Menegosiasikan Ulang Demokrasi Lokal: Interaksi Institusi Informal dan Formal di Aceh Selatan

BUDI ALI MUKMIN, Dr. Kuskridho Ambardi, M.A ; Bayu Dardias Kurniadi, M.A., M.P.P., Ph.D

2026 | Disertasi | S3 Ilmu Politik

Penelitian ini membahas interaksi antara institusi informal dan formal dalam praktik demokrasi lokal di Aceh Selatan. Tujuan penelitian ini adalah memahami sejauh mana pengaruh institusi informal berdampak pada demokrasi formal, serta bagaimana kualitas demokrasi yang dihasilkannya, yang dilihat melalui tiga arena utama; elektoral, legislatif, dan eksekutif. Ada dua institusi informal yang memiliki pengaruh signifikan dalam konteks ini, yaitu Teungku Dayah dan Komite Peralihan Aceh (KPA). Keduanya dipahami sebagai institusi informal karena memiliki seperangkat aturan tak tertulis yang tetap dipahami, ditaati, dan dijalankan bersama oleh masyarakat, aktor politik lokal maupun aktor formal sebagai pedoman moral dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Aturan tak tertulis yang dimiliki Teungku Dayah termanifestasi melalui konsep takzim, syafaat, barokah, kualat, dan fatwa. Nilai-nilai ini berfungsi mengatur relasi antara santri dan guru, antara masyarakat dan Teungku Dayah, serta menjadi penghubung antara agama dan politik dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, dalam jaringan KPA aturan tidak tertulis termanifestasi melalui prinsip Seunambong Indatu menjadi norma sosial yang mengikat solidaritas dan perilaku politik mantan kombatan dalam mengelola kekuasaan pasca konflik.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa institusi informal bukanlah antitesis dari demokrasi formal, melainkan bagian tak terpisahkan dari cara demokrasi bekerja di tingkat lokal. Di Aceh Selatan, institusi seperti Teungku Dayah dan KPA berperan penting dalam menegosiasikan keputusan politik, menegakkan norma sosial, dan menjaga keseimbangan pasca konflik. Meskipun kerap menimbulkan ketegangan dengan prinsip demokrasi formal, mekanisme informal justru menjadi prasyarat yang memungkinkan demokrasi berfungsi dan memperoleh legitimasi melalui nilai, otoritas, dan praktik sosial masyarakat setempat. Penelitian ini berargumen bahwa hubungan antara institusi informal dan formal tidak dapat dipahami secara kaku melalui tipologi Helmke & Levitsky (2004) maupun Lauth (2000), karena setiap pola interaksi yang terbentuk justru menghasilkan capaian kualitas demokrasi yang berbeda. Dalam konteks ini, keterlibatan institusi informal menciptakan variasi capaian demokrasi di setiap arena. Pada arena elektoral, institusi informal menghasilkan pola komplementer yang menghidupkan partisipasi politik namun berbenturan dengan akuntabilitas dan kebebasan. Di arena legislatif, praktik Pokir mencerminkan pola substitusi yang meningkatkan responsivitas tetapi melemahkan pengawasan. Sedangkan di arena eksekutif, distribusi DOKA menampilkan pola substitusi di mana mekanisme informal berjalan berdampingan dengan aturan formal untuk menjaga stabilitas dan responsivitas kebutuhan lokal, meski transparansi dan akuntabilitas sering dikompromikan.

