Laporkan Masalah

Transformasi Arsitektur pada Home-Based Enterprises di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur

Arina Fatchurrochmah, Ardhya Nareswari, S.T., M.T., Ph.D.

2026 | Tesis | S2 Teknik Arsitektur

Home-Based Enterprises (HBEs) merupakan salah satu bentuk adaptasi hunian yang memungkinkan rumah menjalankan fungsi hunian sekaligus fungsi ekonomi. Di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur, perkembangan HBEs tidak hanya berlangsung secara mandiri oleh masyarakat, tetapi juga melalui berbagai bentuk intervensi pemerintah. Perbedaan proses pembentukan tersebut diduga menghasilkan karakter transformasi arsitektur yang berbeda. Penelitian ini bertujuan mengkaji transformasi arsitektur HBEs pada tiga skema pembentukan, yaitu HBEs yang terbentuk melalui intervensi penuh pemerintah, intervensi parsial pemerintah, dan tanpa intervensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi tersebut.

Penelitian menggunakan paradigma rasionalistik dengan pendekatan kualitatif dan strategi studi kasus komparatif pada HBEs di kawasan DPSP Borobudur. Data dikumpulkan melalui kajian dokumen pemerintah, kajian citra jalan dan udara, observasi lapangan, dan wawancara semi terstruktur. Analisis dilakukan melalui komparasi transformasi arsitektur dengan mengkaji aspek fisik berupa skala, bentuk, dan material bangunan serta aspek non fisik berupa fungsi, hirarki, hubungan, dan kejelasan ruang antar skema serta waktu untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, dilanjutkan inferensi untuk mengkaji kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi arsitektur, dan kemudian pembahasan dengan studi terdahulu serta data empiri di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi arsitektur pada HBEs merupakan proses adaptasi ruang dan bentuk yang berlangsung secara bertahap mengikuti perkembangan kebutuhan penghuni dan usaha. Pada tatanan ruang, rumah tetap mempertahankan fungsi utamanya sebagai ruang huni dengan kehidupan sosial melalui dominasi ruang huni serta ruang transisi (semi publik dan semi privat), sementara ruang usaha berkembang dari ruang informal menuju ruang yang semakin formal melalui penataan fungsi, hirarki, keterbukaan, fleksibilitas, dan pemisahan sirkulasi yang lebih definitif. Pada tatanan bentuk, transformasi menunjukkan pergeseran bertahap dari karakter arsitektur vernakular pedesaan menuju ekspresi hunian modern perkotaan melalui penggunaan material yang lebih permanen, perubahan orientasi bubungan atap, orientasi bangunan yang menghadap jalan, serta penggunaan pagar permanen. Komparasi ketiga skema pembentukan menunjukkan bahwa intensitas transformasi dan kualitas transformasi merupakan dua dimensi yang berbeda. Skema tanpa intervensi cenderung menghasilkan intensitas transformasi yang lebih besar, sedangkan skema dengan intervensi menghasilkan kualitas penataan ruang yang lebih baik dan pada salah satu skema mampu mempertahankan ekspresi visual bentuk vernakular.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa transformasi arsitektur dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bekerja secara langsung maupun tidak langsung. Faktor langsung meliputi kebutuhan penghuni, lokasi, dan ketersediaan sumber daya, sedangkan faktor tidak langsung meliputi dinamika ekonomi kawasan, perkembangan sektor pariwisata, bencana, kebijakan pengembangan DPSP Borobudur, program intervensi pemerintah, serta karakter budaya masyarakat Jawa. Penelitian ini mengembangkan penerapan hierarki kebutuhan Maslow dalam konteks arsitektur dengan menunjukkan bahwa pada masyarakat Jawa, kebutuhan fisiologis dan kebutuhan sosial muncul secara bersamaan sebagai kebutuhan primer yang mendasari transformasi ruang, sedangkan kebutuhan keamanan berkembang menjadi kebutuhan kenyamanan, keselamatan, dan ekonomi yang menghasilkan konsekuensi spasial yang berbeda. Temuan ini juga menunjukkan bahwa intervensi pemerintah bukan merupakan penentu utama besarnya transformasi arsitektur, tetapi lebih berperan mengarahkan kualitas transformasi melalui penataan ruang dan pelestarian arsitektur lokal.

