Dualisme Prosedur Sanksi Pelanggaran Etik Hakim Dan Disiplin ASN Terhadap Pemberhentian Jabatan Hakim Atas Pelanggaran Berat Dan Pengaktifan Kembali Status ASN

HENDRO TRI WIBOWO, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya dualisme prosedur di lingkungan peradilan. Prosedur tersebut memungkinkan seorang hakim yang telah diberhentikan tidak dengan hormat oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) namun ternyata tetap aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, penelitian ini juga merumuskan rekonstruksi regulasi dan koordinasi antara Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan BKN.

Penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif-analitis ini menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) terhadap perkara Hakim HGU dan Hakim DA. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengandalkan data primer berupa dokumen hukum resmi (putusan MKH) serta data sekunder berupa literatur dan regulasi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme ini disebabkan oleh ketidaksinkronan regulasi status hakim sebagai pejabat negara dengan aturan disiplin kepegawaian, sehingga menciptakan celah hukum (legal loophole) yang meloloskan mantan hakim pelanggar berat namun aktif di sektor administratif peradilan. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi regulasi melalui Sistem Satu Atap (One-Roof System) administrasi kepegawaian hakim guna membangun basis data internal yudisial yang independen, sehingga pemberhentian etik berat otomatis memberhentikan status ASN secara menyeluruh.

This study aims to analyze the underlying causes of procedural dualism within the judicial system. This duality allows a judge who has been dishonorably dismissed by the Judicial Honor Council (Majelis Kehormatan Hakim/MKH) to remain active as a State Civil Apparatus (Aparatur Sipil Negara/ASN). Additionally, this research formulates a reconstruction of regulatory frameworks and inter-institutional coordination among the Supreme Court, the Judicial Commission, and the National Civil Service Agency (Badan Kepegawaian Negara/BKN).

This descriptive-analytical, normative-empirical legal research employs both a statutory approach and a case approach, focusing specifically on the cases of Judge HGU and Judge DA. Data analysis was conducted qualitatively, utilizing primary data from official legal documents (MKH decisions) and secondary data comprising relevant legal literature and regulatory frameworks.

The findings reveal that this procedural dualism stems from a regulatory misalignment between the status of judges as state officials and general civil service disciplinary rules. This creates a legal loophole that allows former judges who committed severe ethical violations to remain active within the administrative sector of the judiciary. This study recommends a regulatory reconstruction through a One-Roof System for judicial personnel administration to establish an independent internal judicial database, ensuring that a severe ethical dismissal automatically results in the complete termination of ASN status.

Kata Kunci : Kata Kunci: Dualisme Sanksi, Pemberhentian Hakim, Status ASN, Sistem Satu Atap.