Laporkan Masalah

Menjadi Hijau untuk menjaga Esktraktivisme: Translasi Kebijakan Iklim Sebagai Strategi Legitimasi Berbasis Pengakuan di Porvinsi Kalimantan Timur

Farah Rahmadhani, Wawan Mas'udi, S.IP., M.P.A., Ph.D.

2026 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Sebagai komitmen terhadap agenda iklim global, Indonesia menurunkan norma penurunan emisi ke tingkat subnasional, termasuk ke Kalimantan Timur yang bertumpu pada ekonomi ekstraktif batu bara dan sawit. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana translasi kebijakan iklim di Kalimantan Timur beroperasi sebagai strategi legitimasi berbasis pengakuan yang memungkinkan komitmen hijau dan praktik ekstraktif berjalan berdampingan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta institusi terkait. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap informan dari aktor formal maupun nonformal, serta analisis dokumen kebijakan daerah. Analisis dibangun dengan memadukan kerangka translasi kebijakan (Pasgaard), kedalaman translasi (Smith), dan politik legitimasi (Diprose dkk.). Temuan penelitian menunjukkan bahwa translasi kebijakan iklim di Kalimantan Timur berlangsung aktif tetapi tipis, yakni aktif pada ranah administratif namun dangkal secara substantif. Arah translasi terkonsentrasi pada sektor lahan melalui logika penyerapan karbon, sementara pada sektor fosil kewenangan daerah terbatas pada fungsi administratif dan tidak menyentuh pembatasan ekstraksi. Keaktifan daerah bekerja pada aspek kepatuhan, bukan pada kebebasan menentukan arah yang telah dibatasi oleh struktur fiskal dan distribusi kewenangan. Ketipisan translasi pada akhirnya tidak dibaca sebagai kelemahan kapasitas, melainkan sebagai mekanisme legitimasi yang melayani pengakuan internasional sekaligus melindungi keberlangsungan ekstraksi domestik. Temuan juga memperlihatkan bahwa masyarakat di tingkat tapak paling sering diatasnamakan dalam klaim hijau, namun tidak hadir sebagai pembuat klaim. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan scope condition atas kerangka Pasgaard, yakni bahwa ruang agensi translasi menyempit dalam konteks ekonomi ekstraktif.

As part of its commitment to the global climate agenda, Indonesia has devolved emission reduction norms to the subnational level, including to East Kalimantan, a province whose economy rests on coal and palm oil extraction. This study explains how climate policy translation in East Kalimantan operates as a recognition-based legitimation strategy that allows green commitments and extractive practices to proceed side by side. The study employs a qualitative approach with a case study design focusing on the Provincial Government of East Kalimantan and its associated institutions. Data were collected through interviews with informants from both formal and non-formal actors, as well as through analysis of regional policy documents. The analysis combines the policy translation framework (Pasgaard), the depth of translation (Smith), and the politics of legitimation (Diprose et al.). The findings show that climate policy translation in East Kalimantan is active yet thin, that is, active in the administrative domain but shallow in substance. Translation is concentrated in the land sector through a carbon sequestration logic, while in the fossil sector the authority of the province is confined to administrative functions and does not extend to limiting extraction. Regional agency therefore operates in the realm of compliance rather than in the freedom to determine direction, which has already been circumscribed by fiscal structures and the distribution of authority. The thinness of translation is ultimately read not as a deficit of capacity but as a legitimation mechanism that serves international recognition while sustaining the continuity of domestic extraction. The findings further show that communities at the site level are most frequently invoked in green claims yet are absent as claim-makers. This study contributes by proposing a scope condition for Pasgaard's framework, namely that the space for translational agency narrows within an extractive economy.

Kata Kunci : Translasi kebijakan, kebijakan iklim, legitimasi, ekonomi ekstraktif, kalimantan timur

  1. S2-2026-548537-abstract.pdf  
  2. S2-2026-548537-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-548537-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-548537-title.pdf