Laporkan Masalah

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sporadik Berdasarkan Alas Hak Adat Letter C Yang Telah Beralih Melalui Surat Hibah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo dan Kantor Pertanahan Kota Probolinggo)

Mohammad Indra Avin Maulana, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur.

2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pendaftaran tanah sporadik berdasarkan alas hak adat letter c yang beralih melalui surat hibah di bawah tangan pada Kantah Kabupaten Probolinggo dan Kantah Kota Probolinggo. Selain itu, juga menganalisis pertimbangan Kakantah dalam menolak maupun menerima permohonan pendaftaran tersebut berdasarkan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sebagaimana diatur dalam UU 30/2014.

Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris dengan cara pengumpulan data melalui komunikasi langsung untuk mendapatkan data primer kepada responden seperti Kakantah, Kasi PHP, PPAT, dan pemohon serta dilengkapi dengan pendapat narasumber seperti akademisi di bidang hukum agraria dan administrasi negara. Selanjutnya, data sekunder melalui studi dokumenter terhadap bahan-bahan tertulis. Data penelitian dianalisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan terjadi perbedaan kebijakan penyelenggaraan pendaftaran tanah sporadik berdasarkan alas hak adat letter c yang telah beralih melalui surat hibah di bawah tangan. Kakantah Kabupaten Probolinggo menolak pendaftaran tersebut dengan pertimbangan peralihan hak harus dibuktikan dengan akta otentik hibah dari PPAT. Sebaliknya, Kakantah Kota Probolinggo menerima permohonan dengan pertimbangan bahwa prinsip dalam pendaftaran tanah pertama kali adalah adanya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang didukung dengan surat hibah di bawah tangan. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) PP 24/1997 jo. Pasal 76 ayat (2) PMNA 3/1997, surat hibah di bawah tangan dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti tertulis tidak lengkap yang diperkuat pernyataan penguasan fisik bidang tanah. Oleh karena itu, pertimbangan penolakan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga mengabaikan asas kepastian hukum dan asas kemanfataan. Sementara itu, penerimaan permohonan sesuai kedua asas tersebut karena penyelenggaraannya berlandaskan hukum positif, memberikan pelindungan hak atas tanah masyarakat, mempercepat legalisasi aset pertanahan, dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

This study aims to analyze the implementation of sporadic land registration based on a Letter C customary land tittle that has been trasnferred through a private deed of gift at the Probolinggo Regency Land Office and the Probolinggo City Land Office. It also examines the legal consideration underlying the decisions of the heads of the land office to reject or accept such registration applications in lght of the principle of legal certainty and the principle of expediency as stipulated in UU 30/2014.

This research employs an empirical normative legal research method. Primary data were obtained through direct interviews with respondents, including the Kakantah, Kasi PHP, PPAT, applicant, and were complemented by opinions form academics experts in agrarian law and administrative law. Secondary dara were collected through documentary research of relevant legal materials. The data were analyzed qualitatively using a descriptive approach.

The findings reveal a divergence in the implementation of sporadic land registration based on Letter C customary land tittle transferred through a private deed of gift. The head of the Probolinggo Regency Land Office rejected the registration application on the ground that transfer of right must be evidenced by an autentic deed of gift excute before a Land Deed Official (PPAT). In contrast, the Head of the Probolinggo City Land Office accepted the application, considering that the fundamental requirements in firs-time land registration is a statement of physical possession of the land parcel, while the private deed of gift serves as supporting documentary evidence. Pursuant to Article 24 paragraph (2) of PP 24/1997 juncto Article 76 paragraph (2) PMNA 3/1997, a private deed of a gift may constitute incomplete written evidence when supported by a statement of physical possession. Accordingly, the rejection is inconsistent with the applicable legal framework and fails to uphold the principles of legal certainty and expediency. Conversely, the acceptance is consistent with both principles, as it ensures legal protection of legal land rights, support land asset legalization, and contributes to state revenue through taxation.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Surat Hibah di Bawah Tangan, Asas Kepastian Hukum , Asas Kemanfaatan

  1. S2-2026-547907-abstract.pdf  
  2. S2-2026-547907-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-547907-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-547907-title.pdf