ANALISIS PERBANDINGAN KEKUATAN HUKUM AKTA JUAL BELI DAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 306/PDT.G/2022/PN.TNG JIS. PENGADILAN TINGGI BANTEN NOMOR 240/PDT/2023/PT.BTN. DAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1126 K/PDT/2024)
Vania Calistia, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis dan mengkaji kekuatan hukum akta jual beli dan sertifikat Hak Guna
Bangunan dalam sengketa kepemilikan tanah berdasarkan studi putusan Pengadilan
Negeri Tangerang Nomor 306/Pdt.G/2022/PN.Tng jis. Pengadilan Tinggi Banten
Nomor 240/PDT/2023/PT.BTN dan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pdt/2024 serta akibat
hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pdt/2024
terhadap akta jual beli dan sertifikat Hak Guna Bangunan.
Penelitian ini menggunakan metode
penelitian normatif yang didukung dengan wawancara. Jenis penelitian ini
merupakan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan penelitian lapangan. Cara pengumpulan data dilakukan
dengan metode dokumentasi, sedangkan alat pengumpul data dilakukan dengan studi
dokumen dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis
kualitatif komparatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan
bahwa terdapat benturan dinamis antara asas kepastian hukum formal dan keadilan
substantif di setiap tingkat peradilan. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung
mengakui AJB Penggugat memiliki kekuatan pembuktian materiil yang sah atas
hubungan hukum para pihak. Mahkamah Agung menegaskan bahwa asas kepastian hukum
formal SHGB Tergugat dikesampingkan karena proses penerbitannya mengandung
cacat hukum (tidak kooperatif dalam pengukuran ulang, sehingga meruntuhkan
unsur iktikad baik). Sebaliknya, Pengadilan Tinggi terlalu menitikberatkan pada
formalitas administrasi SHGB tanpa menguji kronologi asal usul penguasaan
tanahnya. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pdt/2024 adalah
Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah objek sengketa, SHGB milik Tergugat
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta Tergugat dihukum membayar
ganti rugi materiil atau mengembalikan objek sengketa serta uang sewa, dalam
pelaksanaannya, Kantor Pertanahan berwenang melakukan pembatalan administrasi
SHGB tersebut berdasarkan permohonan pemenang perkara yang didukung berita
acara eksekusi riil dari Pengadilan Negeri.
This study aims to analyze and
examine the legal strength of sale and purchase deeds and Building Use Rights
certificates in land ownership disputes, based on the rulings of the Tangerang
District Court Number 306/Pdt.G/2022/PN.Tng, Banten High Court Number
240/PDT/2023/PT.BTN, and the Supreme Court Number 1126 K/Pdt/2024, as well as
the legal consequences caused by the Supreme Court ruling Number 1126
K/Pdt/2024 on sale and purchase deeds and Building Use Rights certificates.
This research uses a normative
research method supported by interviews. This type of research is library
research conducted by reviewing primary legal materials, secondary legal
materials, and field research. Data collection is done through documentation
methods, while data gathering tools include document studies and interviews.
The data analysis used is comparative qualitative descriptive analysis.
The research results and discussion
show that there is a dynamic clash between the principle of formal legal
certainty and substantive justice at every level of court. The District Court
and the Supreme Court recognize that the Plaintiff's AJB has valid evidential
power over the legal relationship of the parties. The Supreme Court emphasized
that the principle of formal legal certainty of the Defendant's SHGB is set
aside because its issuance process contained legal defects (not cooperative in
re-measurement, thus undermining the element of good faith). On the other hand,
the High Court focused too much on the administrative formalities of the SHGB
without examining the chronology of the land possession. The legal consequence
of the Supreme Court Decision Number 1126 K/Pdt/2024 is that the Plaintiff is
recognized as the rightful owner of the disputed object, the Defendant's SHGB
is declared legally invalid, and the Defendant is ordered to pay material
compensation or return the disputed object along with rental payments. In
practice, the Land Office has the authority to cancel the administration of the
SHGB based on the winner's request, supported by the real execution report from
the District Court.
Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Sertipikat Hak Guna Bangunan, Akta Jual Beli, Pembatalan Sertipikat, dan Kepastian Hukum