Laporkan Masalah

PELAKSANAAN HAK RECALL OLEH PARTAI POLITIK MELALUI MEKANISME PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) DALAM MENJAMIN KEBERLANJUTAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Vina Rohmatul Ummah, Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A., Ph.D.

2026 | Tesis | S2 Magister Hukum

Pelaksanaan Pelaksanaan hak recall oleh partai politik melalui mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) merupakan kewenangan konstitusional untuk menjaga disiplin organisasi dan akuntabilitas anggota legislatif. Namun, pelaksanaannya masih didominasi kewenangan internal partai sehingga berpotensi bertentangan dengan mandat representatif pemilih. Persoalan ini semakin penting karena berdampak pada keberlanjutan keterwakilan perempuan di DPR, sementara kebijakan affirmative action di Indonesia masih berorientasi pada tahap pencalonan dan belum mengintegrasikan prinsip continuity of women's representation dalam mekanisme PAW. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan recall melalui PAW pasca Pemilu 2024 beserta implikasinya terhadap keterwakilan perempuan di DPR RI, serta merumuskan model penguatan pengaturannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan socio-legal yang bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai NasDem, dan PDI Perjuangan, serta data pelaksanaan PAW pasca Pemilu 2024. Analisis menggunakan Teori Institusi W. Richard Scott melalui tiga pilar kelembagaan (regulative, normative, dan cultural-cognitive pillars). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan recall melalui PAW masih didominasi kewenangan internal partai dan belum didukung desain kelembagaan yang menghubungkan PAW dengan tujuan kebijakan afirmatif. Analisis AD/ART partai politik menunjukkan bahwa komitmen terhadap keterwakilan perempuan masih berfokus pada rekrutmen, kaderisasi, dan pencalonan, sedangkan perlindungan keberlanjutan keterwakilan perempuan belum menjadi bagian dari tata kelola internal partai. Data empiris juga menunjukkan masih terjadinya penggantian anggota DPR perempuan oleh laki-laki, sementara PKPU Nomor 3 Tahun 2025 baru mengakomodasi perspektif gender secara terbatas dan belum didukung pengaturan pada tingkat undang-undang. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformulasi pengaturan recallmelalui reformasi sistem pemilu dengan penerapan zipper system dalam kerangka sistem proporsional terbuka terbatas, penguatan demokratisasi internal partai, penerapan insentif dan sanksi partai politik, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan. Reformulasi tersebut bertujuan mengintegrasikan prinsip continuity of women's representation dalam mekanisme PAW sehingga kewenangan recall tetap terlaksana sebagai instrumen disiplin organisasi sekaligus menjamin kepastian hukum, perlindungan hak politik perempuan, dan keberlanjutan keterwakilan perempuan di DPR RI.

The implementation of the right of recall by political parties through the Interim Replacement (Penggantian Antarwaktu/PAW) constitutes a constitutional authority aimed at maintaining organisational discipline and the accountability of legislative members. However, its implementation remains predominantly controlled by the internal authority of political parties, creating the potential to conflict with the representative mandate granted by voters. This issue becomes increasingly significant because it affects the continuity of women's representation in the House of Representatives (DPR), while Indonesia's affirmative action policy remains focused on the nomination stage and has yet to incorporate the principle of continuity of women's representation into the PAW mechanism. This study aims to analyse the implementation of recall through the PAW mechanism following the 2024 General Election and its implications for women's representation in the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI), as well as to formulate a model for strengthening its regulatory framework. This is a legal study employing a descriptive, evaluative, and prescriptive socio-legal approach. Data were collected through library and document research, including legislation, Constitutional Court decisions, the Articles of Association and Bylaws (AD/ART) of the National Awakening Party (PKB), Golkar Party, NasDem Party, and the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan), as well as empirical data on the implementation of PAW following the 2024 General Election. The analysis applies W. Richard Scott's Institutional Theory through its three institutional pillars: the regulative, normative, and cultural-cognitive pillars. The findings reveal that the implementation of recall through PAW continues to be dominated by the internal authority of political parties and is not supported by an institutional framework that aligns PAW with the objectives of affirmative action. An analysis of political parties' AD/ART demonstrates that their commitment to women's representation remains concentrated on recruitment, cadre development, and candidate nomination, while safeguarding the continuity of women's representation has not yet become part of internal party governance. Empirical evidence also indicates that female members of parliament continue to be replaced by male members, whereas General Election Commission Regulation (PKPU) No. 3 of 2025 incorporates a gender perspective only to a limited extent and lacks a sufficient statutory basis.

Accordingly, this study recommends reformulating the regulation of recall through electoral system reform by introducing a zipper system within a limited open-list proportional representation system, strengthening internal party democracy, implementing incentives and sanctions for political parties, and harmonising relevant legislation. These reforms aim to integrate the principle of continuity of women's representation into the PAW mechanism, thereby ensuring that the exercise of recall remains a legitimate instrument of organisational discipline while simultaneously guaranteeing legal certainty, protecting women's political rights, and sustaining women's representation in the House of Representatives of the Republic of Indonesia.

Kata Kunci : Hak Recall, Penggantian Antarwaktu (PAW), Demokratisasi Internal Partai Politik, Keterwakilan Perempuan

  1. S2-2026-501459-abstract.pdf  
  2. S2-2026-501459-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-501459-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-501459-title.pdf