PERAN LPSK DALAM OPTIMALISASI PERMOHONAN RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PENGADILAN
IANAH MARFUAH, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA
Penelitian ini bertujuan
menganalisis putusan pengadilan terkait permohonan restitusi korban tindak
pidana perdagangan orang yang dihitungkan oleh LSPK dengan menganlisis
pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan
tersebut, serta mengevaluasi implikasinya terhadap optimalisasi peran LPSK
dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban TPPO, khususnya hak atas restitusi.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris
dan pendekatan Perundang-Undang dan pendekatan kasus. Data sekunder pada
penelitian ini diperoleh dari studi dokumen atau bahan pustaka yang terdiri
bahan primer, sekunder dan tersier. Hal ini kemudian didukung oleh wawancara
yang dilakukan kepada hakim dan LPSK guna memperoleh informasi mengenai
penelitian yang dilakukan Penulis.
Penelitian
ini menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, restitusi harus secara eksplisit
dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Dalam delapan perkara perdagangan
orang yang dihitung oleh LPSK, lima putusan hakim tidak secara tegas menolak
permohonan restitusi, tiga putusan menolak dengan dasar hukum Undang-Undang PMI
serta menolak tuntutan JPU tidak mencantumkan perhitungan restitusi meskipun
korban telah mengajukan melalui LPSK. Sementara itu, empat putusan mengabulkan
restitusi baik sebagian maupun secara penuh sesuai perhitungan LPSK. Perbedaan
putusan ini menunjukkan adanya ketidakonsistenan dalam pertimbangan hakim di
tingkat Pengadilan Negeri dan diperlukan kerangka ratio decidendi yang jelas,
transparan, rinci, dan berorientasi pada pemulihan korban. Kedua, LPSK berwenang
menghitung restitusi, dengan demikian, perhitungan kerugian korban memiliki legitimasi
hukum yang kuat dan dapat diputus melalui amar putusan hakim. Berdasarkan
perubahan UUPSDK restitusi dapat diputus melalui amar putusan hakim dan
dibebankan kepada pelaku. Dalam hal pelaku tidak mampu membayar adanya mekanisme
kompensasi. Untuk mengoptimalkan pemenuhan hak korban, LPSK perlu melakukan
sosialisasi dan koordinasi berkelanjutan dengan APH, memonitor putusan secara
berkala, serta membentuk petunjuk teknis.
This study aims to analyze court decisions concerning restitution
claims submitted by victims of human trafficking through the Witness and Victim
Protection Agency (LPSK). The analysis focuses on the legal considerations
(ratio decidendi) employed by judges in granting or rejecting such claims, and
evaluates their implications for optimizing LPSK’s role in safeguarding and
fulfilling victims’ rights, particularly the right to restitution.
This research adopts a normative-empirical legal method, combining
statutory and case approaches. Secondary data were obtained from documentary
and library research, consisting of primary, secondary, and tertiary legal
materials. These findings were further supported by interviews with judges and
LPSK officials to provide practical insights.
The study yields two main conclusions. First, restitution must be
explicitly incorporated into the operative part of court judgments. In eight
trafficking cases calculated by LPSK, five judgments did not expressly reject
restitution claims, while three rejected them on the basis of the Migrant
Worker Protection Law and the absence of restitution calculations in the
prosecutor’s demands, despite victims having submitted claims through LPSK.
Meanwhile, four judgments granted restitution either partially or fully in
accordance with LPSK’s calculations. These variations reveal inconsistency in
judicial reasoning at the District Court level, underscoring the need for a
clear, transparent, detailed, and victim-oriented ratio decidendi.Second, LPSK
is legally authorized to calculate restitution, thereby conferring strong
legitimacy on victims’ loss assessments to be adjudicated in judicial rulings.
Under the amended Law on Witness and Victim Protection, restitution may be ordered
in the operative part of judgments and imposed upon perpetrators. In cases
where perpetrators are unable to pay, compensation mechanisms are available. To
optimize victims’ rights fulfillment, LPSK must intensify outreach and
continuous coordination with law enforcement agencies, monitor court decisions
regularly, and establish technical guidelines.
Kata Kunci : Pertimbangan Putusan Hakim, Ratio Decidendi, Restitusi, Hak Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang.
