Dinamika Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Kebijakan Hukum Terbuka Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Budi Harianto, Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.

2026 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pendirian Mahkamah Konstitusi dalam menguji norma kebijakan hukum terbuka (open legal policy) mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta implikasi hukumnya terhadap politik hukum nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pendirian Mahkamah Konstitusi mengalami perkembangan dari pendekatan yang menempatkan pengaturan ambang batas pencalonan sebagai kebijakan hukum terbuka yang menjadi ruang diskresi pembentuk undang-undang menuju pendekatan substantif-konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut menegaskan bahwa kebijakan hukum terbuka tidak bersifat absolut, melainkan tetap tunduk pada prinsip kedaulatan rakyat, perlindungan hak konstitusional, dan demokrasi konstitusional. Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi membawa implikasi hukum terhadap politik hukum nasional melalui pembatasan ruang diskresi legislator, penguatan sistem pemerintahan presidensial, serta penegasan supremasi konstitusi dalam pembentukan hukum di bidang pemilihan umum.

This research aims to analyze the dynamics of the Constitutional Court's approach in reviewing the open legal policy concerning the presidential and vice-presidential nomination threshold, as well as its legal implications for Indonesia's national legal policy. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The analysis is conducted qualitatively by examining Constitutional Court decisions, legislation, and relevant legal literature. The findings indicate that the Constitutional Court's approach has evolved from viewing the presidential nomination threshold as an open legal policy within the discretionary authority of the legislature to adopting a substantive constitutional approach through Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024. The decision affirms that open legal policy is not absolute but remains subject to the principles of popular sovereignty, the protection of constitutional rights, and constitutional democracy. Furthermore, this study finds that the Constitutional Court's shift in approach has significant legal implications for Indonesia's national legal policy by limiting legislative discretion, strengthening the presidential system of government, and reaffirming the supremacy of the Constitution in the formulation of electoral laws.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Kebijakan Hukum Terbuka, Ambang Batas Pencalonan.