Pengaturan Pemeriksaan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih

Wendy Kenafiana Assanti, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.; Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.

2026 | Disertasi | S3 Ilmu Hukum

Pengaturan di bidang keuangan negara, khususnya dengan UU Nomor 15 tahun 2004, menempatkan pemeriksaan keuangan sebagai salah satu instrumen pengawasan eksternal terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pengaturan tentang penguatan fungsi pemeriksaan keuangan negara dan institusi pemeriksa dilakukan dalam semangat mewujudkan pemerintahan yang bersih. Dalam perkembangannya, semakin banyak pemerintah daerah yang laporan keuangannya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi indeks pengendalian korupsi di Indonesia tidak menunjukkan adanya perbaikan signifikan. Kritik terhadap opini WTP muncul terutama setelah terungkap kasus korupsi dalam lingkungan pemerintah daerah, beberapa kasus diantaranya juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pemeriksaan keuangan tersebut dilakukan.

Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk merumuskan preskripsi pengaturan pemeriksaan keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersih. Penelitian ini menganalisis data kualitatif, berupa data sekunder yang didukung dengan hasil wawancara narasumber sebagai triangulasi. Penelitian ini menganalisis desain dan tujuan pemeriksaan keuangan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi dan meminimalkan gap, sekaligus melengkapi kajian akademik hukum yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek kelembagaan BPK daripada fungsi pemeriksaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemeriksaan keuangan daerah dirancang sebagai pemeriksaan atas laporan keuangan, yang lebih menitikberatkan penilaian kewajaran pada kriteria kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. Pengaturan ini menjadikan hasil pemeriksaan keuangan, seperti opini WTP, belum sepenuhnya merefleksikan substansi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini mengusulkan perlunya mengaitkan kembali landasan filosofis pemeriksaan dengan tujuan pengelolaan keuangan negara yang diamanatkan UUD NRI 1945 dan penyesuaian pengaturan tentang pemeriksaan keuangan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004. Dalam kerangka pengaturan tersebut, paradigma pemeriksa dalam pemeriksaan keuangan, termasuk pada penetapan materialitas maupun penggunaan professional judgment, harus berada dalam koridor konstitusional dan secara deliberatif menempatkan kemakmuran rakyat sebagai orientasi pemeriksaan.

State finance regulation, particularly through Law No. 15 of 2004, positions financial audits as an external oversight mechanism over the management and accountability of regional finances within the framework of regional autonomy. The strengthening of the state audit function and the auditing institution was undertaken in the spirit of promoting clean government. Over time, an increasing number of local governments have obtained Unqualified Opinions (Wajar Tanpa Pengecualian/WTP) on their financial statements. However, Indonesia’s corruption control indicators have not shown a corresponding significant improvement. Criticism of WTP opinions has emerged, particularly following the disclosure of various corruption cases within local governments, some of which have also raised questions about how the financial audits were conducted. 

This normative legal research aims to formulate a prescriptive framework for regulating financial audits in the context of clean regional financial management. The study analyzes qualitative data consisting primarily of secondary legal materials, supplemented by interviews with selected resource persons for triangulation purposes. It examines the design and objectives of financial audits within the existing legal framework to identify and minimize regulatory gaps, while also contributing to legal scholarship that has predominantly focused on the institutional aspects of the BPK, rather than its financial auditing function.

The findings demonstrate that the regulatory framework governing regional financial audits is designed as an audit of financial statements, with the auditor’s assessment focusing predominantly on the criterion of conformity between the presentation of financial statements and Government Accounting Standards. This regulatory framework renders financial audit results, including WTP, insufficient to fully reflect the substance of regional financial management. This study proposes to re-anchor the philosophical foundation of auditing in the objectives of state financial management mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, together with adjustments to the regulatory framework governing financial audits under Law No. 15 of 2004. Within this regulatory framework, the auditor’s paradigm in conducting financial audits, including the determination of materiality and the exercise of professional judgment, should remain within constitutional bounds and deliberately orient the audit toward the prosperity of the people.

Kata Kunci : pengaturan, pemeriksaan keuangan, opini wajar tanpa pengecualian, pengelolaan keuangan daerah, pemerintahan yang bersih