Persepsi Stakeholder terhadap dampak kebijakan kawasan berikat Pulau Batam dari aspek fisik, sosial dan ekonomi

SUYATNO, Agus, Ir. Kawik Sugiana, M.Eng.,Ph.D

2005 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Pulau Batam merupakan salah satu wilayah yang diandalkan untuk dapat menjaring masuknya investasi. Berbagai kebijakan telah dicoba agar Pulau Batam tetap kompetitif dan lebih menarik bagi masuknya investasi. Salah satunya adalah dengan menetapkan Pulau Batam sebagai kawasan berikat. Sekalipun secara de jure disebut sebagai kawasan berikat, namun secara de facto Pulau Batam merupakan kawasan perdagangan bebas, dimana semua kegiatan yang ada di seluruh Pulau Batam, tanpa pengecualian memperoleh fasilitas pembebasan pajak berupa PPN, PPnBM dan BM. Adanya keinginan pemerintah yang akan meningkatkan status Pulau Batam dari kawasan berikat menjadi daerah perdagangan bebas dengan dua opsi yakni berlaku secara menyeluruh untuk seluruh Pulau Batam seperti yang telah berlangsung selama ini, ataukah secara terkotak-kotak (enclave), telah menimbulkan perdebatan antara stakeholder, karena bagaimanapun juga kebijakan kawasan berikat yang telah diterapkan selama ini telah mampu mendorong pesatnya pembangunan dengan berbagai implikasi yang ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi stakeholder terhadap dampak kebijakan kawasan berikat diseluruh Pulau Batam dilihat dari aspek fisik, sosial dan ekonomi dan untuk mengetahui keterkaitan antara latar belakang, motivasi dan interest stakeholder dengan persepsinya terhadap Kawasan Berikat Pulau Batam secara menyeluruh tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif rasionalistik, dan analisis yang digunakan adalah gabungan antara analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa stakeholder lebih banyak mempersepsikan positif dampak dari kebijakan Kawasan Berikat Pulau Batam yang telah berlangsung selama ini. Dari ketiga aspek yang diteliti, aspek ekonomi dan aspek fisik lebih banyak dipersepsikan positif oleh stakeholder, sedangkan dari aspek sosial, stakeholder lebih banyak mempersepsikan negatif. Stakeholder yang memiliki kepentingan langsung terhadap kebijakan Kawasan Berikat Pulau Batam, yakni stakeholder primer (investor dan dunia usaha) dan stakeholder kunci lebih banyak mempersepsikan positif. Sebaliknya stakeholder yang tidak memiliki kepentingan langsung, yakni dari kalangan LSM, perguruan tinggi dan masyarakat lebih banyak mempersepsikan negatif.

The Batam Island is a region which trying to attract investment in the form of FDI (Foreign Direct Investment). Various policies have been slated in order Batam Island remain competitive and more attracted for its join of investment. One of the policies is determining the Batam Island as bonded zone. Although de jure is called as bonded zone, but de facto the Batam Island is free trade zone, where all activity in the whole Batam Island, without exception can obtain facility of tax exemption in form of value added tax (PPN), sales tax on luxury goods (PPnBM) and luxury goods (BM). The existence of government wish that will increase status of the Batam Island from bonded zone becomes free trade zone with two option that is effective in a whole to the whole Batam Island as have persisted during this time, or in enclave, have lead to debate among stakeholders, since, however, the bonded zone policy which have been applied during this time was able to push the acceleration of development with various implication occurred. This research aims to investigate the stakeholders perception to the impact of bonded zone policy in the whole Batam Island from perspective physical, social and economic aspects, and to understand the relationship among background, motivation and interest of stakeholders with its perception to bonded zone of these whole Batam Island. The approach used in this research was using deductive rationalistic method, and the analysis used was combination between qualitative and quantitative analysis. The research demonstrates that stakeholders was to keen toward the impact of bonded zone policy of the Batam Island that has persisted during the time. From the three aspects examined, the economy and physical aspects was more percept positive by stakeholders, while from social aspect, stakeholders was more percept negative. The stakeholders who has direct interest to bonded zone policy of the Batam Island, that is main stakeholders (investor and business world) and the key stakeholders was more percept positive. In another side the stakeholders who have not direct interest, that is from the NGO, university and the community was more percept negative.

Kata Kunci : Kebijakan Pembangunan,Kawasan Berikat,Pulau Batam