Sikap masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan implikasinya bagi ketahanan wilayah :: Studi di Kota Surakarta

WIDAGDO, Untung, Prof.Drs. Kasto, MA

2005 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Tesis ini berisi tentang sikap masyarakat Surakarta terhadap penerapan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan implikasinya bagi ketahanan wilayah. Tiga masalah pokok yang dibahas sekaligus tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat Surakarta terhadap dikeluarkannya undang-undang tersebut, apakah pemerintah menurut masyarakat Surakarta perlu mengeluarkan undang-undang tersebut dan bagaimana implikasi dari penerapan undang-undang tersebut bagi ketahanan wilayah. Untuk mencapai tujuan itu, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dan deskriptif kualitatif sedangkan untuk menganalisis kondisi ketahanan nasional menggunakan metode delphi. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner dan kajian kepustakaan. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa sejak peristiwa peledakan bom di WTC Amerika Serikat dan peristiwa peledakan bom di Bali masyarakat kota Surakarta semakin mengenal istilah terorisme. Mereka pada umumnya bersikap menyambut baik langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorisme. Walaupun dalam proses pembuatan peraturan pengganti undang-undang dan undang-undang tersebut tergesa-gesa dan sebagian besar masyarakat Surakarta menyatakan bahwa munculnya peraturan tersebut karena intervensi pihak asing akan tetapi masyarakat merasakan perlunya peraturan tersebut dikeluarkan. Sejalan dengan tuntutan yang semakin besar dari masyarakat terhadap demokratisasi, kebebasan, dan HAM bila dikaitkan dengan implementasi undangundang tersebut tersebut sebagian besar masyarakat Surakarta berpendapat bahwa implementasi undang-undang tersebut tidak mengurangi kebebasan ataupun memangkas hak-hak individu masyarakat. Temuan penyalahgunaan wewenang terhadap penerapan undang-undang tersebut menurut masyarakat kota Surakarta juga sangat kecil. Surakarta merupakan salah satu kota yang terkena imbas terhadap aktivitas terorisme sehingga paling tidak akan mempengaruhi kondisi ketahanan wilayah kota Surakarta lemah. Namun dengan munculnya undang-undang tersebut mendorong segala macam aspek kehidupan masyarakat kota Surakarta semakin baik sehingga tiap-tiap gatra menunjukkan nilai yang cukup. Penerapan undangundang tersebut memiliki pengaruh terhadap ketahanan nasional di wilayah Surakarta secara positif. Karena dengan keluarnya undang-undang tersebut memberikan rasa aman bagi masyarakat Surakarta untuk melakukan berbagai macam aktivitas kehidupan karena ada langkah-langkah yang jelas dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme.

This thesis discuces the Surakarta society attitude to the enactment of the Act Number 15/2003 in fighting against the terrorism crime and its implication to the regional resilience. The three main problems which will be discussed and which are the main purposes of this study are : to learn the attitude of Surakarta society to the issue of government act, whether the government, according to Surakarta society have to release the act, and how its implication to the act to the regional resilience. The writer used quantitative and qualitative descriptive method to gain those purpose. The writer also used delphi method to analize the national resilience. The research method, which is used by the writer in obtaining the data are : interview, questionaire, and literary study. From the result of the study, it shows that since the tragedy of exploding of the WTC building in the United States and the tragedy of Bali bomb. The Surakarta society are more familiar with the terrorism term. Most of Surakarta society well come the government policy in preventing and fighting against the terrorism crime. Despite the making process of the government regulation to replace the law, was in hasty. Nevertheless most of Surakarta society said that the release of the government regulation, because of the foreign intervention, however they think that the regulations needs releasing. In accordance of demanding of democracy freedom and human rights by the community, and if it is connected with the implementation of the regulations, most of Surakarta society, think that the implementation of the government regulation does not reduce their freedom or decrease their individual rights. The abuse of the authoriy in implementing this regulation according to the Surakarta society is very little. Surakarta is one of the cities, which is hit by the effect of the terrorism activities, therefore it will influence the condition of the Surakarta regional resilience become weak. However by the issue of the government regulation, it will give a great motivation to all aspect of the Surakarta society live to a better condition, therefore in every phrase shows the sufficient value. The implementation of the government regulation positively influence to the national resilience in regional resilience of Surakarata. Because by the issue of the government regulation, it will gives the safety to the Surakarta society to have variouse of life activities as there are real steps in preventing and fighting against the terrorism crime.

Kata Kunci : Sikap - Terorisme - Ketahanan Wilayah, Attitude –Terrorism – Regional Resilience