Laporkan Masalah

ANALISIS PERBANDINGAN KEKUATAN HUKUM AKTA JUAL BELI DAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 306/PDT.G/2022/PN.TNG JIS. PENGADILAN TINGGI BANTEN NOMOR 240/PDT/2023/PT.BTN. DAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1126 K/PDT/2024)

Vania Calistia, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kekuatan hukum akta jual beli dan sertifikat Hak Guna Bangunan dalam sengketa kepemilikan tanah berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 306/Pdt.G/2022/PN.Tng jis. Pengadilan Tinggi Banten Nomor 240/PDT/2023/PT.BTN dan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pdt/2024 serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pdt/2024 terhadap akta jual beli dan sertifikat Hak Guna Bangunan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung dengan wawancara. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan penelitian lapangan. Cara pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, sedangkan alat pengumpul data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis kualitatif komparatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat benturan dinamis antara asas kepastian hukum formal dan keadilan substantif di setiap tingkat peradilan. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengakui AJB Penggugat memiliki kekuatan pembuktian materiil yang sah atas hubungan hukum para pihak. Mahkamah Agung menegaskan bahwa asas kepastian hukum formal SHGB Tergugat dikesampingkan karena proses penerbitannya mengandung cacat hukum (tidak kooperatif dalam pengukuran ulang, sehingga meruntuhkan unsur iktikad baik). Sebaliknya, Pengadilan Tinggi terlalu menitikberatkan pada formalitas administrasi SHGB tanpa menguji kronologi asal usul penguasaan tanahnya. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pdt/2024 adalah Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah objek sengketa, SHGB milik Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta Tergugat dihukum membayar ganti rugi materiil atau mengembalikan objek sengketa serta uang sewa, dalam pelaksanaannya, Kantor Pertanahan berwenang melakukan pembatalan administrasi SHGB tersebut berdasarkan permohonan pemenang perkara yang didukung berita acara eksekusi riil dari Pengadilan Negeri.

This study aims to analyze and examine the legal strength of sale and purchase deeds and Building Use Rights certificates in land ownership disputes, based on the rulings of the Tangerang District Court Number 306/Pdt.G/2022/PN.Tng, Banten High Court Number 240/PDT/2023/PT.BTN, and the Supreme Court Number 1126 K/Pdt/2024, as well as the legal consequences caused by the Supreme Court ruling Number 1126 K/Pdt/2024 on sale and purchase deeds and Building Use Rights certificates.

This research uses a normative research method supported by interviews. This type of research is library research conducted by reviewing primary legal materials, secondary legal materials, and field research. Data collection is done through documentation methods, while data gathering tools include document studies and interviews. The data analysis used is comparative qualitative descriptive analysis.

The research results and discussion show that there is a dynamic clash between the principle of formal legal certainty and substantive justice at every level of court. The District Court and the Supreme Court recognize that the Plaintiff's AJB has valid evidential power over the legal relationship of the parties. The Supreme Court emphasized that the principle of formal legal certainty of the Defendant's SHGB is set aside because its issuance process contained legal defects (not cooperative in re-measurement, thus undermining the element of good faith). On the other hand, the High Court focused too much on the administrative formalities of the SHGB without examining the chronology of the land possession. The legal consequence of the Supreme Court Decision Number 1126 K/Pdt/2024 is that the Plaintiff is recognized as the rightful owner of the disputed object, the Defendant's SHGB is declared legally invalid, and the Defendant is ordered to pay material compensation or return the disputed object along with rental payments. In practice, the Land Office has the authority to cancel the administration of the SHGB based on the winner's request, supported by the real execution report from the District Court.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Sertipikat Hak Guna Bangunan, Akta Jual Beli, Pembatalan Sertipikat, dan Kepastian Hukum

  1. S2-2026-537275-abstract.pdf  
  2. S2-2026-537275-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-537275-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-537275-title.pdf