Laporkan Masalah

Pertimbangan Hakim yang Mengesampingkan Sanksi "Tanah Jatuh Kepada Negara" dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam Perkara Pinjam Nama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208PK/PDT/2022 dan Nomor 181PK/PDT/2023)

Muhammad Kevin Dispinola, Dr. Sulastriyono S.H.,M.Si

2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertimbangan Hakim yang mengesampingkan sanksi “tanah jatuh kepada Negara” demi menerapkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan menjatuhkan tanah kepada WNI ditinjau dari teori penemuan hukum. Penelitian ini juga menganalisis implikasi putusan yang menjatuhkan tanah kepada WNI ditinjau dari Asas Nasionalitas. Penelitian ini juga melakukan studi terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1208PK/Pdt/2022 dan 181PK/Pdt/2023.

Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan, dan karya-karya ilmiah. Penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada narasumber. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Ketidaksinkronan penerapan sanksi pada kedua putusan yang diangkat di atas mencerminkan adanya perbedaan pandangan penemuan hukum oleh Hakim dari jenjang tingkatan pengadilan dalam memutus perkara pinjam nama. Pada kasus Penguggat Ninik Handayani pertimbangan hakim tingkat PT dan PK yang menyatakan bahwa "bukti perjanjian perikatan pinjam nama tidak melemahkan bukti jual beli" merupakan sebuah pandangan yang terlalu memfokuskan pada formalitas alat bukti saja. Hakim PT dan PK melakukan pemisahan mutlak terhadap wilayah

hukum perikatan dengan wilayah hukum kebendaan. Di Kasus Penggugat Dodi Usman Dengan memotong frasa “jatuh kepada tanah Negara”, hakim menggunakan dengan interpretasi sistematis , namun hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, disatu sisi hakim menyatakan bahwa jual beli batal demi hukum namun tetap menyatakan tanah tersebut sah milik WNI sebagai Penggugat

This study aims to analyze the judges' considerations in setting aside the sanction that "the land shall revert to the State" in favor of applying Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 10 of 2020 and awarding the land to an Indonesian citizen (WNI), viewed from the perspective of legal discovery theory. It also examines the implications of court decisions granting land ownership to Indonesian citizens in light of the Nationality Principle. Furthermore, this study analyzes Supreme Court Decisions Number 1208 PK/Pdt/2022 and Number 181 PK/Pdt/2023.


This research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical nature. The study utilizes secondary data consisting of decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, statutory regulations, and scholarly works. Primary data were also obtained through interviews with selected informants. Data were analyzed using a qualitative method.


The inconsistency in the application of sanctions in the two decisions examined reflects differing judicial approaches to legal discovery among judges at various levels of the judiciary in adjudicating nominee arrangement (pinjam nama) cases. In the case involving Plaintiff Ninik Handayani, the considerations of the appellate and judicial review courts, which held that “evidence of a nominee agreement does not weaken the evidence of sale and purchase,” demonstrate an approach that focuses excessively on the formal aspects of evidentiary instruments. The appellate and judicial review judges imposed a rigid separation between the law of obligations and property law. In the case involving Plaintiff Dodi Usman, by omitting the phrase “shall revert to the State,” the judges employed a teleological reduction interpretation. However, this approach raises legal uncertainty because, on the one hand, the judges declared the sale and purchase agreement null and void by operation of law, while on the other hand, they simultaneously recognized the land as legally owned by the Indonesian citizen plaintiff.

Kata Kunci : Pinjam Nama, Interpretasi, Asas Nasionalitas

  1. S2-2026-513858-abstract.pdf  
  2. S2-2026-513858-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-513858-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-513858-title.pdf