Laporkan Masalah

Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kewenangan Penandatanganan Akta Jual Beli Berdasarkan Putusan Pengadilan Dalam Hal Terjadi Perbedaan Nomor Persil Pada Objek Tanah

Michelin Ferensia Tahiru, Herliana, S.H., M.Com.Law., Ph.D.

2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi dan kedudukan hukum objek tanah yang mengalami ketidaksesuaian nomor persil terhadap keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), serta menganalisis mekanisme penyelesaian PPJB hingga penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) dan peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan penafsiran hakim pada setiap tingkat peradilan mengenai akibat hukum ketidaksesuaian nomor persil terhadap keabsahan PPJB.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data berupa bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, didukung wawancara dengan Hakim Mahkamah Agung, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Kantor Pertanahan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian nomor persil tidak menghilangkan eksistensi objek tanah maupun keabsahan PPJB, sepanjang objek tanah masih dapat diidentifikasi berdasarkan letak, batas, luas, dan riwayat penguasaannya, sehingga ketidaksesuaian tersebut hanya merupakan cacat administratif, bukan cacat yuridis yang membatalkan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini juga menemukan dua mekanisme penyelesaian PPJB berdasarkan putusan pengadilan, yaitu mekanisme biasa apabila penjual menaati putusan dengan menandatangani AJB secara sukarela, dan mekanisme eksekutorial apabila penjual tidak menaati putusan, melalui konsinyasi harga jual apabila syaratnya terpenuhi serta penandatanganan AJB "untuk diri sendiri" oleh pembeli berdasarkan amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kewenangan menandatangani AJB tersebut merupakan kewenangan atributif yang lahir langsung dari amar putusan sebagai terobosan hukum untuk menjamin kepastian peralihan hak, namun pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan pengembangan regulasi teknis agar dapat diterapkan secara seragam oleh PPAT dan Kantor Pertanahan.

 

The transfer of land rights in Indonesia requires a Deed of Sale and Purchase (Akta Jual Beli/AJB) executed before a Land Deed Official (PPAT). Where the legal requirements for executing the AJB have not been fulfilled, the parties commonly conclude a Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB), which must satisfy the validity requirements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. This research was motivated by differing judicial interpretations regarding the legal consequences of discrepancies in land parcel numbers on the validity of a PPJB. The study aims to analyze the legal status of land affected by such discrepancies and the mechanisms for implementing a PPJB through the execution of an AJB and the transfer of land rights based on a final court judgment. 

This normative legal research employs statutory, conceptual, and case approaches using primary and secondary legal materials supported by interviews with a Supreme Court Justice, a Land Deed Official, and Land Office officials. The findings reveal that discrepancies in land parcel numbers constitute administrative rather than legal defects, provided the land remains identifiable through its location, boundaries, area, and ownership history.

 The study identifies two mechanisms: ordinary mechanisms where the seller complies with the court decision and executorial mechanisms, including consignation where legally required and the execution of the AJB by the purchaser pursuant to a court judgment. This attributive authority requires further  regulatory development to ensure legal certainty in practice.

Kata Kunci : Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nomor Persil, Akta Jual Beli, Putusan Pengadilan, Kewenangan Atributif.

  1. S2-2026-548145-abstract.pdf  
  2. S2-2026-548145-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-548145-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-548145-title.pdf