Laporkan Masalah

Penal and Non-Penal Policies on Child Marriage in Indonesia and Turkey

Dinda Maulidina Putri, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M. (HR)., Ph.D

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan penal dan non- penal yang mengatur perkawinan anak di Indonesia dan Turki, serta mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil dari sistem hukum Turki sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan regulasi mengenai perkawinan anak di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yang didukung wawancara; dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan, analitis, perbandingan, dan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara. Sumber bahan pada data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sementara itu, data primer diperoleh melalui wawancara dengan akademisi, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Yogyakarta, dan Sentra Advokasi Perempuan, Anak, dan Disabilitas (SAPDA). Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Turki masih memiliki kelemahan normatif dalam pengaturan perkawinan anak. Di Indonesia, meskipun Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara eksplisit mengkriminalisasi perkawinan anak, Undang-Undang Perkawinan masih membuka kemungkinan terjadinya perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi kawin. Sementara itu, Turki belum memiliki ketentuan pidana yang secara khusus mengatur perkawinan anak, sehingga pelaku dijerat melalui ketentuan mengenai pelecehan seksual terhadap anak dalam Pasal 103 dan 104 Turkish Penal Code serta ketentuan mengenai pembantuan tindak pidana dalam Pasal 37 Turkish Penal Code. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa Turki lebih berhasil menegakkan hukum terhadap pelaku perkawinan anak melalui mekanisme pelaporan dini oleh tenaga kesehatan dan masyarakat yang mengetahui adanya pernikahan anak tersebut, sedangkan Indonesia belum mengoptimalkan mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan demikian, permasalahan utama di Indonesia bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada implementasi dan budaya hukum yang belum mendukung penegakan hukum secara efektif. Kedua, terdapat tiga pelajaran yang dapat diadopsi Indonesia dari sistem hukum Turki, yaitu memperkuat implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, mengoptimalkan mekanisme pelaporan dini oleh tenaga kesehatan dan pihak terkait, serta membangun budaya hukum yang mendorong kesadaran masyarakat bahwa perkawinan anak merupakan tindak pidana yang memerlukan intervensi negara.

This study was conducted to analyze and compare penal and non-penal policies governing child marriage in Indonesia and Turkey, as well as to identify lessons that can be drawn from the Turkish legal system to be taken into consideration in the development of regulations regarding child marriage in Indonesia.

This study employed a normative juridical method supported by interviews; using statutory, analytical, comparative, and conceptual approaches. Secondary data served as the primary source of data, while primary data were obtained through interviews. The secondary data consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research. Meanwhile, the primary data were obtained through interviews with academics, Commissioners of the Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Commissioners of the Komisi Perlindungan Anak Indonesia Yogyakarta (KPAID Yogyakarta), and representatives of the Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA).

Based on the findings, this study reached two main conclusions. First, both Indonesia and Turkey continue to face normative shortcomings in regulating child marriage. In Indonesia, although Article 10 of the Law on Anti Sexual Violence explicitly criminalizes child marriage, the Law on Marriage still permits child marriage through the marriage dispensation mechanism. In contrast, Turkey does not have a specific criminal provision that directly criminalizes child marriage. Instead, perpetrators are prosecuted under Articles 103 and 104 of the Turkish Penal Code concerning the sexual abuse of children, as well as Article 37 of the Turkish Penal Code concerning aiding and abetting a criminal offense. Nevertheless, this study found that Turkey has been more successful in prosecuting perpetrators of child marriage through an early reporting mechanism involving healthcare workers and members of society who become aware of child marriage. Meanwhile, Indonesia has not yet optimized the reporting mechanism provided under Article 39 of the Law on the Anti Sexual Violence. Therefore, the primary challenge in Indonesia lies not in the absence of legal regulations, but rather in ineffective implementation and a legal culture that has yet to adequately support law enforcement. Second, this study identified three key lessons that Indonesia can adopt from the Turkish legal system: strengthening the implementation of the Law on the Anti Sexual Violence by enhancing the capacity of law enforcement officials, optimizing early reporting mechanisms involving healthcare workers and other relevant parties, and fostering a stronger legal culture by raising public awareness that child marriage constitutes a criminal offense requiring state intervention.  

Kata Kunci : kebijakan penal, kebijakan non-penal, perkawinan anak, tindak pidana kekerasan seksual // penal policy, non-penal policy, child marriage, sexual violence crimes.

  1. S1-2026-492249-abstract.pdf  
  2. S1-2026-492249-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-492249-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-492249-title.pdf