Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024
Reelly Lahunduitan, Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., L.L.M.
2026 | Tesis | S2 Magister Hukum
INTISARI
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu asas
fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian
ini dilatarbelakangi oleh maraknya dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang
terjadi menjelang dan selama pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2024, baik dalam bentuk dukungan terbuka melalui media sosial,
keterlibatan dalam kegiatan kampanye, maupun keberpihakan dalam pelayanan
publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai
Netralitas ASN, bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi, faktor-faktor
penyebabnya, serta efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi yang
dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu), dan instansi terkait lainnya. Metode penelitian yang digunakan
adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan kasus (case approach), didukung data
sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan, serta laporan resmi
lembaga pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran Netralitas ASN
masih banyak terjadi akibat lemahnya pengawasan internal instansi, minimnya
pemahaman ASN terhadap regulasi, tekanan politik dari pejabat pembina
kepegawaian, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga dalam penindakan
pelanggaran. Sanksi yang dijatuhkan pun cenderung bersifat administratif dan
kurang memberikan efek jera. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan
penguatan regulasi, peningkatan pengawasan berbasis teknologi, serta sinergi
kelembagaan antara KASN, Bawaslu, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) guna mewujudkan Netralitas ASN yang lebih
efektif pada penyelenggaraan pemilihan umum di masa mendatang.
Kata Kunci:
Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
2024
ABSTRACT
The neutrality of the State Civil Apparatus (Aparatur Sipil
Negara/ASN) is a fundamental principle in democratic governance, as mandated by
Law Number 20 of 2023 on the State Civil Apparatus and Law Number 7 of 2017 on
General Elections. This research is motivated by the widespread allegations of
ASN neutrality violations occurring before and during the 2024 Presidential and
Vice-Presidential Election, ranging from open political endorsements on social
media to involvement in campaign activities and biased conduct in public
service delivery. This study aims to examine the legal framework governing ASN
neutrality, identify the forms of violations that occurred, analyze the
underlying factors contributing to such violations, and assess the
effectiveness of supervisory and sanctioning mechanisms carried out by the
State Civil Apparatus Commission (KASN), the General Election Supervisory Body
(Bawaslu), and other related institutions. This research employs a normative
juridical method using a statute approach and a case approach, supported by
secondary data consisting of legislation, court decisions, and official reports
from supervisory bodies. The findings indicate that violations of ASN
neutrality remain prevalent due to weak internal institutional oversight,
limited understanding among civil servants regarding relevant regulations,
political pressure from personnel management officials, and suboptimal
inter-agency coordination in enforcement. Sanctions imposed tend to be
administrative in nature and provide insufficient deterrent effect. This study
concludes that strengthening regulations, enhancing technology-based
supervision, and fostering institutional synergy among KASN, Bawaslu, and the
Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPAN-RB) are essential
to achieving more effective ASN neutrality in future electoral processes.
Keywords:
Neutrality, State Civil Apparatus, 2024 Presidential and Vice-Presidential
Election
Kata Kunci : Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024