Laporkan Masalah

Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024

Reelly Lahunduitan, Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., L.L.M.

2026 | Tesis | S2 Magister Hukum

INTISARI

 


 

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang terjadi menjelang dan selama pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, baik dalam bentuk dukungan terbuka melalui media sosial, keterlibatan dalam kegiatan kampanye, maupun keberpihakan dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai Netralitas ASN, bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi, faktor-faktor penyebabnya, serta efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan instansi terkait lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan, serta laporan resmi lembaga pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran Netralitas ASN masih banyak terjadi akibat lemahnya pengawasan internal instansi, minimnya pemahaman ASN terhadap regulasi, tekanan politik dari pejabat pembina kepegawaian, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga dalam penindakan pelanggaran. Sanksi yang dijatuhkan pun cenderung bersifat administratif dan kurang memberikan efek jera. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan berbasis teknologi, serta sinergi kelembagaan antara KASN, Bawaslu, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) guna mewujudkan Netralitas ASN yang lebih efektif pada penyelenggaraan pemilihan umum di masa mendatang.

Kata Kunci: Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024


ABSTRACT

 


 

The neutrality of the State Civil Apparatus (Aparatur Sipil Negara/ASN) is a fundamental principle in democratic governance, as mandated by Law Number 20 of 2023 on the State Civil Apparatus and Law Number 7 of 2017 on General Elections. This research is motivated by the widespread allegations of ASN neutrality violations occurring before and during the 2024 Presidential and Vice-Presidential Election, ranging from open political endorsements on social media to involvement in campaign activities and biased conduct in public service delivery. This study aims to examine the legal framework governing ASN neutrality, identify the forms of violations that occurred, analyze the underlying factors contributing to such violations, and assess the effectiveness of supervisory and sanctioning mechanisms carried out by the State Civil Apparatus Commission (KASN), the General Election Supervisory Body (Bawaslu), and other related institutions. This research employs a normative juridical method using a statute approach and a case approach, supported by secondary data consisting of legislation, court decisions, and official reports from supervisory bodies. The findings indicate that violations of ASN neutrality remain prevalent due to weak internal institutional oversight, limited understanding among civil servants regarding relevant regulations, political pressure from personnel management officials, and suboptimal inter-agency coordination in enforcement. Sanctions imposed tend to be administrative in nature and provide insufficient deterrent effect. This study concludes that strengthening regulations, enhancing technology-based supervision, and fostering institutional synergy among KASN, Bawaslu, and the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPAN-RB) are essential to achieving more effective ASN neutrality in future electoral processes.

Keywords: Neutrality, State Civil Apparatus, 2024 Presidential and Vice-Presidential Election


Kata Kunci : Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024

  1. S2-2026-499168-abstract.pdf  
  2. S2-2026-499168-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-499168-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-499168-title.pdf