PROGRESSIVE JUSTICE IN THE IMPOSITION OF THE DEATH PENALTY IN NARCOTICS CASES UNDER 2023 CRIMINAL CODE
Lila Safitri Apsari, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M. (HR) Ph.D.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
INTISARI
Penelitian hukum ini mengkaji mekanisme masa percobaan hukuman mati
berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, dengan penekanan khusus pada tindak pidana narkotika.
Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana Pasal 100 mencerminkan perkembangan
progresif dalam sistem peradilan pidana Indonesia terkait kasus-kasus hukuman mati
yang berkaitan dengan narkotika.
Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan utama, doktrin
hukum, instrumen hak asasi manusia internasional, putusan pengadilan, serta
perkembangan kebijakan terkait hukuman mati melalui pendekatan yuridis normatif
dan analisis empiris. Wawancara dilakukan dengan perwakilan dari Kementerian
Hukum, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Lembaga Bantuan Hukum
Masyarakat (LBHM) untuk memperoleh data empiris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 100 merupakan perkembangan
progresif karena memiliki potensi untuk memposisikan kembali hukuman mati sebagai
ultimum remedium. Namun demikian, proses pengurangan hukuman masih ditandai
oleh diskresi yang substansial, kerangka penilaian yang digunakan untuk
mengevaluasi nasib narapidana selama masa percobaan kurang memiliki standarisasi
yang jelas, dan cakupan tindak pidana narkotika yang dapat dihukum mati tetap luas.
ABSTRACT
This legal research investigates the death penalty probation mechanism under
Article 100 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, with a particular emphasis
on narcotics offenses. This study assesses the degree to which Article 100 represents a
progressive evolution in Indonesia's criminal justice system with respect to narcotics-
related death penalty cases.
This research investigates key legislation, legal doctrines, international human
rights instruments, judicial decisions, and policy developments on the death penalty
through a normative juridical approach and empirical analysis. Interviews were
conducted with representatives from the Ministry of Law, the Institute for Criminal
Justice Reform (ICJR), and the Community Legal Aid Institute (LBHM) to acquire
empirical data.
The results indicate that Article 100 is a progressive development in that it has
the potential to reposition the death penalty as an ultimum remedium. Nevertheless,
commutation process continues to be characterized by substantial discretion, the
assessment framework used to evaluate prisoners during the probationary period lacks
clear standardization, and the scope of narcotics offenses punishable by death remained
broad.
Kata Kunci : Keywords: Death Penalty, Article 100, Criminal Code 2023, Narcotics Offenses, Progressive Justice, Sentence Commutation.