Dengan demikian, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai transformasi arsitektur HBEs pada kawasan warisan budaya sekaligus memberikan dasar konseptual bagi penyusunan intervensi arsitektur yang lebih kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada karakter penghuni, kebutuhan pasar, serta pelestarian identitas lokal.

Home-Based Enterprises (HBEs) represent a form of housing adaptation that enables dwellings to accommodate both residential and economic functions. In the Borobudur Super Priority Tourism Destination (DPSP) area, the development of HBEs has not only occurred through community-driven initiatives but also through various forms of government intervention. Differences in the formation processes are assumed to result in different characteristics of architectural transformation. This study aims to examine the architectural transformation of HBEs across three formation schemes: HBEs established through full government intervention, partial government intervention, and without government intervention, while identifying the factors influencing these transformations.

This study adopts a rationalistic paradigm with a qualitative approach and a comparative case study strategy focusing on HBEs within the Borobudur DPSP area. Data were collected through government document reviews, street-view and aerial imagery analysis, field observations, and semi-structured interviews. The analysis was conducted by comparing architectural transformations through physical aspects, including building scale, form, and materials, as well as non-physical aspects, including function, hierarchy, spatial relationships, and spatial clarity across different schemes and time periods to identify similarities and differences. This was followed by inference analysis to examine the relationship between architectural transformations and influencing factors, and further discussion through comparison with previous studies and empirical field data.

The findings reveal that architectural transformation in HBEs is a gradual process of spatial and formal adaptation that develops in response to the evolving needs of residents and business activities. In terms of spatial organization, dwellings continue to maintain their primary function as residential spaces embedded with social life, reflected in the dominance of living spaces and transitional spaces (semi-public and semi-private spaces). Meanwhile, business spaces evolve from informal settings toward increasingly formalized spaces through the arrangement of functions, hierarchy, openness, flexibility, and more definitive circulation separation. In terms of building form, transformation demonstrates a gradual shift from rural vernacular architectural characteristics toward expressions of modern urban housing through the use of more permanent materials, changes in roof ridge orientation, building orientation toward the street, and the implementation of permanent fencing. A comparison of the three formation schemes indicates that transformation intensity and transformation quality represent two distinct dimensions. The non-intervention scheme tends to generate greater transformation intensity, whereas intervention-based schemes produce better spatial organization quality and, in one scheme, are able to preserve the visual expression of vernacular architectural forms.

This study further demonstrates that architectural transformation is influenced by factors operating both directly and indirectly. Direct factors include residents’ needs, location characteristics, and resource availability, while indirect factors encompass the economic dynamics of the area, tourism sector development, disasters, Borobudur DPSP development policies, government intervention programs, and the cultural characteristics of Javanese society. This study extends the application of Maslow’s hierarchy of needs within the architectural context by demonstrating that, among Javanese communities, physiological needs and social needs emerge simultaneously as primary needs underlying spatial transformation, while safety needs develop into dimensions of comfort, physical safety, and economic security, each generating different spatial implications. The findings also indicate that government intervention is not the primary determinant of the magnitude of architectural transformation, but rather plays a role in directing transformation quality through spatial organization and the preservation of local architecture.

Therefore, this study contributes to a deeper understanding of architectural transformation in HBEs within heritage tourism areas while providing a conceptual foundation for developing architectural interventions that are more contextual, adaptive, and oriented toward residents’ characteristics, market demands, and the preservation of local identity.

Kata Kunci : transformasi arsitektur, home-based enterprises, intervensi pemerintah, kawasan warisan budaya, Candi Borobudur, kebutuhan penghuni

  1. S2-2026-541254-abstract.pdf  
  2. S2-2026-541254-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-541254-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-541254-title.pdf