Pelindungan Hukum Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Akibat Putusnya Kerja Sama Antara BPJS Kesehatan dengan Klinik Swasta

Oktaviana Retno Utami, Dr. Murti Pramuwardhani Dewi, S.H.,M.Hum.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis atas pemutusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dengan Klinik Swasta terhadap hak pelayanan kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan. Serta mengetahui dan menganalisis Pemenuhan Hak Peserta Jaminan Kesehatan Nasional paska penghentian kerja sama di Klinik DK ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 536/Pdt.G/2018/PN.Bks.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif didasarkan pada data sekunder yang dihasilkan dari mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan sebagai bahan pendukung data sekunder dilakukan wawancara kepada narasumber dengan alat pedoman wawancara. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Implikasi yuridis atas pemutusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS kesehatan dengan klinik swasta terhadap hak pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan ini tidak hanya berdampak pada hubungan bisnis kedua belah pihak, tetapi secara langsung mengancam hak peserta JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Meskipun peserta bukan pihak yang menandatangani PKS, mereka adalah pihak yang paling merasakan akibatnya ketika kerjasama itu berakhir. Kedua, Pemenuhan hak peserta jaminan kesehatan nasional paska penghentian kerja sama di klinik DK Ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 536/Pdt.G/2018/PN.Bks jo. Putusan PT Bandung Nomor 556/PDT/2019/PT.Bdg memperlihatkan secara nyata bagaimana hak peserta JKN dapat terabaikan dalam sengketa antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan, tidak memberikan kepastian hukum yang memadai bagi peserta JKN. Menggunakan perspektif Radbruch, putusan ini hanya memenuhi nilai kepastian hukum secara parsial dan formal, sementara nilai keadilan dan kemanfaatan sama sekali tidak terpenuhi. Lebih lanjut, analisis menggunakan teori keadilan John Rawls menunjukkan bahwa tindakan pemutusan kontrak sepihak tersebut telah mencederai keadilan prosedural murni dan melanggar hak otonomi peserta dalam memilih faskes. 

This research aims to identify and analyze the legal implications of the termination of the Cooperation Agreement (Perjanjian Kerja Sama/PKS) between BPJS Kesehatan and a private clinic on the right to health services of National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) participants. It further aims to identify and analyze the fulfillment of JKN participants' rights following the termination of cooperation at Clinic DK, as examined through Bekasi District Court Decision Number 536/Pdt.G/2018/PN.Bks in conjunction with Bandung High Court Decision Number 556/PDT/2019/PT.Bdg.

This research is a normative legal study based on secondary data obtained through the examination of primary, secondary, and tertiary legal materials. Interviews with informants, guided by an interview protocol, were conducted as supporting data. The collected data were subsequently analyzed qualitatively.

The results of this research indicate the following. First, the legal implications of the termination of the Cooperation Agreement (PKS) between BPJS Kesehatan and the private clinic on the right to health services of health insurance participants extend beyond the business relationship between the two contracting parties; they directly threaten the right of JKN participants to obtain health services. Although participants are not signatories to the PKS, they are the party most affected by its termination. Second, the fulfillment of JKN participants' rights following the termination of cooperation at Clinic DK, viewed through Bekasi District Court Decision Number 536/Pdt.G/2018/PN.Bks in conjunction with Bandung High Court Decision Number 556/PDT/2019/PT.Bdg, clearly demonstrates how the rights of JKN participants may be disregarded in disputes between BPJS Kesehatan and healthcare facilities, and fails to provide adequate legal certainty for JKN participants. Viewed from Radbruch's perspective, this decision fulfills the value of legal certainty only partially and formally, while the values of justice and expediency remain entirely unfulfilled. Furthermore, through the lens of John Rawls' theory of Justice as Fairness, the study highlights that the unilateral termination violates pure procedural justice, breaches the participants' and autonomy to choose their healthcare facility.

Kata Kunci : Pelindung Hukum, Peserta JKN, BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Semesta