Penguatan Tata Kelola Program Desa Binaan Imigrasi Melalui Pendekatan Hukum Pada Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian: Studi Kualitatif Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh

Muhammad Mukti Adji Adiatmadja, Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan Pasal 72 UU No. 6/2011 terkait kewajiban pelaporan orang asing oleh pengelola penginapan, serta mengkaji potensi Program Desa Binaan Imigrasi dalam mengoptimalkan pengawasan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan, di mana pelaporan yang tidak konsisten dan belum terlembaga melemahkan deteksi dini pelanggaran keimigrasian.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan doktrinal, didukung data empiris terbatas dari wawancara semi-terstruktur dan studi dokumen. Analisis dilakukan dengan membandingkan konsep hukum (law in books) dan implementasinya (law in action), khususnya pada aspek akuntabilitas serta mekanisme pengawasan.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi Pasal 72 belum efektif akibat lemahnya tata kelola, tidak adanya standar operasional, dan terbatasnya koordinasi. Program Desa Binaan Imigrasi berpotensi strategis untuk pengawasan berbasis masyarakat, namun terkendala lemahnya legitimasi hukum dan desain kelembagaan yang belum matang. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola program melalui pendekatan hukum—termasuk pembentukan regulasi yang jelas, standar operasional nasional, dan sistem koordinasi terintegrasi—guna mentransformasi pengawasan keimigrasian menjadi model preventif yang sistemik.

This study analyzes the effectiveness of Article 72 of Law No. 6/2011 on foreigner reporting by accommodation providers and examines the Desa Binaan Imigrasi program role in optimizing surveillance. The research addresses the gap between legal norms and field practices, where inconsistent and unstructured reporting weakens early detection of immigration violations.

Using a normative legal method with a doctrinal approach, this study integrates empirical data from semi-structured interviews and document analysis. The analytical framework compares the legal framework (law in books) with field implementation (law in action), focusing on accountability and surveillance mechanisms.

The findings reveal that Article 72 is ineffective due to weak governance, lack of standard procedures, and limited stakeholder coordination. While the Desa Binaan Imigrasi program has potential for community-based surveillance, it faces weak legal legitimacy and unstructured accountability.

Therefore, this study recommends strengthening the program governance through a robust legal approach—including establishing a regulatory framework, national operational standards, and integrated coordination systems—to transform immigration surveillance into a preventive, community-based systemic approach.

Kata Kunci : Pengawasan Keimigrasian, Kewajiban Pelaporan Orang Asing, Desa Binaan Imigrasi, Pengawasan Berbasis Masyarakat, Immigration Surveillance, Foreigner Reporting Obligation, Community-based Surveillance