Laporkan Masalah

Konstruksi Hukum Terkait Pengaturan Sanksi pada Korporasi dalam UU 32/2024 Berdasarkan Kajian Green Criminology

Afita Safanisa, Dr. Fajar Winarni, S.H., M.Hum.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Kerusakan lingkungan yang masif berpengaruh mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati. Hal ini disebabkan oleh aktivitas korporasi yang eksploitatif. Sebagai respons, UU 32/2024 mengatur mengenai pertanggungjawaban kejahatan dalam bidang konservasi dengan menambahkan subjek hukum korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sanksi ideal korporasi dalam UU 32/2024 berdasarkan kajian Green Criminology. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif-eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder dari literatur akademik. Penelitian ini disajikan dalam analisis kualitatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengenai perkembangan pengaturan sanksi korporasi dalam rezim peraturan perundang-undangan tentang konservasi, khususnya UU 32/2024. Kemudian analisis dilanjutkan dengan membahas kesesuaian dengan perspektif Green Criminology.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat progresivitas dalam perkembangan pengaturan sanksi korporasi dalam regulasi konservasi. Meskipun, pengaturan sanksi pada korporasi dalam UU 32/2024 masih belum sesuai dengan indikator perspektif Green Criminology. UU 32/2024 belum mencerminkan distribusi kekuasaan yang adil pada unsur power, yaitu mengenai atribusi pertanggungjawaban korporasi yang belum rinci dan minimnya pengakuan masyarakat adat. Dalam unsur justice, pengaturan sanksi belum sepenuhnya mengakomodasi keadilan ekologis dan keadilan spesies. Dalam unsur harm, terdapat dominasi delik formil yang belum memperhitungkan kerugian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi pengaturan sanksi ideal korporasi dalam UU 32/2024 melalui penerapan prinsip failure to prevent, penambahan pasal pengecualian untuk masyarakat adat, penerapan valuasi kerugian lingkungan, dan penambahan pasal pemberatan pada pengaturan sanksi.

Massive environmental degradation poses a serious threat to the sustainability of biodiversity. This condition is largely driven by exploitative corporate activities. In response, Law Number 32 of 2024 introduces corporate entities as legal subjects in regulating criminal liability for offenses in the field of conservation. This research aims to formulate an ideal framework for corporate sanctions under Law Number 32 of 2024 based on the perspective of Green Criminology.

This research employs a normative legal research method with a descriptive-explanatory approach using secondary data derived from academic literature. The analysis is conducted qualitatively through two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The study first examines the development of corporate sanctions regulations within the legislative framework governing conservation, particularly Law Number 32 of 2024. It then analyzes the extent to which these regulations conform to the perspective of Green Criminology.

The findings indicate that the regulation of corporate sanctions within Indonesia's conservation framework has undergone progressive development. Nevertheless, the corporate sanction regime under Law Number 32 of 2024 has not yet fully complied with the indicators of the Green Criminology perspective. Regarding the power dimension, the Law does not yet reflect an equitable distribution of power due to the lack of detailed provisions on the attribution of corporate criminal liability and the limited recognition of Indigenous Peoples. In terms of justice, the sanction regime has not fully accommodated ecological justice and species justice. With respect to harm, the predominance of formal offenses has yet to adequately account for environmental harm. Therefore, this study proposes the reconstruction of an ideal corporate sanction framework under Law Number 32 of 2024 through applying failure to prevent principle, introducing exemption provision for Indigenous Peoples, incorporating environmental damage valuation, and establishing aggravated sanction provisions within the sanction regime.

Kata Kunci : Sanksi, Korporasi, Green Criminology, Konservasi, Kerugian

  1. S1-2026-496925-abstract.pdf  
  2. S1-2026-496925-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-496925-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-496925-title.pdf