Implikasi Hukum Dan Operasional Serta Solusi Atas Ketiadaan Peraturan Pelaksanaan Pemisahan Usaha Pasal 135 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007: Studi Kasus Pada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Dan PT Pertamina (Persero)

Afan Aftory, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., MHum

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Pemisahan usaha unit bisnis strategis (UBS) merupakan upaya terobosan untuk meningkatkan daya saing, efisiensi dan efektivitas perusahaan melalui pengalihan sebagian aktiva dan pasiva, pengalihan kontrak-kontrak tanpa novasi dengan optimalisasi fasilitas perpajakan. Penelitian ini berjudul Implikasi Hukum dan Operasional serta Solusi atas Ketiadaan Peraturan Pelaksanaan Pemisahan Usaha Pasal 135 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Implikasi hukum dan operasional bagi perusahaan atas ketiadaan Peraturan Pelaksanaan ini menjadi bahasan utama dengan studi kasus pada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum dan operasional, menggali dan menganalisis solusi dan Ius Constituendum untuk melindungi kepentingan Perusahaan.

Penelitian ini bersifat eksploratoris untuk mendapatkan informasi mendasar implikasi hukum dan operasional atas pemisahan usaha ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan studi pustaka (literature review) dan wawancara (in-depth interview). Analisis data dilakukan secara kualitatif, pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif berdasarkan UU PT dan peraturan lain yang relevan sebagai variabel utama, dan data empiris yang diperoleh melalui studi kasus dan wawancara digunakan sebagai variabel tambahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi hukum dan operasional mencakup seluruh risiko yang merugikan pemangku kepentingan termasuk perusahaan yang mengalihkan atau menerima aset dan kewajiban. Solusi ketiadaan peraturan pelaksanaan ini ditempuh melalui berbagai media, seperti benchmarking, kajian, surat penegasan (private ruling) dan konsultasi praktisi hukum. Dengan berbagai permasalahan hukum dan operasional yang muncul, solusi yang lebih utama adalah dengan penerbitan peraturan pelaksanaan pemisahan usaha Pasal 135 UU PT, secara Ius Constituendum memerlukan pengaturan pemisahan usaha dengan penentuan aktiva dan pasiva yang dialihkan dengan besaran dan kategori yang diizinkan serta tahapan pemisahaan usaha yang lebih jelas.

The spin-off mechanism of strategic business units (SBUs) is a breakthrough effort to improve the competitiveness, efficiency, and effectiveness of a company through the transfer of certain assets and liabilities, the transfer of contracts without novation, and the optimization of tax facilities. This study is entitled Legal and operational implications and solutions to the absence of implementing  regulations on spin-off under Article 135 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The legal and the operational implications are the main focus of this study, with case studies on PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) and PT Pertamina (Persero). The purpose of this research is to identify and analyze the legal and operational implications and further to explore and analyze solutions and Ius 
Constituendum to protect the interests of the Company.

This research is exploratory in nature to obtain fundamental information on the legal and operational implications of these spin-off. Data collection techniques in this study were conducted using literature review and in-depth interviews. Data analysis was conducted qualitatively, and conclusions were drawn using a deductive method based on the Company Law and other relevant regulations as the main variables, while empirical data obtained through case studies and interviews were used as additional variables.

The results of this study indicate that the legal and operational implications of the spin-off encompass all risks that harm the rights of stakeholders including companies that transfer or receive assets and liabilities. Solutions to the absence of the Implementing Regulation on spin-off Article 135 of the Company Law have been pursued through various means, such as benchmarking, studies, letters of affirmation (private ruling) and legal practitioners’ consultancy. With the various legal and operational problems that arise, the more primary solution is through the issuance of the implementing regulation on spin-off under Article 135 of the Company Law (UU PT), which, in terms of Ius Constituendum, requires regulations on spin-off with the determination of assets, both tangible and intangible, and liabilities that are transferred, along with the permitted amounts and categories, as well as clearer stages of spin-off.

Kata Kunci : UBS, pemisahan usaha, ketiadaan peraturan, Ius Constituendum., SBU, spin-off, the absence of regulation, Ius Constituendum.