PELINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SELAKU KREDITOR ATAS KREDIT DENGAN JAMINAN TIDAK TERPASANG SEMPURNA OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (STUDI KASUS: BANK X DI KOTA MALANG)
Djorghi Anderson Hartono Putra, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya bank dalam memperoleh pelindungan hukum dan pelunasan kredit macet dengan jaminan yang tidak terpasang secara sempurna akibat tindakan PPAT. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban PPAT atas tindakannya yang tidak memasang jaminan secara sempurna.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif-empiris. Terdapat 2 (dua) macam penelitian yang digunakan, yaitu penelitian lapangan yang berfungsi untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif pada penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan serta menganalisis data yang akan diuraikan secara deskriptif yang analisis datanya ditarik secara deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdaftarnya Hak Tanggungan menyebabkan jaminan tidak lahir secara hukum. Upaya yang dapat dilakukan bank meliputi penyelesaian non-litigasi melalui musyawarah dengan debitor, termasuk penerbitan sertipikat pengganti dan pengikatan ulang jaminan, serta upaya litigasi melalui gugatan wanprestasi untuk memperoleh putusan pengadilan. Penggunaan jaminan perorangan dan covernote dapat menjadi alternatif, namun memiliki keterbatasan kekuatan hukum. Pertanggungjawaban PPAT mencakup aspek perdata, pidana, administratif, dan etik, Penelitian ini juga menemukan lemahnya pengawasan terhadap PPAT serta tingginya ketergantungan pada covernote yang meningkatkan risiko hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kehati-hatian bank dan penguatan pengawasan terhadap PPAT guna menjamin kepastian dan pelindungan hukum.
This research aims to analyze banks' efforts to obtain legal protection and repayment of non-performing loans with collateral not properly secured due to the actions of Land Deed Officials (PPAT). Furthermore, this study aims to examine the PPAT's accountability for their actions in failing to properly secure collateral.
This study employs a normative-empirical legal approach. Two types of research were employed: field research to obtain primary data, and library research to obtain secondary data. This study utilized three types of legal materials: primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis employed qualitative analysis methods. Qualitative analysis in this study involved collecting and analyzing data, which will be described descriptively and derived deductively.
The results indicate that the unregistered mortgage right prevents the collateral from being legally valid. Banks' available remedies include non-litigation resolution through deliberation with the debtor, including issuing replacement certificates and rebinding the collateral, as well as litigation through a default lawsuit to obtain a court decision. The use of personal guarantees and covernotes can be an alternative, but they have limited legal force. The liability of PPATs encompasses civil, criminal, administrative, and ethical aspects. This study also found weak oversight of PPATs and a high reliance on covernotes, which increases legal risk. Therefore, increased bank prudence and strengthened oversight of PPATs are needed to ensure legal certainty and protection.
Kata Kunci : Kredit Macet, Hak Tanggungan, PPAT, covernote, pertanggungjawaban hukum.