micro comparative law) yang memperhatikan tahapan substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Digitalisasi warkah notaris menjadi prioritas awal yang paling realistis dan mendesak untuk diatur secara normatif, sebagai langkah awal menuju digitalisasi Protokol Notaris secara menyeluruh.
ABSTRACT
This research analyzes the urgency of digitalizing the storage of notarial deed minutes (minuta akta) and records (warkah) within the Indonesian legal system, as well as the ideal approach to the digitisation of notarial deeds and documents in Indonesia, when compared with the digitisation already implemented in France. Notaries are required to permanently store deed minutes and records as part of the Notarial Protocol, however storage practices still rely on notaries' individual physical spaces, which are vulnerable to damage, loss, or destruction, without support from a nationally standardized digitalization system. This condition underlies the urgency of analyzing Indonesia's need for such digitalization, as well as examining France's regulatory procedures and security systems as a comparative basis for strengthening Indonesia's framework. This research employs a descriptive normative juridical method, using comparative, statute, and conceptual approaches, supported by primary data (interviews) and relevant secondary data from Indonesia and France. This urgency is reflected in 4 (four) problems: a lack of uniformity amongst notaries in the digitisation of deed minutes and documents (a problem relating to the law-making process), a lack of support from comprehensive legislation (an interpretation problem), the potential for force majeure and human error, leading to risks of damage or loss associated with conventional storage methods, which could potentially obscure or nullify the authentic force of the minutes of deeds and documents (implementation problem), and limitations on storage facilities at notaries, Regional Supervisory Councils (MPD) and the Directorate General of Administrative Affairs (AHU) (capacity problem). France has established an integrated digitalization system for the storage of notarial deed minutes and supporting documents through the Minutier Central Électronique des Notariat (MICEN), which comprehensively fulfill the CIA Triad information security framework of confidentiality, integrity, and availability, whereas Indonesia currently satisfies only the confidentiality aspect through conventional means. The relevance of France's regulatory framework for Indonesia lies not in the direct adoption of the MICEN centralization model, but rather in a micro comparative law approach that considers the sequential development of legal substance, legal structure, and legal culture, with priority given to building a digital storage system for existing physical supporting documents. The digitalization of notarial supporting documents constitutes the most realistic and urgent initial priority for immediate normative regulation.
Kata Kunci : Kata Kunci: Digitalisasi, Minuta Akta, Warkah, Protokol Notaris, Prancis. Keywords: Digitalization, Notarial Deed, Supporting Documents, Notarial Protocol, France.