Laporkan Masalah

Analisis Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Cessie pada Pembiayaan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 741 K/Ag/2023)

Arsella Imanda Putri, Dr. Khotibul Umam, S.H., LL.M.

2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan hukum penempatan Notaris sebagai Tergugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum terkait Akta Cessie pada pembiayaan syariah serta merumuskan peranan ideal Notaris dalam pembuatan Akta Cessie agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Permasalahan penelitian berangkat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 741 K/Ag/2023 yang menunjukkan adanya penafsiran terhadap pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta pihak (partij acte), khususnya ketika substansi akta dinilai bertentangan dengan prinsip syariah.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, fatwa, literatur hukum, serta didukung hasil wawancara dengan praktisi kenotariatan dan perbankan syariah.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris ditempatkan sebagai pihak Tergugat karena Akta Cessie yang dibuatnya menjadi dasar pengalihan piutang yang memuat klausula bertentangan dengan prinsip syariah dan dinilai merugikan debitur sehingga Majelis Hakim menyatakan Notaris turut melakukan perbuatan melawan hukum. Penempatan tersebut merupakan konstruksi gugatan Penggugat yang dimungkinkan dalam hukum acara perdata, sedangkan pertanggungjawabannya ditentukan berdasarkan pembuktian di persidangan. Meskipun Akta Cessie merupakan partij acte yang pada dasarnya memuat kehendak para pihak, Notaris tetap berkewajiban menjalankan fungsi kehati-hatian dalam batas kewenangannya dengan memastikan akta tidak memuat klausula yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan maupun prinsip syariah. Peranan ideal Notaris dalam pembuatan Akta Cessie pada pembiayaan syariah diwujudkan melalui verifikasi identitas, kewenangan para pihak, pemeriksaan bukti pemberitahuan maupun persetujuan pengalihan piutang, pemberian penyuluhan hukum mengenai mekanisme Cessie berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN-MUI Nomor 104/DSN-MUI/X/2016, serta memastikan kesesuaian klausula akta dengan prinsip syariah.

This research aims to analyze the legal grounds for the designation of a Notary as a Defendant in a tort claim concerning a Cessie Deed (Akta Cessie) in Islamic financing and to formulate the ideal role of a Notary in the preparation of a Cessie Deed in order to prevent future legal disputes. The research is based on the Supreme Court Decision Number 741 K/Ag/2023, which demonstrates a judicial interpretation of a Notary's liability in relation to a partij acte, particularly where the substance of the deed is considered contrary to Sharia principles.

This is normative legal research employing a qualitative method with statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of statutory regulations, court decisions, fatwas, legal literature, and are complemented by interviews with notarial practitioners and Islamic banking practitioners.

The research findings indicate that the Notary was designated as a Defendant because the Cessie Deed served as the legal basis for the assignment of receivables containing a clause deemed contrary to Sharia principles and detrimental to the debtor, leading the Panel of Judges to hold the Notary liable for committing a tort. Such designation constituted the Plaintiff's litigation strategy, which is permissible under Indonesian civil procedural law, while the Notary's liability was determined based on the evidence presented during the proceedings. Although a Cessie Deed is a partij acte that principally embodies the parties' intentions, a Notary remains obliged to exercise the duty of prudence within the scope of his or her authority by ensuring that the deed does not contain clauses contrary to statutory regulations or Sharia principles. The ideal role of a Notary in preparing a Cessie Deed in Islamic financing includes verifying the identities and legal capacities of the parties, examining evidence of notification or consent regarding the assignment of receivables, providing legal counselling on the mechanism of cessie under the Indonesian Civil Code and DSN-MUI Fatwa Number 104/DSN-MUI/X/2016, and ensuring that the clauses contained in the deed comply with Sharia principles.

Kata Kunci : Akta, Cessie, Notaris, Pembiayaan Syariah, Perbuatan Melawan Hukum

  1. S2-2026-537382-abstract.pdf  
  2. S2-2026-537382-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-537382-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-537382-title.pdf