Laporkan Masalah

Reformulasi Pengaturan Keberlanjutan Kepengurusan Organisasi Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Keberlangsungan Fungsi Organisasi

Herman Budi Leksono, Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.

2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Organisasi Notaris merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang memiliki peran penting dalam pembinaan profesi, penegakan kode etik, dan menjaga keberlangsungan pelaksanaan jabatan Notaris. Namun demikian, hukum positif Indonesia belum mengatur mekanisme keberlanjutan kepengurusan ketika masa jabatan Pengurus berakhir sementara Kongres belum dapat menyelenggarakan pemilihan kepengurusan baru. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap legitimasi kepengurusan dan keberlangsungan fungsi organisasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis menggunakan penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keberlanjutan kepengurusan Organisasi Notaris dalam hukum positif Indonesia belum memberikan kepastian hukum karena belum mengatur mekanisme transisi kepengurusan setelah berakhirnya masa jabatan Pengurus, termasuk mengenai status hukum, kewenangan, batas waktu, kewajiban penyelenggaraan Kongres, serta berakhirnya masa transisi. Kekosongan norma tersebut berpotensi mengganggu legitimasi kepengurusan dan keberlangsungan penyelenggaraan organisasi.

Penelitian ini merumuskan reformulasi pengaturan melalui mekanisme holding over sebagai norma transisional. Reformulasi tersebut mengatur persyaratan penerapan holding over, status hukum pengurus, pembatasan kewenangan hanya pada penyelenggaraan kegiatan organisasi sehari-hari, jangka waktu pelaksanaan, kewajiban penyelenggaraan Kongres, serta berakhirnya holding over secara otomatis setelah terbentuk kepengurusan definitif. Reformulasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, menjaga legitimasi kepengurusan, dan menjamin keberlangsungan fungsi Organisasi Notaris.

The Notary Organization is the sole professional association of notaries in Indonesia, playing a crucial role in professional development, enforcement of the code of ethics, and ensuring the continuity of the notarial profession. However, the current legal framework does not regulate the continuity of organizational management when the term of office of the governing board expires before the Congress is able to elect a new board. This regulatory gap creates legal uncertainty regarding the legitimacy of the management and the continuity of the organization's functions.

This research is normative legal research employing statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method with deductive reasoning.

The findings reveal that the existing legal framework governing the continuity of the Notary Organization's management has not provided legal certainty because it does not regulate the transitional mechanism following the expiration of the management's term of office. In particular, it lacks provisions concerning the legal status, authority, duration, obligation to convene the Congress, and termination of the transitional management. This legal vacuum has the potential to undermine the legitimacy of the management and disrupt the continuity of the organization's functions.

This research proposes a reformulation of the regulatory framework through a Notary Organization Management Continuity System by adopting the holding over mechanism as a transitional legal norm. The proposed reform regulates the requirements for implementing holding over, the legal status of the management, the limitation of authority to the organization's day-to-day operations, the maximum duration of the transitional period, the obligation to convene the Congress, and the automatic termination of the holding over period upon the establishment of a definitive management. This reformulation is expected to strengthen legal certainty, preserve the legitimacy of the management, and ensure the continuity of the Notary Organization's functions.

Kata Kunci : Organisasi Notaris, keberlanjutan kepengurusan, holding over, kepastian hukum, reformulasi pengaturan.

  1. S2-2026-496025-abstract.pdf  
  2. S2-2026-496025-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-496025-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-496025-title.pdf