Laporkan Masalah

Keadilan LIngkungan bagi Masyarakat Adat: Pertambangan NIkel dan Masyarakat Suku Bajo di Desa Baliara

TITIN KURNIAWATI RY, Hasrul Hanif, S.IP., M.A., Ph.D.

2026 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini membahas tentang keadilan lingkungan bagi masyarakat Suku Bajo di Desa Baliara, dalam praktik pertambangan nikel. Penelitian ini melihat sejauh mana keadilan lingkungan terwujud dalam aktivitas pertambangan nikel yang dijalankan oleh PT Timah Investasi Mineral dan PT Trias Jaya Agung. Peneliti menggunakan teori keadilan lingkungan dari David Schlosberg (2009) melalui tiga dimensi yaitu distribusi, prosedural, dan pengakuan, serta dikaitkan dengan perspektif ekologi politik untuk menjelaskan relasi kekuasaan yang membentuk ketidakadilan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa keadilan lingkungan Bagi masyarakat Suku Bajo belum terwujud dalam semua dimensinya. Pada dimensi distribusi, terjadi ketimpangan antara beban lingkungan yang ditanggung secara kolektif oleh masyarakat dan manfaat ekonomi yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pada dimensi prosedural, masyarakat tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan, dimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) berfungsi sebagai alat legitimasi dominasi yang membatasi ruang partisipasi masyarakat. Pada dimensi pengakuan, identitas masyarakat Suku Bajo sebagai komunitas adat maritim tidak diakui secara formal, sehingga mereka kehilangan perlindungan hukum atas ruang hidupnya yang secara historis mereka tempati dan kelola. Untuk mencapai keadilan lingkungan bagi masyarakat Suku Bajo, pentingnya penguatan pengakuan terhadap identitas dan hak masyarakat adat, perbaikan mekanisme partisipasi masyarakat, serta reformasi tata kelola pertambangan yang berkeadilan.

This study examines environmental justice for the Bajo community in Baliara Village, in the context of nickel mining practices. It explores the extent to which environmental justice is realized in the nickel mining operations conducted by PT Timah Investasi Mineral and PT Trias Jaya Agung. The researcher employs David Schlosberg’s (2009) theory of environmental justice through three dimensions distributive, procedural, and recognition and enriches it with a political ecology perspective to explain the power relations that shape environmental injustice. This study employs a qualitative method using a case study approach, in which data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. Overall, this study reveals that environmental justice for the Bajo community has not yet been realized in all its dimensions. In terms of distribution, there is an imbalance between the environmental burden collectively borne by the community and the economic benefits enjoyed only by a select few. In terms of procedure, the community is not meaningfully involved in the decision-making process, where the Mining Business Permit (IUP) serves as a tool to legitimize domination that limits the scope of community participation. In terms of recognition, the identity of the Bajo people as an indigenous maritime community is not formally recognized, causing them to lose legal protection over the living spaces they have historically occupied and managed. To achieve environmental justice for the Bajo people, it is essential to strengthen the recognition of indigenous peoples’ identities and rights, improve mechanisms for community participation, and reform mining governance to ensure fairness.

Kata Kunci : Masyarakat Suku Bajo, Keadilan Lingkungan, Pertambangan Nikel, Ekologi Politik

  1. S2-2026-545903-abstract.pdf  
  2. S2-2026-545903-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-545903-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-545903-title.pdf