Analisis Inkonsistensi Kebijakan Transisi Energi pada Sektor Gas Bumi: Studi Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas oleh PT Gagas Energi Indonesia

Chitra Dwi Ramadhani, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Kebijakan gas bumi untuk sektor transportasi di Indonesia menyajikan paradoks yang mencolok: anggaran subsidi BBM tahun 2024 sebesar Rp113,3 triliun setara dengan biaya pembangunan sekitar 7.500 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (“SPBG”) baru, namun hanya 60 SPBG yang tersedia di seluruh Indonesia. Tesis ini menganalisis inkonsistensi kebijakan transisi energi gas bumi di sektor transportasi Indonesia, dengan menggunakan pengelolaan SPBG oleh PT Gagas Energi Indonesia sebagai lensa empiris. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan mulai dari kerangka hukum migas hulu hingga kebijakan bahan bakar transportasi hilir, sementara bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, artikel jurnal, dan laporan kelembagaan. Data dianalisis secara kualitatif. Temuan yang diperoleh melalui pendekatan perundang-undangan dikonfirmasi silang melalui rekonstruksi historis dan pengujian konseptual berdasarkan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi kebijakan pada sektor gas bumi untuk transportasi di Indonesia bersifat sistemik dan hadir secara bersamaan pada tiga dimensi: inkonsistensi vertikal, yaitu ketika mandat regulasi tingkat lebih tinggi tidak diterjemahkan ke dalam instrumen pelaksana yang mengikat; inkonsistensi horizontal, yaitu ketika kebijakan kementerian teknis menempuh kebijakan yang tidak terkoordinasi dan kadang saling bertentangan; serta inkonsistensi temporal, yaitu ketika arah kebijakan bergeser sejak tahun 2012 hingga saat ini tanpa pencabutan formal maupun mekanisme peralihan yang tertib. Inkonsistensi sistemik ini berdampak langsung terhadap PT Gagas Energi Indonesia sebagai pengelola SPBG. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian inkonsistensi tersebut memerlukan koordinasi lintas kementerian yang harmonis serta percepatan penetapan peraturan pelaksana yang mengoperasionalkan perlindungan normatif yang telah ada.

Natural gas policy for the transportation sector in Indonesia presents a striking paradox: the 2024 fuel subsidy budget of IDR 113.3 trillion is equivalent to the cost of constructing approximately 7,500 new CNG Refueling Station, yet only 60 CNG Refueling Station are currently available throughout Indonesia. This thesis analyzes the inconsistency of natural gas energy transition policy in Indonesia's transportation sector, using the management of CNG Refueling Station by PT Gagas Energi Indonesia as an empirical lens.

This research employs a normative legal research method with statute and conceptual approaches. Primary legal materials cover laws and regulations ranging from the upstream oil and gas legal framework to downstream transportation fuel policy, while secondary legal materials comprise legal literature, journal articles, and institutional reports. Data were analyzed qualitatively. Findings obtained through the statute approach were cross-verified through historical reconstruction and conceptual examination based on the theory of legal certainty.

The findings show that policy inconsistency in Indonesia's natural gas sector for transportation is systemic in nature, manifesting simultaneously across three dimensions: vertical inconsistency, in which higher-level regulatory mandates are not translated into binding implementing instruments; horizontal inconsistency, in which technical ministries pursue uncoordinated and at times conflicting policies; and temporal inconsistency, in which policy direction has shifted since 2012 to the present without formal revocation or an orderly transitional mechanism. This systemic inconsistency directly affects PT Gagas Energi Indonesia as the operator of CNG Refueling Station. This research concludes that resolving these inconsistencies requires harmonious cross-ministerial coordination and the accelerated issuance of implementing regulations that operationalize the normative protections already in place.

Kata Kunci : kebijakan transisi energi, inkonsistensi kebijakan, gas bumi, SPBG, kepastian hukum