Pelaksanaan Pemenuhan Hak Saksi Pelaku Oleh LPSK Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus

Ali imran, Dr. Sigid Riyanto., S.H.,M.Si

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus di Indonesia, seperti korupsi, narkotika, dan pembunuhan berencana, kerap kali menemui jalan buntu akibat sifat kejahatan yang tertutup dan kuatnya cengkeraman doktrin kode bungkam (omerta). Eksistensi Saksi Pelaku hadir sebagai instrumen kunci untuk meruntuhkan tembok kerahasiaan tersebut dari dalam. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak bagi Saksi Pelaku sering kali terbentur berbagai hambatan sistemik lintas sektoral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pelaksanaan pemenuhan hak khusus Saksi Pelaku pada perkara tindak pidana khusus serta merumuskan prospek pemenuhannya kedepan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan sosiologis-kualitatif untuk mengkaji pelaksanaan hukum secara nyata (law in action). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan data primer berupa wawancara mendalam terhadap Wakil Ketua LPSK, akademisi, penyidik kepolisian, penuntut umum, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, serta Saksi Pelaku terlindung. Data yang diperoleh kemudian dibedah secara kritis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Hasil penelitian menunjukkan adanya disintegrasi normatif dan dualisme konseptual yang tajam antara rezim "Saksi Pelaku" dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan rezim "Saksi Mahkota" yang dilegalisasi dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta dualisme parameter kelayakan Saksi Pelaku antara indikator LPSK dengan SEMA No. 4 Tahun 2011. Kedua, pada aspek struktur, terjadi benturan ego sektoral yurisdiksional Prospek masa depan Memiliki peluang penguatan yang progresif pasca-lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 yang memperjelas tata cara koordinasi mutakhir. 

Law enforcement against special crime in Indonesia, such as corruption, narcotics, and premeditated murder, often faces deadlocks due to the secretive nature of the offenses and the strict adherence to the code of silence (omerta). The existence of a Perpetrator Witnesses serves as a key instrument to dismantle this wall of secrecy from within. However, in practice, the fulfillment of special rights for cooperating offenders is frequently hindered by cross-sectoral systemic obstacles. This study aims to analyze the challenges faced by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in fulfilling the special rights of Perpetrator Witnesses in organized crime cases and to formulate the future prospects of such fulfillment.

The method applied is empirical legal research (sociological legal research) using a qualitative-sociological approach to examine the actual operation of law (law in action). This descriptive-analytical study utilizes primary data obtained through in-depth interviews with the Vice Chairman of LPSK, legal academicians, police investigators, public prosecutors, judges, correctional institution officers, and a protected cooperating offender. The gathered data were critically analyzed using Lawrence M. Friedman's Legal System Theory and Romli Atmasasmita's Integrative Legal Theory

Research findings reveal normative disintegration and a sharp conceptual dualism between the "Perpetrator-Witness" regime established under Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims and the "Crown Witness" regime governed by Law No. 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). Furthermore, there is a dualism regarding eligibility criteria for Perpetrator-Witnesses, specifically between the indicators utilized by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and those outlined in Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 4 of 2011. Structurally, conflicts of jurisdiction and sectoral ego persist; however, future prospects point toward progressive strengthening following the enactment of Government Regulation (PP) No. 24 of 2025, which clarifies current coordination procedures

Kata Kunci : Saksi Pelaku, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Tindak Pidana Khusus, Sistem Hukum, Hukum Integratif