Konfigurasi Relasional Political Will dan Advokasi Dalam Legalisasi Hutan Adat (Kasus di Provinsi Kalimantan Barat)

Antonius Mulyadi, Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP. ; Prof. Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For. ; Hakimul Ikhwan, S.Sos., M.A., Ph.D.

2026 | Disertasi | S3 STUDI KEBIJAKAN

Penelitian ini menjelaskan pembentukan political will pemerintah daerah dalam legalisasi hutan adat di Kalimantan Barat melalui perbandingan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Mempawah. Kedua daerah berada dalam provinsi dan kerangka regulasi nasional yang sama, tetapi memperlihatkan perkembangan kebijakan yang berbeda. Kerangka Brinkerhoff dan Post et al. digunakan untuk menelaah inisiatif pemerintah, kesamaan pemahaman, komitmen dukungan, dan solusi kebijakan yang efektif, sedangkan Advocacy Coalition Framework digunakan untuk membaca dinamika koalisi, sumber daya, akses, pembingkaian isu, dan pembelajaran kebijakan.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatoris multi-kasus. Data diperoleh dari 19 partisipan, 64 dokumen, dan observasi lapangan, dengan periode analisis utama 2014-2024. Analisis berbantuan ATLAS.ti dilakukan melalui pengodean tematik, penelusuran keterhubungan kategori, pembacaan network view, perbandingan lintas kasus, triangulasi sumber, serta pemeriksaan urutan proses dan penjelasan alternatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat manifestasi political will di Sanggau berkembang lebih kuat dan saling menopang, sedangkan di Mempawah belum terkonsolidasi secara sebanding. Advokasi berkontribusi melalui penguatan basis komunitas, pembingkaian isu dan pergeseran norma, penyediaan informasi dan sumber daya teknis, pembukaan akses ke arena kebijakan, serta pembelajaran kebijakan; kontribusi tersebut bekerja secara kondisional melalui penerimaan aktor berwenang dan saluran kelembagaan, bukan sebagai sebab tunggal. Sintesis menghasilkan konfigurasi Transformatif-Progresif untuk Sanggau dan Stagnan-Resisten untuk Mempawah, serta dua tipe ideal konseptual yang belum teruji secara empiris. Model Tipologis-Relasional yang dihasilkan menunjukkan bahwa political will pemerintah daerah perlu dinilai sebagai komitmen kolektif melalui manifestasi dan proses yang dapat diamati. Model ini berfungsi sebagai perangkat heuristik, diagnostik, interpretatif, dan komparatif, bukan model prediktif atau penjelasan kausal universal.

This study explains the formation of local governments' political will in customary forest legalization in West Kalimantan through a comparison of Sanggau and Mempawah Regencies. Both cases operate within the same province and national regulatory framework but display different policy trajectories. Brinkerhoff's and Post et al.'s framework is used to examine government initiative, shared understanding, commitment and support, and effective policy solutions, while the Advocacy Coalition Framework is used to analyze coalition dynamics, resources, access, issue framing, and policy-oriented learning.

The research employs a qualitative explanatory multi-case study design. The evidence comprises 19 participants, 64 documents, and field observations, with 2014-2024 as the main analytical period. ATLAS.ti-assisted analysis combined thematic coding, category-link tracing, network-view interpretation, cross-case comparison, source triangulation, and examination of process sequences and alternative explanations.

The findings show that the four manifestations of political will developed more strongly and mutually reinforced one another in Sanggau, whereas they remained less consolidated in Mempawah. Advocacy contributed through community-base strengthening, issue framing and normative shifts, information and technical resources, access to policy arenas, and policy learning; these contributions operated conditionally through authorized actors and institutional channels rather than as a single cause. The synthesis identifies a Transformative-Progressive configuration in Sanggau and a Stagnant-Resistant configuration in Mempawah, alongside two conceptual ideal types that remain empirically untested. The resulting Typological-Relational Model shows that local governmental political will should be assessed as a collective commitment through observable manifestations and processes. The model serves as a heuristic, diagnostic, interpretive, and comparative device rather than a predictive model or a universal causal explanation.

Kata Kunci : political will, advokasi LSM, hutan adat, desentralisasi, model tipologis-relasional