Peran Direktorat Perlindungan Perempuan Dan Anak Bareskrim Polri Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tiffani Joane Setiawan, Sri Wiyanti Eddyono, SH, LLM(HR), PhD

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tesis ini bertujuan menganalisis problematika pelaksanaan peran Direktorat PPA Bareskrim Polri dalam menangani Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) pasca-berlakunya UU TPKS, serta merumuskan arah kebijakan penanganannya di masa depan. Permasalahan utama yang ditemukan adalah dilema interpretasi penyidik yang masih  menggunakan UU ITE alih-alih UU TPKS, semata-mata karena tingginya ancaman pidana untuk memenuhi syarat penahanan tersangka.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif Proses pengumpulan datanya difokuskan pada studi kepustakaan guna menghimpun data sekunder, yang secara spesifik mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Penelitian normatif ini didukung wawancara dengan responden dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan narasumber dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Temuan penelitian menunjukkan adanya hambatan prosedural di lapangan, seperti kekeliruan penerapan asas lex specialis, pembebanan beban pembuktian pada korban, dan birokrasi pengajuan restitusi yang berbelit. Kesimpulan tesis menegaskan bahwa implementasi UU TPKS oleh Direktorat PPA Polri belum optimal akibat berbagai hambatan prosedural dan struktural, sehingga hak perlindungan serta pemulihan kerugian digital korban KSBE belum terpenuhi secara maksimal.

This thesis aims to analyze the challenges in the implementation of the role of the Directorate of Crimes Against Women and Children of Bareskrim Polri in handling Electronic-Based Sexual Violence (EBSV) following the enactment of the Law on Crimes of Sexual Violence (UU TPKS), as well as to formulate the policy direction for future handling. The primary issue identified is the interpretative dilemma among investigators who continue to utilize the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) instead of the UU TPKS, solely due to the heavier penal sanctions aimed at fulfilling the objective requirements for suspect detention.

This research is a normative-empirical legal study with descriptive specifications. The data collection process focuses on library research to compile secondary data, specifically encompassing primary and secondary legal materials. This normative research is supported by interviews with respondents from the Indonesian National Police and resource persons from the Witness and Victim Protection Agency. The acquired research data were analyzed qualitatively and presented in a descriptive manner.

The research findings reveal procedural obstacles in practice, such as the erroneous application of the lex specialis principle, the shifting of the burden of proof onto the victims, and the convoluted bureaucracy in filing for restitution. The conclusion of the thesis asserts that the implementation of the UU TPKS by the Directorate of PPA PPO of the National Police remains suboptimal due to various procedural and structural barriers, resulting in the non-fulfillment of the rights to protection and the maximum recovery of digital damages for victims of EBSV.

Kata Kunci : Penyidikan dan penyelidikan, Kekerasan seksual, Elektronik, Direktorat PPA, Restitusi