Implementasi Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Hak Pekerja Korban Kecelakaan Kerja (Studi Empiris pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang)
Alesa Rimbadani, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini mengkaji implementasi pengawasan ketenagakerjaan oleh Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (SATWASKER) Wilayah Magelang dalam menjamin pemenuhan hak pekerja korban kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan urgensi pengawasan serta mengevaluasi model implementasi, kendala lapangan, dan upaya penanggulangannya di Kabupaten Magelang.
Penelitian hukum yuridis empiris deskriptif kualitatif ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi di lapangan, serta data sekunder melalui studi pustaka. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama. Pertama, pengawasan ketenagakerjaan diperlukan berlandaskan Sila ke-5 Pancasila (filosofis), Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan regulasi ketenagakerjaan (yuridis), serta dinamika peningkatan kasus kecelakaan kerja (sosiologis). Kedua, model pengawasan dilaksanakan secara terstruktur melalui tahap perencanaan, pelaksanaan (preventif-edukatif hingga represif), dan pelaporan. Namun, pelaksanaannya masih terhambat oleh keterbatasan rasio pengawas (17 pengawas untuk 2.600 perusahaan), minimnya sarana operasional, serta keterlambatan pelaporan dari perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan penambahan SDM pengawas, pemenuhan sarana operasional, dan penguatan sinergi pelaporan terpadu dengan BPJS Ketenagakerjaan.
This research examines the implementation of labor inspection by the Magelang Regional Labor Inspection Unit (SATWASKER) in guaranteeing the fulfillment of the rights of workers affected by work accidents. This research aims to analyze the legal justification and urgency of labor inspection, as well as to evaluate the implementation model, field obstacles, and mitigation efforts in Magelang Regency.
This descriptive qualitative empirical legal research collected primary data through interviews and field observations, alongside secondary data through library research. Primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively through data reduction, data display, and conclusion drawing.
Two main findings are highlighted. First, labor inspection is required based on the 5th principle of Pancasila (philosophical), Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution and labor regulations (juridical), as well as the increasing trend of work accident cases (sociological). Second, the inspection model is implemented systematically through planning, execution (preventive-educative to repressive measures), and reporting phases. However, implementation remains constrained by an insufficient inspector-to-company ratio (17 inspectors for 2,600 companies), lack of operational facilities, and delayed accident reporting by employers. This research recommends increasing human resources, providing operational facilities, and strengthening integrated reporting synergy with BPJS Ketenagakerjaan.
Kata Kunci : pengawasan ketenagakerjaan, kecelakaan kerja, pemenuhan hak pekerja, SATWASKER, jaminan sosial