Pengaruh Modal Sosial dalam Pengurangan Kemiskinan Perdesaan: Studi Kasus di Kabupaten Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Batang, dan Kudus, Provinsi Jawa Tengah

Lesta Karolina Br Sebayang, Prof. Lincolin Arsyad, M.Sc., Ph.D. ; Amirullah Setya Hardi, S.E., Cand Oecon., Ph.D.

2026 | Disertasi | S3 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Penelitian ini menganalisis hubungan antara modal sosial, pemerintahan desa, dan kemiskinan perdesaan pada 1.637 desa di Kabupaten Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Batang, dan Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Modal sosial dalam penelitian ini direpresentasikan melalui empat dimensi, yaitu koperasi, musyawarah, partisipasi gotong royong, dan partisipasi menjaga lingkungan. Penelitian ini menggunakan data sekunder PODES dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dan 2020 yang dianalisis dengan pendekatan SEM-PLS. Tujuan penelitian menjelaskan menjelaskan pengaruh langsung dan tidak langsung antara modal sosial terhadap kemiskinan desa, pengaruh langsung pemerintahan desa terhadap kemiskinan, serta pemerintahan desa sebagai variabel moderasi antara modal sosial dan kemiskinan perdesaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap dimensi modal sosial memiliki hubungan yang berbeda terhadap kemiskinan desa. Koperasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga keberadaan koperasi dapat membantu memperluas akses ekonomi, permodalan, dan kegiatan usaha produktif masyarakat desa. Musyawarah juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan yang partisipatif dapat membantu penyusunan program pembangunan desa yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, partisipasi gotong royong dan partisipasi menjaga lingkungan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini tidak dimaknai bahwa gotong royong dan kepedulian lingkungan menyebabkan kemiskinan, tetapi menunjukkan bahwa kedua bentuk partisipasi tersebut cenderung lebih kuat muncul pada desa yang menghadapi keterbatasan sumber daya, persoalan infrastruktur, tekanan sosial-ekonomi, atau kerentanan lingkungan. Dengan demikian, gotong royong dan partisipasi menjaga lingkungan dapat dipahami sebagai respons sosial masyarakat desa dalam menghadapi kondisi kemiskinan.

Pemerintahan desa hanya memoderasi hubungan antara musyawarah dan kemiskinan, sedangkan hubungan koperasi, gotong royong, dan partisipasi menjaga lingkungan terhadap kemiskinan tidak dimoderasi secara signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa lebih berperan sebagai fasilitator musyawarah dan perencana pembangunan partisipatif. Penelitian ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan desa tidak cukup hanya melalui bantuan ekonomi, tetapi juga perlu didukung oleh penguatan modal sosial, forum musyawarah yang inklusif, koperasi yang kuat, pemerintahan desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin.

This study examines the relationship between social capital, village government, and rural poverty across 1,637 villages in the regencies of Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Batang, and Kudus, Central Java Province. Social capital is indicated through four dimensions: cooperatives, deliberation (musyawarah), participation in mutual cooperation (gotong royong), and participation in environmental conservation.

Secondary data from PODES and the Central Java Provincial Social Service for the years 2018 and 2020 were analysed using the SEM-PLS approach. The study aims to investigate both the direct and indirect effects of social capital on village poverty, the direct impact of village government on poverty, and the moderating role of village governance in the relationship between social capital and rural poverty.

Findings show that each dimension of social capital exhibits a distinct relationship with village poverty. Cooperatives exert a negative and significant effect, indicating that the presence of cooperatives can enhance economic access, capital availability, and community-based productive enterprises. Deliberation (musyawarah) similarly demonstrates a negative and significant effect, suggesting that participatory decision-making processes facilitate the design of village development programs that better reflect community needs.

Conversely, participation in mutual cooperation (gotong royong) and environmental stewardship exhibits a positive and significant association with poverty. This does not imply causation; rather, these forms of engagement tend to be more prominent in villages confronted with limited resources, infrastructural deficits, socio-economic pressures, or environmental vulnerabilities. Therefore, mutual cooperation and environmental participation are interpreted as community-driven social responses to adverse conditions.

Village government was found to moderate only the relationship between deliberation (musyawarah) and poverty, while its moderating effect on cooperatives, mutual cooperation, and participation in environmental conservation was not statistically significant. These results underscore the role of village government as a facilitator for deliberative processes and participatory development planning.

The study concludes that alleviating rural poverty requires more than economic interventions; it necessitates strengthening social capital, fostering inclusive deliberative forums, reinforcing cooperatives, and ensuring responsive village government that effectively addresses the needs of marginalized populations.

Kata Kunci : social capital, village government, cooperatives, deliberation, mutual cooperation, participation in environmental conservation, rural poverty