The Effectiveness of Bicycle-Lane Policy Implementation in Jakarta Across Three Gubernatorial Periods

Kalya Sabia Hapsari Setyawan, Prof. Dr. Agus Pramusinto

2026 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi kebijakan jalur sepeda di Jakarta pada tiga periode kepemimpinan gubernur yang dipilih, yaitu Anies Baswedan, Heru Budi Hartono, dan Pramono Anung. Penelitian berfokus pada sejauh mana komitmen kebijakan formal diterjemahkan menjadi implementasi fisik dan fungsional serta bagaimana kondisi implementasi yang terdokumentasi menjelaskan perbedaan antar periode. Penelitian menggunakan analisis dokumen komparatif kualitatif yang didukung bukti numerik deskriptif dari peraturan, publikasi pemerintah, laporan teknis, dan studi akademik. Kriteria efektivitas Dunn digunakan sebagai dasar evaluatif umum mengenai sejauh mana hasil yang dimaksud telah tercapai. Dalam kasus Jakarta, kriteria tersebut dioperasionalkan melalui komitmen kebijakan, realisasi fisik, realisasi fungsional, dan bukti penggunaan. Kerangka implementasi Van Meter dan Van Horn kemudian digunakan untuk menjelaskan perbedaan melalui tujuan, sumber daya, koordinasi dan penegakan antarorganisasi, karakteristik lembaga, orientasi administratif yang terdokumentasi, serta lingkungan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan jalur sepeda Jakarta secara keseluruhan efektif sebagian. Periode Anies menunjukkan formalisasi dan perluasan infrastruktur paling kuat, tetapi perlindungan dan kontinuitas masih tidak merata. Periode Heru mempertahankan kebijakan dan memprioritaskan pemeliharaan, tetapi perlindungan melemah di beberapa koridor dan data penggunaan yang dapat dibandingkan masih terbatas. Periode Pramono menunjukkan pendekatan complete street yang mulai berkembang, tetapi masih terlalu baru untuk dinilai secara penuh. Penelitian menyimpulkan bahwa panjang jaringan kumulatif saja tidak cukup untuk menunjukkan efektivitas kebijakan. 

This study examines the effectiveness of bicycle-lane policy implementation in Jakarta across three selected gubernatorial periods: Anies Baswedan, Heru Budi Hartono, and Pramono Anung. The study focuses on whether formal policy commitments were translated into physical and functional implementation and how documented implementation conditions help explain differences across periods. It uses qualitative comparative document analysis supported by descriptive numerical evidence from regulations, government publications, technical reports, and academic studies. Dunn’s effectiveness criterion provides the general evaluative question of how far intended results were achieved. For the Jakarta case, this criterion is operationalised through policy commitment, physical realisation, functional realisation, and evidence of use. Van Meter and Van Horn’s implementation framework is then used to explain differences through objectives, resources, interorganisational coordination and enforcement, agency characteristics, documented administrative orientation, and the external environment. The findings indicate that Jakarta’s bicycle-lane policy was partially effective overall. The Anies period achieved the strongest formalisation and infrastructure expansion, but protection and continuity remained uneven. The Heru period maintained the policy and prioritised maintenance, while protection weakened in several corridors and comparable usage data remained limited. The Pramono period shows an emerging complete-street approach but remains too recent for a full outcome assessment. The study concludes that cumulative network length alone is insufficient to demonstrate policy effectiveness. 

Kata Kunci : active mobility; bicycle-lane policy; infrastructure quality; policy effectiveness; sustainable transport