Urgensi Pemberian Kewenangan Patroli Laut Imigrasi Dalam Penguatan Pengawasan Keimigrasian
Amelia Pratiwi, Dr. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M.
2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA
Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis dampak pengaturan hukum saat ini terhadap peran Imigrasi sebagai
aparat penegak hukum keimigrasian di wilayah perairan Indonesia, serta mengkaji
potensi dan legitimasi yuridis pemberian kewenangan patroli laut secara mandiri
kepada Imigrasi hingga wilayah Zona Tambahan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif-preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan
analisis sosio-legal. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan bahan hukum
primer dan sekunder, serta diperkuat dengan wawancara mendalam bersama praktisi
dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Bakamla, Bea Cukai, Polairud, KPLP, PSDKP,
TNI AL, dan Kemenkopolkam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum saat ini
berdampak pada terbatasnya peran Imigrasi di wilayah maritim yang tidak
memiliki kewenangan patroli mandiri serta terdapat indikasi kekosongan hukum
domestik (legal vacuum) dalam mengeksekusi yurisdiksi pengawasan
keimigrasian di Zona Tambahan. Di sisi lain, pemberian kewenangan patroli
mandiri memiliki legitimasi internasional yang kuat berdasarkan Pasal 33 UNCLOS
1982 dan asas pacta sunt servanda serta berpotensi meningkatkan
efektivitas penanggulangan kejahatan transnasional seperti people smuggling
sepanjang diintegrasikan dalam ekosistem komando informasi maritim terpadu di
bawah Bakamla. Oleh karena itu, langkah advokasi hukum yang berfokus pada
revisi terbatas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 sebagai solusi jangka
pendek (quick win) untuk memberikan payung hukum teknis operasional
patroli laut serta amandemen Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagai solusi
hukum yang fundamental.
This study
aims to analyze the impact of current legal regulations on the role of
Immigration as a law enforcement agency in Indonesian waters, as well as to
examine the potential and legal legitimacy of granting independent maritime
patrol authority to Immigration up to the Contiguous Zone.
This study
uses a normative-prescriptive legal research method with statutory, conceptual,
and socio-legal approaches. Data were collected through literature reviews of
primary and secondary legal materials, supplemented by in-depth interviews with
practitioners from the Directorate General of Immigration, Bakamla, Customs,
Polairud, PSDKP, KPLP, Indonesian Navy, and Kemenkopolkam.
The research findings indicate that the current legal
framework restricts the role of Immigration in the maritime domain due to the
lack of independent patrol authority, as well as an indicated domestic legal
vacuum in executing immigration enforcement jurisdiction within the Contiguous
Zone. Conversely, granting independent patrol authority holds strong
international legitimacy under Article 33 of UNCLOS 1982 and the principle of
pacta sunt servanda, and has the potential to enhance the effectiveness of
combating transnational crimes such as people smuggling, provided it is
integrated into a unified maritime information command ecosystem under Bakamla.
Therefore, legal advocacy steps should focus on a limited revision of
Government Regulation No. 31 of 2013 as a short-term solution (quick win) to
establish an operational legal framework for maritime patrols, alongside
amending Law No. 6 of 2011 as a fundamental legal remedy.
Kata Kunci : Imigrasi, Patroli Mandiri, Zona Tambahan, UNCLOS 1982, Penegakan Hukum Maritim.
