Laporkan Masalah

PROGRESSIVE JUSTICE IN THE IMPOSITION OF THE DEATH PENALTY IN NARCOTICS CASES UNDER 2023 CRIMINAL CODE

Lila Safitri Apsari, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M. (HR) Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

INTISARI

Penelitian hukum ini mengkaji mekanisme masa percobaan hukuman mati

berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, dengan penekanan khusus pada tindak pidana narkotika.

Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana Pasal 100 mencerminkan perkembangan

progresif dalam sistem peradilan pidana Indonesia terkait kasus-kasus hukuman mati

yang berkaitan dengan narkotika.

Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan utama, doktrin

hukum, instrumen hak asasi manusia internasional, putusan pengadilan, serta

perkembangan kebijakan terkait hukuman mati melalui pendekatan yuridis normatif

dan analisis empiris. Wawancara dilakukan dengan perwakilan dari Kementerian

Hukum, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Lembaga Bantuan Hukum

Masyarakat (LBHM) untuk memperoleh data empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 100 merupakan perkembangan

progresif karena memiliki potensi untuk memposisikan kembali hukuman mati sebagai

ultimum remedium. Namun demikian, proses pengurangan hukuman masih ditandai

oleh diskresi yang substansial, kerangka penilaian yang digunakan untuk

mengevaluasi nasib narapidana selama masa percobaan kurang memiliki standarisasi

yang jelas, dan cakupan tindak pidana narkotika yang dapat dihukum mati tetap luas.

ABSTRACT

This legal research investigates the death penalty probation mechanism under

Article 100 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, with a particular emphasis

on narcotics offenses. This study assesses the degree to which Article 100 represents a

progressive evolution in Indonesia's criminal justice system with respect to narcotics-

related death penalty cases.

This research investigates key legislation, legal doctrines, international human

rights instruments, judicial decisions, and policy developments on the death penalty

through a normative juridical approach and empirical analysis. Interviews were

conducted with representatives from the Ministry of Law, the Institute for Criminal

Justice Reform (ICJR), and the Community Legal Aid Institute (LBHM) to acquire

empirical data.

The results indicate that Article 100 is a progressive development in that it has

the potential to reposition the death penalty as an ultimum remedium. Nevertheless,

commutation process continues to be characterized by substantial discretion, the

assessment framework used to evaluate prisoners during the probationary period lacks

clear standardization, and the scope of narcotics offenses punishable by death remained

broad.

Kata Kunci : Keywords: Death Penalty, Article 100, Criminal Code 2023, Narcotics Offenses, Progressive Justice, Sentence Commutation.

  1. S1-2026-492303-abstract.pdf  
  2. S1-2026-492303-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-492303-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-492303-title.pdf