Hubungan Antara Prinsip Kekeluargaan Dan Gotong Royong Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Di Desa Berjo, Desa Sidomulyo, Desa Dawan Keler, Desa Simuntu)

Ansgarius Kase, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H.,M.Hum

2026 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi apabila prinsip kekeluargaan dan gotong tidak diterapkan dengan baik. 

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara  wawancara responden. Proses analisis data melalui metode deskriptif kualitatif untuk  menggambarkan penerapan prinsip kekeluargaan dan gotong royong di BUMDes serta hubungannya dengan tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian menerangkan kesimpulan penerapan prinsip kekeluargaan dan gotong royong belum terlaksana dengan maksimal dan punya hubungan dengan terjadinya korupsi, dikarenakan empat faktor. Pertama faktor minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Kedua, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan perangkat desa dan pengelola BUMDes. Ketiga, kaburnya pemahaman prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Keempat, lemahnya pengawasan. Faktor- faktor ini memberi celah terjadinya korupsi dalam pengelolaan BUMDes. Penelitian mengusulkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong diterapkan dengan baik, dan ditunjang juga dengan prinsip Good corporate Governance yang mampu memperbaiki kinerja BUMDes sehingga mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan BUMDes.

This research aims to find out and analyze the application of the principle of kinship and mutual cooperation which is a basic principle in the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) and is associated with the occurrence of corruption crimes.

This study uses a normative method with a qualitative descriptive analysis method, namely describing the implementation of the principles of kinship and mutual cooperation in BUMDes through court decisions that have permanent legal force and conducting interviews with resource persons in BUMDes who have been affected by corruption cases. The data used in the secondary data research was obtained through a literature study of primary and secondary legal materials, and supported by primary data in the form of interviews to support the author's arguments.

The results of the study explain the conclusion that the application of the principles of kinship and mutual cooperation has not been carried out optimally due to four factors. First, the factor of lack of community participation in the management of BUMDes. Second, the abuse of authority carried out by village officials and BUMDes managers. Third, the blurring of understanding of family principles and mutual cooperation. Fourth, weak supervision. These factors provide a gap for corruption in the management of BUMDes. The research proposes that the principles of kinship and mutual cooperation are applied properly, and are also supported by the principles  of Good corporate Governance which are able to improve the performance of BUMDes so as to prevent the occurrence of corruption in the management of BUMDes.

Kata Kunci : BUMDes,Prinsip kekeluargaan dan Gotong Royong, Korupsi, Good Corporate Governance.