Transformasi Arsitektur pada Home-Based Enterprises di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur
Arina Fatchurrochmah, Ardhya Nareswari, S.T., M.T., Ph.D.
2026 | Tesis | S2 Teknik Arsitektur
Home-Based Enterprises (HBEs) merupakan salah satu
bentuk adaptasi hunian yang memungkinkan rumah menjalankan fungsi hunian
sekaligus fungsi ekonomi. Di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas
(DPSP) Borobudur, perkembangan HBEs tidak hanya berlangsung secara mandiri oleh
masyarakat, tetapi juga melalui berbagai bentuk intervensi pemerintah.
Perbedaan proses pembentukan tersebut diduga menghasilkan karakter transformasi
arsitektur yang berbeda. Penelitian ini bertujuan mengkaji transformasi
arsitektur HBEs pada tiga skema pembentukan, yaitu HBEs yang terbentuk melalui
intervensi penuh pemerintah, intervensi parsial pemerintah, dan tanpa
intervensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi
tersebut.
Penelitian menggunakan paradigma rasionalistik dengan
pendekatan kualitatif dan strategi studi kasus komparatif pada HBEs di kawasan
DPSP Borobudur. Data dikumpulkan melalui kajian dokumen pemerintah, kajian
citra jalan dan udara, observasi lapangan, dan wawancara semi terstruktur.
Analisis dilakukan melalui komparasi transformasi arsitektur dengan mengkaji
aspek fisik berupa skala, bentuk, dan material bangunan serta aspek non fisik
berupa fungsi, hirarki, hubungan, dan kejelasan ruang antar skema serta waktu
untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, dilanjutkan inferensi untuk
mengkaji kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi
arsitektur, dan kemudian pembahasan dengan studi terdahulu serta data empiri di
lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi arsitektur
pada HBEs merupakan proses adaptasi ruang dan bentuk yang berlangsung secara
bertahap mengikuti perkembangan kebutuhan penghuni dan usaha. Pada tatanan
ruang, rumah tetap mempertahankan fungsi utamanya sebagai ruang huni dengan
kehidupan sosial melalui dominasi ruang huni serta ruang transisi (semi publik
dan semi privat), sementara ruang usaha berkembang dari ruang informal menuju
ruang yang semakin formal melalui penataan fungsi, hirarki, keterbukaan,
fleksibilitas, dan pemisahan sirkulasi yang lebih definitif. Pada tatanan
bentuk, transformasi menunjukkan pergeseran bertahap dari karakter arsitektur
vernakular pedesaan menuju ekspresi hunian modern perkotaan melalui penggunaan
material yang lebih permanen, perubahan orientasi bubungan atap, orientasi
bangunan yang menghadap jalan, serta penggunaan pagar permanen. Komparasi
ketiga skema pembentukan menunjukkan bahwa intensitas transformasi dan kualitas
transformasi merupakan dua dimensi yang berbeda. Skema tanpa intervensi cenderung
menghasilkan intensitas transformasi yang lebih besar, sedangkan skema dengan
intervensi menghasilkan kualitas penataan ruang yang lebih baik dan pada salah
satu skema mampu mempertahankan ekspresi visual bentuk vernakular.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa transformasi arsitektur dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bekerja secara langsung maupun tidak langsung. Faktor langsung meliputi kebutuhan penghuni, lokasi, dan ketersediaan sumber daya, sedangkan faktor tidak langsung meliputi dinamika ekonomi kawasan, perkembangan sektor pariwisata, bencana, kebijakan pengembangan DPSP Borobudur, program intervensi pemerintah, serta karakter budaya masyarakat Jawa. Penelitian ini mengembangkan penerapan hierarki kebutuhan Maslow dalam konteks arsitektur dengan menunjukkan bahwa pada masyarakat Jawa, kebutuhan fisiologis dan kebutuhan sosial muncul secara bersamaan sebagai kebutuhan primer yang mendasari transformasi ruang, sedangkan kebutuhan keamanan berkembang menjadi kebutuhan kenyamanan, keselamatan, dan ekonomi yang menghasilkan konsekuensi spasial yang berbeda. Temuan ini juga menunjukkan bahwa intervensi pemerintah bukan merupakan penentu utama besarnya transformasi arsitektur, tetapi lebih berperan mengarahkan kualitas transformasi melalui penataan ruang dan pelestarian arsitektur lokal.
