Perubahan dan Kontestasi Wacana Pakaian Adat Kabhantapi di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara

Wa Ode Lusianai, Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra, M.A., M.Phil; Prof. Dr. S. Bayu Wahyono; Dr. Rivi Handayani, M.Si

2026 | Disertasi | S3 Kajian Budaya dan Media

Pakaian adat adalah produk kolonial yang menjadi senjata politik kekuasaan, menstruktur identitas dalam oposisi biner, dan mensubordinasi "Yang Liyan". Aturan berpakaian menjadi kontrol yang menundukkan tubuh, menandai praktik hegemoni. Kabhantapi adalah pakaian perempuan yang "teridentifikasi" sebagai pakaian adat, beroperasi dalam logika biner bangsawan dan non-bangsawan. Melaluinya, perempuan dikonstruksi secara kultural, sosial, dan politik, sebagai subjek domestik yang tidak terdefinisi dalam ruang politik kekuasaan, identitasnya relasional dengan laki-laki (sebagai istri atau anak), dan tubuh serta seksualitasnya dikontrol untuk melanggengkan dominasi patriarki dan kuasa elit aristokrat. Perubahan wacana pakaian adat di Indonesia, termasuk kabhantapi, menunjukkan keterbukaan ruang sosial. Praktik penggunaan kabhantapi yang "terkontrol" oleh aturan adat mulai bergeser dengan munculnya aktor, ruang, desain, dan cara penggunaan baru. Namun, praktik artikulasi baru tersebut memicu ketegangan di tataran akar rumput karena dipandang mengganggu tatanan dominan yang "taken for granted". Penelitian ini ditujukan untuk melihat dinamika perubahan pakaian adat secara spesifik pada kabhantapi sebagai pakaian perempuan melalui tiga ruang diskursif: produksi, distribusi, dan konsumsi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi etnografi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, sejak April hingga Desember 2024. Untuk menghindari bias, partisipan penelitian dipilih berdasarkan keterlibatan dalam praktik penggunaan dan otoritas penentu kebijakan yang terdiri atas: perempuan (pelaku adat dan non-pelaku adat), pemerintah, dan industri. Untuk memotret dinamika tersebut, penelitian menggunakan teori artikulasi, dislokasi, dan hegemoni dari Laclau dan Mouffe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan wacana kabhantapi adalah redefinisi pakaian adat yang mensubversi diskursivitas fesyen global, meradikalkan fesyen dari bawah (lokal) melalui perang diskursif. Kreativitas, aksesibilitas, dan inklusivitas adalah titik nodal yang merestrukturisasi pakaian adat oleh otoritas diskursif baru: negara, industri, dan perempuan melalui perang diskursif antara pemajuan, modernitas, dan adat. Perang diskursif tersebut menghasilkan hegemoni parsial dengan karakteristik negosiasi ruang, menandai struktur fesyen yang plural dan desentralistik, dengan kehadiran perempuan sebagai subjek politik baru. Temuan penelitian ini berkontribusi pada wacana perubahan pakaian adat di Indonesia secara spesifik dan fesyen secara umum. 

Traditional dress is a colonial product that functions as a political weapon, structuring identity through binary oppositions and subordinating "the Other". Regulations of dress operate as mechanisms of control that discipline the body and signify hegemonic practices. Kabhantapi, constructed as a form of traditional women's dress, operates within a binary logic of nobility and non-nobility. Through it, women are culturally, socially, and politically constructed as domestic subjects excluded from the sphere of political power, their identities are defined relationally to men (as wives or daughters); and their bodies and sexuality are regulated to sustain patriarchal dominance and elite aristocratic power.

Transformations in the discourse of traditional dress in Indonesia, including kabhantapi, reflect the openness of social. Its use, once tightly regulated by customary norms, is increasingly reshaped by new actors, spaces, designs, and modes of wearing. However, these emergent articulations generate tensions at the grassroots level, as they are perceived to disrupt a dominant order long taken for granted.

This study examines the dynamics of change in traditional dress, focusing specifically on kabhantapi as women's dress, across three discursive spaces: production, distribution, and consumption. The research is based on ethnographic studies conducted in Muna Regency, Southeast Sulawesi, from April to December 2024. To minimize bias, participants were selected based on their involvement in dress practices and policy-making authority, comprising women (customary practitioners and non-practitioners), government, and industry. To capture these dynamics, the study employs the concepts of articulation, dislocation, and hegemony developed by Laclau and Mouffe.

The findings show that transformation in kabhantapi discourse redefines traditional dress, subverting the discursivity of global fashion and radicalizing fashion from below (the local) through discursive struggle. Creativity, accessibility, and inclusivity function as nodal points that restructure traditional dress through new discursive authorities, state, industry, and women, amid struggles over progress, modernity, and custom. These struggles produce partial hegemony characterized by negotiated spaces, a plural, decentralized fashion structure, and the emergence of women as new political subjects. This study contributes to debates on transformations of traditional dress in Indonesia and fashion more broadly.

Kata Kunci : Pakaian adat, fesyen, hegemoni, artikulasi, Laclau dan Mouffe.