Analisis Pembuktian Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Relevansinya Dengan Prinsip Iktikad Baik Pada Perkara Gugatan Ganti Rugi Lingkungan Hidup

Agung Prabowo, Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini membahas bagaimana pembuktian prinsip tanggung jawab (strict liability) dalam relevansinya dengan prinsip iktikad baik pada perkara gugatan ganti rugi lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yaitu Putusan Perkara Ganti Rugi Lingkungan Hidup antara KLHK melawan PT Arjuna Utama Sawit.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang didukung dengan wawancara kepada narasumber, dan selanjutnya dianalisis untuk mencari kebenaran kualitatif.

Kesimpulan penelitian ini adalah: Pertama, majelis hakim telah keliru memahami ketentuan tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam Pasal 88 UU PPLH yang menurutnya hanya berlaku pada pencemaran akibat limbah B3. Selain itu, dengan pertimbangan bahwa ketentuan hukum acara perdata mengenai penerapan tanggung jawab mutlak tidak diatur dalam Pasal 88 UU PPLH, maka dalam pembuktian tanggung jawab mutlak (strict liability) majelis hakim tetap menilai ada tidaknya kesalahan tergugat yang dikaitkan dengan ada tidaknya iktikad baik tergugat dalam melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan di areal perkebunannya. Kedua, dengan memaknai prinsip iktikad baik sebagai prinsip hukum yang universal yang mewajibkan seseorang untuk bertindak secara hati-hati sesuai ukuran tingkah laku tertentu untuk melindungi orang-orang lain dari risiko, maka dapat dilihat relevansinya dengan pembuktian prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sebatas pada pembuktian pembelaan tergugat bahwa kerugian lingkungan yang terjadi diakibatkan perbuatan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan kerja atau hubungan kontraktual dengan tergugat dan tergugat telah beriktikad baik untuk tidak membiarkannya terjadi.

This study discusses how the strict liability principle is proven in relation to the good faith principle in environmental compensation lawsuit. This study uses a statute approach and case-based approach, namely: the Decision in the Environmental Compensation Lawsuit between the Ministry of Environment and Forestry and PT Arjuna Utama Sawit.

This study is a normative legal research project utilizing secondary legal materials. Data collection was conducted through literature reviews supplemented by interviews with informants, followed by an analysis aimed at establishing qualitative truth.

The conclusions of this study are as follows: First, the panel of judges misinterpreted the strict liability provisions of Article 88 of the Law on Environmental Protection and Management (UU PPLH), erroneously holding that they applied only to pollution caused by hazardous and toxic waste (B3). Furthermore, reasoning that Article 88 of the UU PPLH did not specify the procedural rules for applying strict liability, the panel when adjudicating the issue of strict liability continued to assess whether the defendant was at fault, linking this assessment to the presence or absence of good faith on the part of the defendant in preventing and controlling fires on their plantation land. Second, by interpreting the good faith principle as a universal legal principle, which requires a person to act cautiously, in accordance with certain standards of conduct to protect others from risk, its relevance to proving the strict liability principle can be seen as limited to proving the defendant's defense that the environmental damage was caused by the actions of a third party not in an employment or contractual relationship with the defendant and that the defendant acted in good faith not to allow it to occur.

Kata Kunci : The proof of strict liability, strict liability, environment, good faith, relevance.