Kewenangan Pengurus Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mengantisipasi Debitor Menghapuskan Utang Melalui Proses Pemungutan Suara Terhadap Rencana Perdamaian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST., Tanggal 26 Februari 2024)

Martin Johannes Ronitua, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini menganalisis kewenangan pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk mengantisipasi debitor menghapuskan utang melalui pemungutan suara terhadap rencana perdamaian, dan konsekuensi hukum bagi kreditor minoritas. Penelitian hukum normatif-empiris ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara, sedangkan alat pengumpulan data adalah pedoman wawancara kepada pihak-pihak terlibat dalam proses PKPU PT APP. Data sekunder diperoleh melalui metode dokumentasi dengan alat studi dokumen. Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis data menggunakan deskriptif analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa UUK PKPU belum mengatur kewenangan pengurus untuk menilai substansi rencana perdamaian yang diajukan debitor. Fungsi pengawasan dan independensi yang melekat pada pengurus mewajibkan pengurus untuk memastikan agar rencana perdamaian tidak bertentangan dengan asas keseimbangan, itikad baik, dan proporsionalitas.

Kesimpulan dalam penelitian ini : 1) Pengurus berwenang untuk berperan aktif mengkoreksi dan memberi masukan terhadap substansi rencana perdamaian guna mencegah penyalahgunaan mekanisme PKPU oleh debitor melalui klausul penghapusan utang; 2) Kreditor minoritas merupakan pihak yang paling rentan dirugikan akibat penghapusan utang melalui rencana perdamaian yang disetujui berdasarkan suara mayoritas karena rencana perdamaian yang telah dihomologasi mengikat seluruh kreditor. Saran : 1) UUK PKPU perlu disempurnakan untuk mengatur kewenangan substantif pengurus menilai substansi rencana perdamaian yang diajukan debitor; 2) Pengurus, Hakim Pengawas, dan Majelis Hakim perlu berperan lebih aktif dalam mengantisipasi rencana perdamaian yang berpotensi merugikan kreditor minoritas melalui klausul penghapusan utang.

This research analyzes the authority of administrators in the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) process to prevent debtors from eliminating debts through the voting mechanisms on composition plans, and the legal consequences for minority creditors arising from voting results on composition plans containing debt elimination clauses. This normative-empirical legal research used primary data obtained through interviews, while the data collection instrument used interview guidelines with parties involved in the PKPU process of PT APP. Secondary data was obtained through documentation methods using document study instruments. The approaches used in this research were statutory approach, conceptual approach, and case approach. Data analysis employed qualitative analysis. Conclusion were drawn deductively.

The results of this research and discussion indicate that: the Bankruptcy and PKPU Law has not explicitly regulated the authority of administrators to assess the substance of composition plans proposed by debtors. The supervisory and independent functions attached to administrators implicitly require them to ensure that composition plans do not conflict with the principles of balance, good faith, and proportionality.

The conclusions of this research are: 1) administrators have the authority to actively provide corrections and input regarding the substance of composition plans in order to prevent abuse of the PKPU mechanism by debtors through debt elimination clauses; 2) minority creditors are the parties most vulnerable to losses resulting from the reduction or elimination of claim values through composition plans approved by majority voting, because composition plans that have been homologated bind all creditors. The suggestions of this research are: 1) the Bankruptcy and PKPU Law needs to be improved to regulate the substantive authority of administrators in assessing the substance of composition plans proposed by debtors; 2) administrators, supervisory judges, and panels of judges need to play a more active role in anticipating composition plans that potentially harm minority creditors through debt elimination clauses.

Kata Kunci : PKPU, kewenangan pengurus, rencana perdamaian, penghapusan utang, kreditor minoritas.