TINJAUAN TERHADAP KLAUSULA PHK DALAM PKWTT KARENA BERAKHIRNYA PERJANJIAN ALIH DAYA ANTARA VENDOR DAN USER : (STUDI KASUS : PT X (PERSERO) UNIT JAWA TIMUR)

Novariany Rohana Bonaedy, Dr. Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi klausula pemutusan hubungan kerja pada PKWTT terhadap status kerja pekerja alih daya ditinjau dari asas kepastian hukum serta menganalisis pelindungan hak-hak pekerja PKWTT, saat terjadi pemutusan hubungan kerja akibat berakhirnya perjanjian alih daya antara vendor dan user.

Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dan bersifat deskriptif. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian empiris dilakukan melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara kepada responden dan narasumber. Hasil penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif dan kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh melalui pendekatan deduktif setelah dilakukan pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi klausula pemutusan hubungan kerja dalam PKWTT terhadap status kerja pekerja alih daya ditinjau dari asas kepastian hukum menimbulkan persoalan hukum. Pelindungan hak-hak pekerja alih daya PKWTT saat terjadi pemutusan hubungan kerja akibat berakhirnya perjanjian alih daya vendor dan user belum terlaksana optimal. Perlindungan preventif bagi pekerja yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kerangka pelindungan bagi pekerja. Pelindungan represif bagi pekerja tersedia melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial  namun efektivitasnya masih sangat bergantung pada keberanian pekerja untuk menuntut haknya dan pada konsistensi penegakan hukum oleh lembaga yang berwenang.

This study aims to analyze the implications of termination clauses in permanent employment agreements (PKWTT) for the employment status of outsourced workers from the perspective of the principle of legal certainty, as well as to examine the protection of PKWTT workers’ rights when termination of employment occurs due to the expiry of the outsourcing contract between the vendor and the user.

This research employs a normative?empirical, descriptive approach. The data used consist of secondary and primary data. The normative component is conducted through library research to obtain secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The empirical component is carried out through field research to obtain primary data by conducting interviews with respondents and key informants. The research findings are analyzed using a qualitative method, and the conclusions are drawn through a deductive approach following the overall discussion.

The results of the study show that the implications of the termination clause in PKWTT for the employment status of outsourced workers, when examined from the perspective of legal certainty, give rise to legal issues. The protection of the rights of outsourced PKWTT workers upon termination of employment due to the expiry of the outsourcing contract between the vendor and the user has not been implemented optimally. Preventive protection for workers is provided through legislation that establishes a framework for the protection of workers. Repressive protection is available through the mechanisms for the settlement of industrial relations disputes; however, its effectiveness still largely depends on the willingness of workers to assert their rights and on the consistency of law enforcement by the competent authorities.

Kata Kunci : PKWTT, alih daya, klausula PHK, pelindungan pekerja