Peran Kualitas Belanja dan Karakteristik Kepala Daerah dalam Peningkatan Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah di Indonesia

Indah Murni, Fuad Rakhman, S.E., M.Sc., Ph.D.

2026 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas belanja daerah dan karakteristik kepala daerah terhadap peningkatan pembangunan manusia pada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Kualitas belanja diproksikan melalui proporsi realisasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terhadap total realisasi belanja daerah. Sementara itu, karakteristik kepala daerah meliputi tingkat pendidikan, usia, dan gender yang dianalisis berdasarkan Teori Upper Echelons. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peningkatan pembangunan manusia yang diproksikan dengan rata-rata peningkatan IPM selama satu periode kepemimpinan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan sampel sebanyak 543 observasi kepala daerah yang menyelesaikan satu periode penuh masa jabatan pada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia selama periode 2014-2023. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas belanja berpengaruh negatif signifikan terhadap peningkatan IPM, yang mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi belanja pada fungsi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tidak selalu memberikan dampak terhadap pembangunan manusia dalam jangka pendek karena manfaatnya memerlukan waktu untuk terakumulasi dan terwujud dalam capaian IPM. Selain itu, tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan IPM, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan kepala daerah, semakin tinggi pula peningkatan pembangunan manusia yang dicapai. Kepala daerah yang berusia lebih muda juga terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan IPM. Sementara itu, gender kepala daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM, sehingga menunjukkan bahwa perbedaan gender tidak menjadi faktor yang menentukan peningkatan pembangunan manusia pada pemerintah daerah di Indonesia.

This study examines the effect of local government spending quality and regional heads characteristics on improvements in human development across Indonesian local governments. Spending quality is measured by the proportion of realised expenditure allocated to the education, health, and social protection functions relative to total local government expenditure. Regional heads' characteristics, including educational attainment, age, and gender, are examined through the lens of Upper Echelons Theory. The dependent variable is the improvement in the Human Development Index (HDI), measured by the average annual increase in HDI over a regional head's five-year term of office. Using a purposive sampling approach, this study analyses 543 observations of regional heads who completed a full five-year term in Indonesian regency and municipal governments during the 2014-2023 period. The data are analysed using multiple linear regression with the Ordinary Least Squares (OLS) method. The findings reveal that spending quality has a significant negative effect on HDI improvement, suggesting that increased expenditure on education, health, and social protection does not necessarily translate into immediate improvements in human development, as the benefits of such investments may require time to materialise. Furthermore, the educational attainment of regional heads has a significant positive effect on HDI improvement, indicating that higher educational qualifications are associated with greater improvements in human development. Younger regional heads also demonstrate a significant positive effect on HDI improvement. In contrast, the gender of regional heads has no significant effect, suggesting that gender is not a determining factor in improving human development outcomes across Indonesian local governments.

Kata Kunci : kualitas belanja, karakteristik kepala daerah, indeks pembangunan manusia, pemerintah daerah.