Laporkan Masalah

Independensi Mediator Aparatur Sipil Negara dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta

Wening Dian Pramesthi, Herliana, S.H., M.Com.Law., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pengaruh kedudukan mediator ketenagakerjaan sebagai ASN terhadap independensinya serta mengkaji praktik independensi mediator di Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris yang bersifat deksriptif-analisis, nggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara mendalam dengan responden yang merupakan mediator ketenagakerjaan ASN di Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta dan narasumber yang dipilih secara purposif, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan mediator sebagai ASN berpotensi memengaruhi independensinya melalui faktor-faktor yang bekerja secara kumulatif, yaitu sistem penilaian kinerja berbasis ekspektasi pimpinan, hierarki jabatan yang menciptakan ketergantungan karier, dan keterbatasan jumlah mediator ketenagakerjaan. Jumlah mediator ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta yaitu  empat orang mediator untuk 1.725 perusahaan dengan sekitar 50 kasus per tahun, ditambah dengan beban kerja selain perselisihan. Kesimpulan penelitian ini adalah mediator di Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta pada praktiknya telah menjalankan independensinya, termasuk dengan menolak upaya intervensi eksternal, tetapi independensi tersebut bertumpu hampir sepenuhnya pada integritas dan kapasitas individual mediator, bukan pada mekanisme perlindungan institusional yang sistemik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan norma hukum yang secara eksplisit menjamin independensi mediator, evaluasi sistem penilaian kinerja, penambahan jumlah mediator, serta penyusunan standar kualitas anjuran tertulis yang mengikat.

This research aims to analyze the potential influence of the status of labor mediators as civil servants on their independence, as well as to examine the practice of mediator independence at the Yogyakarta City Manpower Office. This research constitutes juridical-empirical legal research with a descriptive-analytical nature, employing statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, alongside in-depth interviews with respondents who are civil servant labor mediators at the Yogyakarta City Manpower Office and purposively selected informants, and were subsequently analyzed using descriptive-qualitative methods.

The results of the study indicate that mediators’ status as civil servants has the potential to influence their independence through three factors that operate cumulatively: a performance evaluation system based on management expectations, a hierarchical structure that creates career dependence and the limited number of labor mediators. Specifically, the Yogyakarta City Manpower Office employs only four mediators to handle 1,725 companies, managing approximately 50 cases per year, in addition to other non-dispute workloads. The research concludes that although mediators at the Yogyakarta City Manpower Office have in practice, exercised their independence, including by rejecting external interference, but this independence relies almost entirely on the mediators’ individual integrity and capacity, rather than on systemic institutional safeguards.  This study recommends strengthening legal provisions that explicitly guarantee the independence of mediators, evaluating the performance appraisal system, increasing the number of mediators, and establishing quality standards for binding written recommendations.

Kata Kunci : Independensi, Mediator, Aparatur Sipil Negara, Perselisihan Hubungan Industrial

  1. S1-2026-492554-abstract.pdf  
  2. S1-2026-492554-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-492554-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-492554-title.pdf