Implementasi Asas Itikad Baik dan Transparansi Kontrak Baku Elektronik Internasional: Analisis Keabsahan dan Pelindungan Konsumen Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Studi Tiket.com)
Putri Ariqah, Herliana, S.H., M.ComLaw., Ph.D.
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi asas itikad baik dan transparansi kontrak baku elektronik internasional yang dibuat oleh PSE Tiket.com ditinjau dari hukum pelindungan konsumen. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kontrak baku elektronik internasional yang tidak didasarkan pada asas itikad baik dan transparansi pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terhadap keabsahan kontrak.
Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan meneiliti data primer berupa hasil wawancara terhadap responden, dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dianalisis dengan metode kualitatif.
Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Tiket.com telah mengimplementasi itikad baik objektif melalui penyusunan klausula baku yang rasional dan patut, serta mengimplementasikan asas itikad baik subjektif melalui niat baik dan kejujuran dengan tanpa maksud merugikan konsumen. Asas transparansi diterapkan melalui pemenuhan aspek kejelasan, integritas, aksesibilitas, dan rasionalitas, namun implementasi ini belum sepenuhnya optimal mencerminkan pelindungan konsumen dikarenakan masih ditemukannya klausula baku yang berpotensi mengalihkan tanggung jawab Tiket.com secara mutlak kepada konsumen. Penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa tidak terimplementasinya asas itikad baik secara objektif dan transparansi akibat ketidaktransparanan PSE yang menyebabkan pencantuman klausula baku yang dilarang tidak mengakibatkan kontrak baku elektronik internasional batal demi hukum. Akibat hukum batal demi hukum hanya berlaku terhadap klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan klausula baku. Sementara itu, tidak terimplementasinya asas itikad baik secara subjektif dan asas transparansi yang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan keadaan berimplikasi pada kontrak baku yang dapat dibatalkan melalui pengadilan apabila terbukti terdapat cacat kehendak dalam pembentukannya.
This research aims to determine and analyze the
implementation of the principles of good faith and transparency in
international electronic standard form contracts made by PSE Tiket.com, analyze
from the perspective of consumer protection law. It also aims to analyze the
implications of international electronic standard form contracts that are not
based on the principles of good faith and transparency after the enactment of
Law Number 1 of 2024.
This research was carried out a normative-empirical legal
research method by examining primary data obtained through interviews with
respondents and secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary
legal materials, The research is descriptive-analytical in nature and analyzed
using qualitative method.
The research obtained the results Tiket.com has implemented the principle of objective good faith through the formulation of reasonable and fair standard clauses, and the principle of subjective good faith through honest intentions and good faith without any intention to disadvantage consumers. The principle of transparency has been implemented by fulfilling the aspects of clarity, integrity, accessibility, and reasonablenes. However, its implementation has not yet fully reflected the ideal consumer protection standards, as there are still standard clauses that potentially transfer Tiket.com's liability entirely to consumer This research also found implication in not implement the principle of objective good faith and transparency due to the lack of transparency by PSE which results in the inclusion of prohibited standard clauses, does not render the international electronic standard contract null and void. The legal consequence of nullity only applies to standard clauses that are contrary to the provisions of laws concerning matters that must be considered in the formulation of standard clauses. The absence of objective good faith and transparency due to violations of statutory transparency requirements cause the contract null and void. Meanwhile, the absence of subjective good faith and transparency resulting from undue influence resulting the standard form contract voidable.
Kata Kunci : Kontrak Baku, Asas Itikad Baik, Asas Transparansi