Sikap masyarakat di sekitar kawasan terhadap penetapan Taman Nasional Gunung Merapi

APRILIANTORO, Ir. Haryadi, M.Arch.,Ph.D

2005 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 134/Menhut-II/2004 tentang tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merapi seluas 6.410 ha, yang terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman Provinsi D I Yogyakarta menjadi taman nasional telah menimbulkan aksi penentangan oleh berbagai elemen masyarakat. Sampai saat ini belum ada kejelasan sikap masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sikap masyarakat di sekitar kawasan terhadap penetapan Taman Nasional Gunung Merapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif menggunakan analisa dengan metode kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dan dianalisis secara induksi dengan menggunakan metode kategorisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap-sikap masyarakat di sekitar kawasan terhadap penetapan Taman Nasional Gunung Merapi beragam, yaitu: (1) menerima; (2) menerima dengan syarat, dan (3) menolak. Syarat-syarat yang diajukan oleh mereka yang menerima dengan syarat adalah: (a) jaminan terhadap akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan berupa rumput, kayu bakar dan air bersih; (b) tidak terjadi penggusuran terhadap permukiman; dan (c) pengelolaan sumber air minum tetap dilakukan oleh masyarakat. Rekomendasi yang dapat diberikan dalam rangka implementasi kebijakan ini adalah: (1) Meningkatkan partisipasi masyarakat di sekitar kawasan dalam kegiatan pemantapan kawasan (penentuan tata batas kawasan); (2) Melibatkan masyarakat secara aktif dalam penetapan zonasi; (3) Pengelola TNGM menjamin kebutuhan masyarakat terhadap air minum tidak akan terganggu dengan pergantian fungsi kawasan dari hutan lindung menjadi taman nasional Pelajaran yang bisa diambil dari penelitian adalah adanya pengaruh kebijakan yang top down, tingkat partisipasi, dan intensitas komunikasi terhadap sikap masyarakat pada sebuah kebijakan. xi

The issuance of the Ministry of Forestry decree No. 134/Menhut-II/2004 got some denials from local community which is unresolved until now. The decree stated the changing functions of Protection Forest, Nature Reserve and Recreation Park in mountain Merapi to be National Park. The area covers 6.410 ha and lies in three districts in Central Java Province i.e. Magelang district, Boyolali district, and Klaten district, and one district in Yogyakarta Special Province namely Sleman district. The position of the local community is not clear yet. This study aims to describe the position of the local community to the appointment of Gunung Merapi National Park. This study employs descriptive approach and qualitative analysis. Samples are taken purposively and analyzed by inductive categorization method. The study resulted in the various positions of the local community i.e. (1) accept; (2) accept with conditions; (3) object. The conditions urged by those who accept are: (a) there is guarantee that local community has access to the forest resources namely grass, firewood, and fresh water; (b) no condemnation to public settlement; and (3) local community has right to manage spring (for drinking water). This study recommends (1) increase the participation of local community in the gazzetment of the boundary of the national park; (2) involve local community actively in participatory zoning determination; (3) There is a guarantee from the manager of Gunung Merapi National Park that the changing functions of the area will not violate the availability of drinking water. This study concludes that the process of making decision (top-down), level of participation, and the intensity of communication influence the position of the local community.

Kata Kunci : Taman Nasional Gunung Merapi,Sikap Masyarakat