Pemetaan Kepatuhan Hukum dalam Pelaksanaan Perintah Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Implikasi Hukumnya
Oxana Ferodova, Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ("UU 1/2022") memperkenalkan perubahan mendasar dalam pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("PDRD"), termasuk kewajiban Pemerintahan Daerah Provinsi untuk membentuk Peraturan Daerah tentang PDRD ("Perda PDRD") tunggal yang komprehensif paling lambat tanggal 5 Januari 2024. Kewajiban ini beroperasi melalui mekanisme contingent sunrise clause. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah: i) bagaimana pemetaan tingkat kepatuhan hukum Pemerintahan Daerah Provinsi dalam melaksanakan kewajiban pembentukan Perda PDRD berdasarkan Pasal 94 jo. Pasal 187 huruf b UU 1/2022; dan ii) bagaimana anomali implementasi normatif serta implikasi hukum yang timbul dari pelaksanaan kewajiban tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis–normatif dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier meliputi peraturan perundang-undangan, Perda PDRD seluruh provinsi, data dari JDIHN, JDIH BPK, dan JDIH masing-masing Pemerintah Provinsi, dan sumber lain yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif–kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 38 daerah provinsi, hanya 22 daerah (57,89%) yang memenuhi kualifikasi Patuh Sepenuhnya. Sebanyak 14 daerah dikategorikan Patuh Membentuk, namun Terlambat karena menetapkan Perda PDRD melampaui tenggat waktu 5 Januari 2024, sementara 2 daerah dikategorikan Patuh Namun Produk Hukum Tidak Tepat karena menggunakan Peraturan Gubernur sebagai pengganti Perda. Penelitian ini juga mengidentifikasi 2 (dua) indikasi anomali implementasi normatif yang setelah dianalisis menghasilkan kualifikasi berbeda-beda. Terdapat 4 (empat) daerah yang menggunakan produk hukum selain Perda yakni Peraturan Gubernur. Sementara, anomali lainnya berkaitan dengan legal vacuum akibat keterlambatan pembentukan Perda PDRD.
The enactment of Law Number 1 of 2022 on Fiscal Relations between the Central Government and Regional Governments ("Law 1/2022") introduced a fundamental shift in the regulation of Regional Taxes and Levies ("PDRD"), including a mandate requiring Provincial-level Regional Governments to enact a single, comprehensive Regional Regulation on PDRD ("Perda PDRD") no later than January 5, 2024. This obligation operates through a contingent sunrise clause mechanism. This research addresses two issues: i) how the level of legal compliance of Provincial-level Regional Governments in implementing the Perda PDRD enactment obligation under Article 94 jo. Article 187(b) of Law 1/2022 can be mapped; and ii) what normative implementation anomalies have arisen and what legal implications follow from the implementation of such obligation. This study employs a juridical-normative legal research methodology, with data gathered through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials comprising legislation, Perda PDRD from all provinces, data from JDIHN, JDIH BPK, and provincial JDIH repositories, and other sources subsequently analyzed using a descriptive-qualitative method.
The findings reveal that of 38 provincial jurisdictions, only 22 (57.9%) qualified as Fully Compliant. Twelve jurisdictions were categorized as Belatedly Compliant for enacting Perda PDRD after the January 5, 2024 deadline, while 2 jurisdictions were categorized as Compliant but with an Inappropriate Legal Instrument for issuing Governor Regulations in lieu of Regional Regulations. The research further identifies 2 (two) normative implementation anomalies which, upon further analysis, produced varying qualifications. Four jurisdictions employed a legal instrument other than a Regional Regulation, namely a Governor Regulation. The remaining anomaly concerns a legal vacuum arising from the delayed enactment of Perda PDRD.
Kata Kunci : kepatuhan hukum, pemerintahan daerah, Perda PDRD, UU 1/2022, dan contingent sunrise clause.