Tubuh Reproduktif Perempuan dalam Kuasa Negara: Kebijakan Kesehatan Reproduksi dan Aborsi di Hindia Belanda pada Akhir Masa Kolonial

Kartika Ainun Fitri, Prof. Dr. Mutiah Amini

2026 | Tesis | S2 Sejarah

Penelitian ini mengkaji bagaimana tubuh reproduktif perempuan ditempatkan dalam kuasa negara melalui kebijakan kesehatan reproduksi dan pengaturan aborsi di Hindia Belanda pada akhir masa kolonial. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: mengapa kesehatan reproduksi perempuan berkembang menjadi persoalan sosial dan perhatian pemerintah kolonial? bagaimana kebijakan kesehatan reproduksi dibentuk melalui produksi pengetahuan, pendidikan tenaga kesehatan, pelayanan medis, perizinan, dan pengawasan praktik kebidanan? serta bagaimana aborsi dipahami, diatur, dan diproses melalui hukum kolonial dengan memperhatikan perbedaan kedudukan sosial, rasial, hukum, dan profesional perempuan? 

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer yang digunakan berupa Staatsblad van Nederlandsch-Indie, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie, arsip pemerintah kolonial, korespondensi pejabat dan tenaga medis, laporan kesehatan dan kebidanan, jurnal kedokteran, surat kabar, serta dokumen peradilan. Sumber-sumber tersebut dianalisis dengan pendekatan sejarah perempuan dan gender.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhatian pemerintah kolonial terhadap reproduksi perempuan berkembang seiring dengan perubahan sosial, tingginya kematian ibu dan bayi, berkembangnya kesehatan masyarakat, gagasan kebersihan dan modernitas, serta kepentingan pengelolaan penduduk. Melalui pendidikan bidan, pelayanan kesehatan, pengakuan terhadap pengetahuan medis, perizinan, dan pengawasan profesi, negara membangun kewenangan untuk menentukan pihak yang berhak menangani kehamilan dan persalinan. Aborsi kemudian menjadi arena pengaturan moral, medis, sosial, dan hukum. Penerapan hukumnya tidak hanya ditentukan oleh rumusan pasal, tetapi juga oleh pembuktian medis, penafsiran hakim, status profesional pelaku, dan klasifikasi sosial kolonial. Pengaturan tersebut juga tidak dialami secara seragam oleh perempuan Bumiputra, Eropa, Indo-Eropa, dan Timur Asing. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tubuh reproduktif perempuan masuk ke dalam kuasa negara melalui proses yang tidak linear, melainkan melalui hubungan antara produksi pengetahuan, kebijakan kesehatan masyarakat, otoritas medis, administrasi profesi, kepentingan demografis, dan hukum pidana. 

This study examines how women’s reproductive bodies were brought under state power through reproductive health policies and the regulation of abortion in the Dutch East Indies at the end of colonial period. It addresses three questions: why women’s reproductive health became a social problem and an object of colonial government concern? how reproductive health policies were developed through knowledge production, medical education, health services, licensing, and the supervision of midwifery practices? and how abortion was understood, regulated, and processed through colonial law, taking into account differences in women’s social, racial, legal, and professional status? 

This research employs the historical method, consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The primary sources include the Staatsblad van Nederlandsch-Indie, the Wetboek van Strafrecht voor NederlandschIndie, colonial government archives, correspondence between officials and medical practitioners, health and midwifery reports, medical journals, newspapers, and judicial records. These sources are analyzed through the perspectives of women’s and gender history. 

The findings show that colonial concern with women’s reproduction developed alongside social change, high maternal and infant mortality, the 

expansion of public health, ideas of cleanliness and modernity, and the state’s interest in managing the population. Through midwifery education, health services, the recognition of medical knowledge, professional licensing, and supervision, the colonial government established the authority to determine who was entitled to manage pregnancy and childbirth. Abortion subsequently became an object of moral, medical, social, and legal regulation. Its legal application was shaped not only by statutory provisions, but also by medical evidence, judicial interpretation, the professional status of the accused, and colonial social classifications. These regulations were not experienced uniformly by Indigenous, European, Indo European, and Foreign Eastern women. 

This study concludes that women’s reproductive bodies came under state power through a non-linear process involving knowledge production, public health policies, medical authority, professional administration, demographic interests, and criminal law.

Kata Kunci : tubuh reproduktif perempuan, negara kolonial, kebijakan kesehatan reproduksi, aborsi, Hindia Belanda.