Tata Kelola Wisata Desa Berbasis Masyarakat Lokal: Studi Desa Waerebo Manggarai Nusa Tenggara Timur
Muhammad Ikhsan, Dr. S. Djuni Prihatin, M.Si.
2026 | Tesis | S2 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola wisata desa berbasis masyarakat lokal yang dijalankan oleh Lembaga Pelestari Budaya Waerebo (LPBW) di Desa Waerebo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya Waerebo sebagai destinasi wisata budaya yang memperoleh berbagai pengakuan nasional maupun internasional, namun pada saat yang sama menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya, partisipasi masyarakat, dan prinsip pariwisata berkelanjutan. Penelitian menggunakan konsep tata kelola pariwisata berbasis masyarakat dari Sunaryo (2013) yang dipadukan dengan konsep Sustainable Tourism. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus LPBW, tokoh adat, masyarakat lokal, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata desa Waerebo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola wisata di Waerebo dibangun melalui kolaborasi antara LPBW, lembaga adat, pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan lembaga pendamping. LPBW berperan sebagai aktor utama dalam pengelolaan teknis dan administratif pariwisata, sedangkan lembaga adat berfungsi menjaga legitimasi budaya, norma, dan nilai- nilai tradisional. Partisipasi masyarakat terlihat melalui keterlibatan sebagai pemandu wisata, porter, pengelola homestay, penyedia kuliner, dan pelaku usaha kerajinan, sehingga masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari aktivitas pariwisata. Namun demikian, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis masih relatif terbatas. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengembangan pariwisata telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan berupa tekanan terhadap daya dukung lingkungan, meningkatnya beban pelayanan wisata, serta munculnya kecenderungan komodifikasi budaya. Meskipun LPBW secara berkelanjutan menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, penguatan kompetensi pada aspek bahasa asing, pemanfaatan teknologi, dan manajemen keuangan masih diperlukan guna mewujudkan tata kelola pariwisata berkelanjutan yang lebih inklusif dan berdaya saing.
This study analyses the local community-based village tourism governance carried out by the Waerebo Cultural Preservation Institute (Lembaga Pelestari Budaya Waerebo, LPBW) in Waerebo Village, Manggarai Regency, East Nusa Tenggara. The study is motivated by the growth of Waerebo as a cultural tourism destination that has received a range of national and international recognitions while, at the same time, facing the challenge of balancing cultural preservation, community participation, and the principles of sustainable tourism. It applies Sunaryo's (2013) concept of community-based tourism governance, combined with the concept of Sustainable Tourism. A qualitative approach with a case study method was used. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving LPBW administrators, customary leaders, local residents, and other parties engaged in managing tourism in Waerebo Village. The findings show that tourism governance in Waerebo is built through collaboration among LPBW, customary institutions, the local government, the local community, and partner organisations. LPBW acts as the principal actor in the technical and administrative management of tourism, while customary institutions safeguard cultural legitimacy, norms, and traditional values. Community participation is visible through involvement as tour guides, porters, homestay managers, food providers, and craft entrepreneurs, so that residents obtain direct economic benefits from tourism activities. Community involvement in planning and strategic decision-making, however, remains relatively limited. The study also finds that tourism development has improved community welfare while at the same time creating challenges in the form of pressure on environmental carrying capacity, an increasing tourism service burden, and an emerging tendency towards cultural commodification. Although LPBW continues to provide training to strengthen community capacity, further development of competencies in foreign languages, the use of technology, and financial management is still required in order to achieve sustainable tourism governance that is more inclusive and more competitive.
Kata Kunci : tata kelola pariwisata, wisata desa, berbasis masyarakat, Waerebo, pariwisata berkelanjutan.