Dengan demikian, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai transformasi arsitektur HBEs pada kawasan warisan budaya sekaligus memberikan dasar konseptual bagi penyusunan intervensi arsitektur yang lebih kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada karakter penghuni, kebutuhan pasar, serta pelestarian identitas lokal.
Home-Based Enterprises (HBEs) represent a form of housing
adaptation that enables dwellings to accommodate both residential and economic
functions. In the Borobudur Super Priority Tourism Destination (DPSP)
area, the development of HBEs has not only occurred through community-driven
initiatives but also through various forms of government intervention.
Differences in the formation processes are assumed to result in different
characteristics of architectural transformation. This study aims to examine the
architectural transformation of HBEs across three formation schemes: HBEs
established through full government intervention, partial government
intervention, and without government intervention, while identifying the
factors influencing these transformations.
This study adopts a rationalistic paradigm with a
qualitative approach and a comparative case study strategy focusing on HBEs
within the Borobudur DPSP area. Data were collected through government
document reviews, street-view and aerial imagery analysis, field observations,
and semi-structured interviews. The analysis was conducted by comparing
architectural transformations through physical aspects, including building
scale, form, and materials, as well as non-physical aspects, including
function, hierarchy, spatial relationships, and spatial clarity across
different schemes and time periods to identify similarities and differences.
This was followed by inference analysis to examine the relationship between
architectural transformations and influencing factors, and further discussion
through comparison with previous studies and empirical field data.
The findings reveal that architectural transformation in
HBEs is a gradual process of spatial and formal adaptation that develops in
response to the evolving needs of residents and business activities. In terms
of spatial organization, dwellings continue to maintain their primary function
as residential spaces embedded with social life, reflected in the dominance of
living spaces and transitional spaces (semi-public and semi-private spaces).
Meanwhile, business spaces evolve from informal settings toward increasingly
formalized spaces through the arrangement of functions, hierarchy, openness,
flexibility, and more definitive circulation separation. In terms of building
form, transformation demonstrates a gradual shift from rural vernacular
architectural characteristics toward expressions of modern urban housing
through the use of more permanent materials, changes in roof ridge orientation,
building orientation toward the street, and the implementation of permanent
fencing. A comparison of the three formation schemes indicates that
transformation intensity and transformation quality represent two distinct
dimensions. The non-intervention scheme tends to generate greater
transformation intensity, whereas intervention-based schemes produce better
spatial organization quality and, in one scheme, are able to preserve the
visual expression of vernacular architectural forms.
This study further demonstrates that architectural
transformation is influenced by factors operating both directly and indirectly.
Direct factors include residents’ needs, location characteristics, and resource
availability, while indirect factors encompass the economic dynamics of the
area, tourism sector development, disasters, Borobudur DPSP development
policies, government intervention programs, and the cultural characteristics of
Javanese society. This study extends the application of Maslow’s hierarchy of
needs within the architectural context by demonstrating that, among Javanese
communities, physiological needs and social needs emerge simultaneously as
primary needs underlying spatial transformation, while safety needs develop
into dimensions of comfort, physical safety, and economic security, each
generating different spatial implications. The findings also indicate that
government intervention is not the primary determinant of the magnitude of
architectural transformation, but rather plays a role in directing
transformation quality through spatial organization and the preservation of local
architecture.
Therefore, this study contributes to a deeper
understanding of architectural transformation in HBEs within heritage tourism
areas while providing a conceptual foundation for developing architectural
interventions that are more contextual, adaptive, and oriented toward
residents’ characteristics, market demands, and the preservation of local
identity.
Kata Kunci : transformasi arsitektur, home-based enterprises, intervensi pemerintah, kawasan warisan budaya, Candi Borobudur, kebutuhan penghuni