Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Objek Pajak Pada Boedel Pailit Ditinjau Dari Asas Keadilan Pajak dan Prinsip Paritas Creditorum Studi Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk
FANY RAHMASARI, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv., LL.M., LL.D.
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerbiatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) atas objek pajak yang telah menjadi bagian dari boedel pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dengan asas keadilan pajak dan prinsip paritas creditorum, serta untuk menganalisis apakah status kepailitan dan keadaan insolvensi dapat dijadikan dasar normatif untuk membatasi penerbitan dan penagihan PBB-P2 atas objek pajak tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang didukung data primer hasil wawancara dengan pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Sukoharjo. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran sistematis dan teleologis. Analisis dalam penelotian ini dibatasi pada perkembangan fakta hukum dan data piutang PBB-P2 PT Sritex hingga Mei 2026 sebagai batas waktu (cut-off) penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan, pertama, penerbitan SPPT PBB-P2 atas objek pajak dalam boedel pailit secara formal tetap memiliki dasar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo karena PBB-P2 bersifat objektif; namun penerbitan tersebut tidak selaras dengan asas keadilan pajak, khususnya ability to pay principle, karena unsur "dimiliki,dikuasai,dan/atau dimanfaatkan" tidak lagi terpenuhi secara utuh setelah putusan pailit, dan tidak selaras dengan prinsip paritas creditorum sebagaimana termuat dalam Pasal 1121 juncto Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena menimbulkan pengurangan boedel pailit di luar mekanisme pencocokan piutang. Kedua, status kepailitan dan insolvensi dapat dijadikan dasar normatif pembatasan penerbitan dan penagihan PBB-P2 melalui penafsiran sistematis dan teleologis, meskipun dalam praktik penundaan penagihan (holdbilling) pada perkata PT Sritex justru dilaksanakan karena penyitaan aset oleh Kejaksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, bukan karena status kepailitan itu sendiri.
This study aims to analyse whether the issuance of the Rural and Urban Land and Building Tax Assessment Notice (SPPT PBB-P2) on tax objects forming part of the bankruptcy estate of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) conforms to the principle of tax justice and the paritas creditorum principle, and to analyse whether bankruptcy status and insolvency may serve as a normative basis for restricting the issuance and collection of PBB-P2 on such tax objects.
This research is a normative legal study of a descriptive-analytical nature, employing statutory, conceptual, and case approaches. It relies on secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, supported by primary data obtained through interviews with officials of the Regional Financial, Revenue, and Asset Management Agency (BPKPAD) of Sukoharjo Regency. Data were collected through documentary study and interviews, and analysed qualitatively using systematic and teleological interpretation. The analysis is confined to legal facts and PBB-P2 receivable data concerning PT Sritex up to May 2026 as the research cut-off date.
The findings show, first, that the issuance of SPPT PBB-P2 on tax objects within the bankruptcy estate formally retains a legal basis under Law Number 1 of 2022, Government Regulation Number 35 of 2023, and the Sukoharjo Regency Regional Regulation, given the objective character of PBB-P2; nevertheless, such issuance is inconsistent with the principle of tax justice, particularly the ability to pay principle, because the elements of ownership, control, and utilisation are no longer fully satisfied following the declaration of bankruptcy, and is inconsistent with the paritas creditorum principle under Article 1131 in conjunction with Article 1132 of the Indonesian Civil Code because it diminishes the bankruptcy estate outside the debt verification mechanism. Second, bankruptcy status and insolvency may serve as a normative basis for restricting the issuance and collection of PBB-P2 through systematic and teleological interpretation, although in practice the suspension of collection (holdbilling) in the Sritex case was carried out because of the seizure of assets by the Public Prosecutor in a money laundering case, rather than because of the bankruptcy status itself.
Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), boedel pailit, kepailitan, ability to pay principle, paritas creditorum.