Penelitian ini memposisikan diri dalam perdebatan tentang kualitas demokrasi lokal dengan mengisi celah baru yang menempatkan institusi informal sebagai unit analisis demokrasi lokal. Melalui cara ini, institusi informal tidak dilihat lagi sebagai bentuk penyimpangan, melainkan bagian dari masyarakat untuk menemukenali bentuk demokrasi sesuai dengan realitas politik lokal. Dengan demikian, temuan baru dari penelitian ini adalah bahwa dampak yang dihasilkan institusi informal terhadap praktik demokrasi formal tidak menghentikan bekerjanya demokrasi, tetapi membuatnya berjalan melalui mekanisme kompromi dengan aturan-aturan informal yang hidup di masyarakat. Akibatnya, kualitas demokrasi lokal yang dihasilkannya mungkin tampak lemah secara prosedural, namun di Aceh Selatan, keterlibatan institusi informal justru menghidupkan demokrasi karena nilai, norma agama dan warisan konflik berkelindan dalam setiap arena. Pada akhirnya, demokrasi Aceh Selatan menemukan bentuknya sebagai demokrasi yang dinegosiasikan di mana hasil pertemuan antara institusi informal dan formal bersama-sama menopang beroperasinya demokrasi lokal. Penelitian ini mengusulkan Demokrasi Peusijuek (Peusijuek Democracy): an Informally Institutionalized Democracy sebagai kontribusi konseptual untuk menamai wajah lokal dari demokrasi yang dinegosiasikan tersebut. 

This study examines the interaction between informal and formal institutions in the practice of local democracy in South Aceh. The objective of this study is to understand the extent to which informal institutions influence formal democracy, as well as the quality of democracy they produce, as observed through three main arenas: electoral, legislative, and executive. Two informal institutions exert significant influence in this context: the Teungku Dayah and the Aceh Transition Committee (KPA). Both are considered informal institutions because they comprise unwritten rules that are universally understood, obeyed, and collectively enforced by the community, local political actors, and formal actors alike as moral and social guidelines in daily life. The unwritten rules of the Teungku Dayah are manifested through the concepts of takzim, syafaat, barokah, kualat, and fatwa. These values regulate the relationship between santri and teachers, between the community and the Teungku Dayah, and serve as a bridge between religion and politics in daily life. Meanwhile, within the KPA network, unwritten rules are manifested through the principle of "Seunambong Indatu," which serves as a social norm that binds the solidarity and political behavior of former combatants in managing power in the post-conflict era.

The findings of this study indicate that informal institutions are not the antithesis of formal democracy but rather an integral part of how democracy functions at the local level. In South Aceh, institutions such as the Teungku Dayah and the KPA play a crucial role in negotiating political decisions, enforcing social norms, and maintaining post-conflict equilibrium. Although they often create tension with the principles of formal democracy, these informal mechanisms are, in fact, prerequisites that enable democracy to function and gain legitimacy through the values, authority, and social practices of the local community. This study argues that the relationship between informal and formal institutions cannot be rigidly understood through the typologies of Helmke & Levitsky (2004) or Lauth (2000), as each pattern of interaction yields different outcomes regarding the quality of democracy. In this context, the involvement of informal institutions leads to variations in democratic outcomes across arenas. In the electoral arena, informal institutions produce complementary patterns that foster political participation but clash with accountability and freedom. In the legislative arena, the practice of Pokir reflects a substitution pattern that enhances responsiveness but weakens oversight. Meanwhile, in the executive arena, the distribution of DOKA exhibits a substitution pattern in which informal mechanisms operate alongside formal rules to maintain stability and responsiveness to local needs, even though transparency and accountability are often compromised.

This study positions itself within the debate on the quality of local democracy by filling a new gap that treats informal institutions as units of analysis for local democracy. In this way, informal institutions are no longer viewed as forms of deviation but rather as integral parts of society that help shape democracy in accordance with local political realities. Thus, a key finding of this study is that the impact of informal institutions on formal democratic practices does not halt the functioning of democracy but rather enables it to operate through mechanisms of compromise with the informal rules that are embedded in society. Consequently, while the resulting quality of local democracy may appear procedurally weak, in South Aceh, the involvement of informal institutions actually revitalizes democracy because values, religious norms, and the legacy of conflict are intertwined in every arena. Ultimately, democracy in South Aceh takes the form of a negotiated democracy, in which the outcomes of interactions between informal and formal institutions jointly underpin the functioning of local democracy. This study proposes "Peusijuek Democracy: An Informally Institutionalized Democracy" as a conceptual contribution to the naming of this local manifestation of negotiated democracy.

Kata Kunci : Institusi Informal, Teungku Dayah dan KPA, Kualitas Demokrasi, Demokrasi Peusijuek/Informal Institutions, Teungku Dayah and KPA, Quality of Democracy, Democracy, Peusijuek Democracy