Tata Kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Mautapaga di Kecamatan Ende Timur

GUALBERTONI JAFRAYOLA SABULANA PANDE, Indra Bastian, Prof. Dr., M.B.A., Akt.

2026 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Tata Kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Mautapaga di Kecamatan Ende Timur

Tujuan – Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola rantai pasok pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mautapaga di Kecamatan Ende Timur sebagai unit pelaksana Program Makan Bergizi Gratis di wilayah 3T, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terhambatnya antara penghambatan Badan Gizi Nasional dan melakukan praktik implementasi, serta menganalisis bentuk adaptasi pelaksana di lapangan.

Metode penelitian – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain holistic single case study. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sembilan informan dari tujuh kelompok aktor, observasi, dan analisis dokumen. Data dianalisis secara tematik menggunakan Programme Theory, Context-Mechanism-Outcome (CMO), dan Street-Level Bureaucracy, serta diuji berdasarkan kriteria trustworthiness Lincoln dan Guba (1985).

Temuan – Compliance test terhadap sebelas aspek tata kelola menunjukkan tiga aspek berstatus Sesuai, enam Sesuai Sebagian, dan dua Tidak Sesuai. Kesenjangan implementasi terutama dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya keterbatasan infrastruktur fisik dan lemahnya integrasi dengan ekonomi lokal. Pelaksana lini depan menerapkan diskresi secara selektif, dengan ruang adaptasi yang lebih besar pada aspek operasional dibandingkan aspek yang diawasi secara ketat.

Batasan/Implikasi – Penelitian ini menghasilkan generalisasi analitis melalui studi kasus tunggal. Penguatan tata kelola memerlukan dukungan kebijakan Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah, selain perbaikan pada tingkat operasional SPPG.

Orisinalitas – Penelitian ini mengisi kesenjangan kajian tata kelola operasional school feeding programme di wilayah 3T Indonesia serta memberikan bukti empiris penerapan enam faktor kritis rantai pasok Kretschmer dan Spinler (2014) pada Program Makan Bergizi Gratis.

Kata kunci – tata kelola, rantai pasok pangan, Program Makan Bergizi Gratis, SPPG, Programme Theory, Street-Level Bureaucracy, wilayah 3T.

GOVERNANCE OF THE MAUTAPAGA NUTRITION FULFILLMENT SERVICE UNIT IN EAST ENDE DISTRICT

Objectives – This study aims to analyze the food supply chain governance at the Mautapaga Nutrition Fulfillment Service Unit (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi – SPPG) in East Ende District, as the implementing unit of the Free Nutritious Meal Program in underdeveloped, frontier, and outermost (3T) regions. It also identifies factors underlying the gap between National Nutrition Agency (BGN) regulations and implementation practice as well as examines the adaptation of frontline implementers.

Research method – This study employed a qualitative approach with a holistic single-case study design. Data were collected through in-depth interviews with nine informants representing seven stakeholder groups, field observations, and document analysis. Data were analyzed thematically using Programme Theory as the primary analytical framework, supported by Context-Mechanism-Outcome (CMO) reasoning and Street-Level Bureaucracy concepts. Trustworthiness was assessed based on the criteria proposed by Lincoln and Guba (1985).

Findings – A compliance test of eleven governance aspects shows that three aspects are “Compliant,” six are “Partially Compliant,” and two are “Non-Compliant.” Implementation gaps are mainly driven by external factors, particularly limited physical infrastructure and weak integration with the local economy. Frontline implementers exercise discretion selectively, with greater room for adaptation in operational aspects than in closely supervised areas.

Limitations/Implications – This single-case study contributes to analytical generalization by explaining how contextual conditions and implementation mechanisms shape governance outcomes. Strengthening governance requires policy support from BGN and local government, alongside improvements at the SPPG operational level.

Keywords – governance, food supply chain, Free Nutritious Meal Program, SPPG, Programme Theory, Street-Level Bureaucracy, 3T region

Kata Kunci : tata kelola, rantai pasok pangan, Program Makan Bergizi Gratis, SPPG, Programme Theory, Street-Level Bureaucracy, wilayah 3T